Pipa Proyek SPAM Dibakar, Formabes : Menyisakan Air Mata Bagi Masyarakat

LOMBOK TIMUR | Dibakarnya Pipa Proyek SPAM Wilayah Selatan menjadi catatan buruk bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang tidak memiliki telinga dalam mendengarkan suara penolakan oleh masyarakat yang juga membutuhkan air bagi kepentingan pertanian dan kehidupan masyarakat.”Terkesan Pemkab Lombok Timur hanya berpihak pada keuntungan proyek dan pihak ketiga, sehingga takut kena penalti oleh Bank Dunia karena ketidak mampuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan pelaksanaan proyek SPAM tersebut,” kata  Pembina Forum Masbagik Bersatu (Formabes), Hafizullah Mashuri melalui siaran pers tertulis, Jumat, (5/1/2024).

Seharusnya, kata Mashuri, Pemkab Lombok Timur melalui perangkat daerah mendalami dengan baik apapun suara penolakan yang muncul. “Isu tentang dugaan pemalsuan tanda tangan masyarakat oleh oknum yang awalnya merupakan daftar hadir acara lalu dipalsukan sebagai tanda tangan menerima mata air mereka diambil untuk proyek SPAM perlu menjadi perhatian. Jadi ada tanda tangan seolah masyarakat menyetujui, ini penting untuk di dalami dan diajak masyarakat untuk berbicara dari hati ke hati. Jangan hanya mengatakan bahwa masyarakat sudah setuju akan tetapi sesungguhnya masih banyak persoalan,” ucapnya

Pemkab Lombok Timur  sebagai pemilik proyek yang merupakan bantuan Bank Dunia sebenarnya tidak memiliki argumen penjelas yang baik kepada masyarakat tentang ketakutan masyarakat kalau airnya kemudian akan berdampak pada kebutuhan pertanian mereka, yang bahkan boleh jadi di masa datang akan mengganggu ketahanan pangan secara luas di Lombok Timur.”Untuk itu Pemkab Lombok Timur kalau memang mempunyai hitungan besaran debit air yang akan diambil maka buka dokumen hitungan tersebut kepada masyarakat, agar masyarakat menjadi yakin dengan argumen yang dimiliki Pemkab,” pinta Mashuri.

Dokumen hitungan tersebut, lanjut Mashuri, menjadi penting karena memuat seberapa besar debit air saat ini, lalu seberapa yang diambil untuk kebutuhan SPAM wilayah selatan dan seberapa besar pula yang tersisa dan dikatakan tidak akan mempengaruhi kebutuhan air pertanian masyarakat.” Selanjutnya dalam dokumen tersebut juga tentunya memuat tentang dampak jangka panjang pemakaian mata air tersebut terhadap kualitas mata air dan bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemkab Lombok Timur dalam menjaga kelestarian mata air yang akan diambil, sehingga di masa depan tidak kemudian menyisakan Air Mata bagi masyarakat petani khususnya,” tuturnya

“Saat ini yang ada kan hanya argumen yang semu dengan mengatakan bahwa air yang diambil untuk SPAM tidak akan mengganggu kebutuhan pertanian, tapi hanya sebatas omongan yang tanpa bukti dan hitungan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmu pengetahuan dan juga secara kewajiban pemerintah dalam menjaga hak-hak masyarakat yang memang membutuhkan air tersebut,” sambung Mashuri.

Selanjutnya terhadap kejadian pembakaran pipa juga harus menjadi atensi khusus, jangan lalu Pemkab Lombok Timur menyalahkan masyarakat dan membiarkan masyarakatnya atau bahkan mendukung upaya pihak tertentu memperkarakan masyarakat pada masalah hukum.”Ayomi masyarakat dengan baik dengan pemberian solusi dan alasan yang tepat. Bukankah mereka juga masyarakat kita semua. Jangan sampai persoalan Proyek SPAM ini menjadi masalah yang mengganggu proses politik pada pemilihan umum yang sedang berjalan saat ini, karena kondusifitas daerah jadi terganggu. Masyarakat yang menolak tentu tidak akan diam ketika ada warga masyarakat yang ditahan atau pun diperkarakan, karena malah akan menumbuhkan semangat solidaritas antar mereka yang kemudian mengganggu stabilitas dan kondusifitas di tengah masyarakat,” sebut Mashuri.

“Kita semua sangat memahami akan kebutuhan warga masyarakat kita di selatan akan kebutuhan air bersih, tapi jiga tetap difikirkan juga keresahan dan kegelisahan masyarakat yang menolak akan kebutuhan air pertanian mereka,” ujar Mashuri. [slnews – rul].