NTB Dorong Sertifikasi Hotel Tangguh Bencana Jadi Standar Pariwisata, Pergub Ditargetkan Rampung Akhir 2026

SUARALOMBOKNEWS | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB), bersama pelaku industri pariwisata, asosiasi hotel, akademisi, dan organisasi pendukung menyepakati percepatan penyusunan regulasi untuk menjadikan Sertifikasi Hotel Tangguh Bencana sebagai bagian dari standar kualitas pariwisata NTB.

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam kegiatan Development of a Sustainable Operational Plan for Disaster Safety Certification (DSC) yang berlangsung di Mataram, pada tanggal, 11–12 Juni 2026.

Langkah ini dinilai mendesak mengingat NTB merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia yang berada di kawasan rawan gempa bumi, tsunami, banjir, dan bencana hidrometeorologi lainnya.

Para pemangku kepentingan sepakat bahwa keselamatan wisatawan harus menjadi pondasi utama pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB menegaskan bahwa pengalaman Gempa Lombok Tahun 2018 lalu menjadi pelajaran penting bahwa keamanan wisatawan tidak boleh lagi dipandang sebagai pelengkap layanan.”Gempa Lombok mengajarkan bahwa keselamatan bukan sekadar slogan. Ketangguhan destinasi dan akomodasi wisata harus menjadi bagian dari strategi pembangunan pariwisata. Karena itu, sektor pariwisata kini menjadi salah satu prioritas dalam upaya pengurangan risiko bencana di NTB,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, peserta membahas keberlanjutan implementasi Disaster Safety Certification (DSC), sebuah mekanisme verifikasi yang menilai kesiapsiagaan hotel dalam menghadapi situasi darurat, mulai dari kapasitas sumber daya manusia, prosedur evakuasi, sistem peringatan dini, hingga koordinasi dengan lembaga penanggulangan bencana.

A-PAD Indonesia, sebagai salah satu penggerak inisiatif ini, menilai bahwa sertifikasi tidak hanya memberikan perlindungan bagi wisatawan, tetapi juga meningkatkan daya saing industri perhotelan.”Hotel yang memiliki standar kesiapsiagaan bencana akan lebih dipercaya wisatawan. Ke depan, kami ingin sertifikasi ini memiliki pengakuan yang lebih luas dan menjadi bagian dari sistem promosi pariwisata yang berkelanjutan,” kata Anton, perwakilan A-PAD Indonesia.

Hingga saat ini, sebanyak 32 hotel di NTB telah berhasil melalui proses verifikasi Hotel Tangguh Bencana. Namun, jumlah tersebut dinilai masih jauh dari potensi sektor akomodasi yang ada di provinsi ini.

Forum mengidentifikasi sejumlah hambatan dalam pengembangan DSC, diantaranya belum adanya regulasi yang mengatur kewajiban sertifikasi, keterbatasan anggaran, tingginya pergantian tenaga kerja di sektor perhotelan, serta masih rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai manfaat sertifikasi.

Ketua PHRI NTB, Wolini SH SE MM menekankan bahwa keberadaan regulasi menjadi faktor kunci untuk memastikan program berjalan secara berkelanjutan.”Kami mendukung penuh pengembangan Hotel Tangguh Bencana. Yang dibutuhkan saat ini adalah sistem yang jelas dan berkelanjutan agar pelaku usaha memiliki kepastian. Sertifikasi ini tidak hanya meningkatkan keselamatan, tetapi juga menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap hotel-hotel di NTB,” ujarnya.

Selain aspek keselamatan, pembahasan juga menyoroti posisi strategis sektor pariwisata dalam pembangunan daerah. Berdasarkan capaian indikator pariwisata NTB, jumlah wisatawan mancanegara pada 2025 mencapai lebih dari 509 ribu kunjungan, melampaui target yang ditetapkan. Di sisi lain, peningkatan jumlah wisatawan harus diimbangi dengan penguatan sistem perlindungan dan manajemen risiko di destinasi wisata.

Dinas Pariwisata Provinsi NTB menegaskan bahwa keamanan kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kualitas destinasi.”Wisatawan tidak hanya mencari keindahan alam dan budaya. Mereka juga membutuhkan rasa aman. Karena itu, kesiapsiagaan menghadapi bencana harus menjadi bagian dari standar pelayanan pariwisata di NTB,” ungkap perwakilan Dinas Pariwisata NTB.

Sebagai tindak lanjut, forum menyepakati penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Verifikasi Hotel Tangguh Bencana yang ditargetkan selesai pada akhir 2026. Regulasi tersebut akan menjadi dasar pembentukan tim verifikasi permanen, penguatan kelembagaan, penetapan mekanisme pendanaan, serta perluasan implementasi sertifikasi di seluruh kabupaten/kota di NTB.

Melalui langkah tersebut, NTB menargetkan transformasi sektor pariwisata dari yang semata berorientasi pada jumlah kunjungan menuju pariwisata yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.”Keselamatan wisatawan harus menjadi identitas baru pariwisata NTB. Destinasi yang tangguh bukan hanya mampu menarik wisatawan, tetapi juga mampu melindungi mereka ketika risiko terjadi,” menjadi salah satu kesimpulan utama yang mengemuka dalam forum tersebut.

Kegiatan Development of a Sustainable Operational Plan for Disaster Safety Certification (DSC) diselenggarakan pada tanggal, 11–12 Juni 2026 di Mataram dengan melibatkan BPBD Provinsi NTB, Dinas Pariwisata, Bappeda, PHRI, pelaku usaha pariwisata, akademisi, pemerintah kabupaten/kota, serta A-PAD Indonesia. Kegiatan bertujuan menyusun peta jalan keberlanjutan sertifikasi hotel tangguh bencana sebagai bagian dari penguatan pariwisata berkualitas dan pengurangan risiko bencana di NTB. [SLNews – rul]