SHOPPING CART

close

Ombudsman RI Rampungkan LHP Pengaduan Warga Korban Transmigrasi SP6 Tambora

LSM Formapi NTB
Ketua LSM Formapi NTB, Ikhsan Ramdhani (dua dari kiri) bersama perwakilan warga korban Program Transmigrasi SP6 Tambora saat menyampaikan pengaduan ke Umbudsman RI Perwakilan NTB di Kota Mataram pada Tahun 2016 lalu.

SUARALOMBOKNEWS.com – LOMBOK TENGAH | Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini tengah merampungkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengaduan ratusan warga NTB yang mengikuti program Transmigrasi SP6 Tambora di Kabupaten Bima pada Tahun 2012 yang disampaikan oleh LSM Formapi NTB pada Tahun 2016.”Sedang dibahas ditingkat LHP dan Minggu depan hasilnya kita sampaikan ke Gubernur dan Kementerian,”kata Komisioner Ombudsman RI Perwakilan NTB, Sahabudin, Sabtu (17/10/2020).
Dalam pengaduan warga yang disampaikan oleh LSM Formapi NTB, kata Sahabudin, sampai dengan saat ini warga yang mengikuti program transmigrasi SP6 Tambora Tahun 2012 belum mendapatkan hak – haknya sesuai dengan yang telah dijanjikan.”Kasihan masyarakat, samapi sekarang masih terlunta – lunta, tidak ada kejelasan KTP (kartu tanda penduduk) dan KK (Kepala Keluarga),”ucapnya
Sahabudin mengaku, Ombudsman RI Perwakilan NTB membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memproses pengaduan warga yang mengikuti Program Transmigrasi SP6 Tambora.”Programnya 2012, dan pengaduannya baru masuk ke kami Tahun 2016, dan prosesnya cukup panjang, karena kami harus turun ke Kabupaten/Kota,”tuturnya
Ombudsman RI juga mengapresiasi pendampingan LSM Formapi NTB kepada masyarakat yang menjadi korban Program Trasmigrasi SP6 Tambora Tahun 2012.”Perjuangan teman – teman Formapi untuk Masyarakat sudah sangat luar bisa,” ucap Sahabudin
Terpisah, kepada suaralomboknews.com di Praya, Lombok Tengah, Sabtu (17/10/2020) Ketua LSM Formapi NTB, Ikhsan Ramdhani, SH mengungkapkan, ada Mafia yang diduga bermain – main dalam Transmigrasi SP6 Tambora Tahun 2012 yang merupakan Program dari Pemerintah Pusat, sehingga sampai dengan saat ini ratusan warga NTB nasibnya masih terlunta – lunta di lokasi Transmigrasi SP6 Tambora di Kabupaten Bima.”Untuk Pulau Lombok, masing -masing Kabupaten/Kota mendapat jatah 15 KK untuk mengikuti Program Transmigrasi SP6 Tambora Tahun 2012, sudah ada SK (Surat Keputusan) Gubernur waktu itu, SK Bupati dan Walikota, dan mereka (warga) dijanjikan lahan seluas 2 Hektar yang diberikan secara bertahap. Untuk tahap awal diberikan lahan seluas 25 are untuk rumah dan perkarangan, namun sampai dengan saat ini warga masih menempati lahan seluas 25 are dan lahan seluas 2 hektar yang dijanjikan tidak pernah terealisasi dan sudah hampir 10 tahun, nasib masyarakat terlunta – lunta tanpa ada kejelasan status kepemilikan tanah dan status kependudukan. Saya mengindikasi dan menduga ada Mafia yang bermain, mulai dari tingkat Provinsi sampai dengan ditingkat Kabupaten,”sebutnya
Menurut pria yang berprofesi sebagai Advokat itu, Pemerintah telah menelantarkan dan membohongi Rakyatnya sendiri dengan diiming -imingi lahan seluas 2 hektar melalui Program Transmigrasi SP6 Tambora.”Pemerintah telah menzolimi dan melantarkan Rakyatnya sendiri melalui Program Transmigrasi SP6 Tambora Tahun 2012. Tanah yang harus sudah berstatus clear and clean, justru sampai saat ini tidak ada kejelasannya, termasuk kejelasan tanah seluas 25 are yang diberikan pada tahap awal tahun 2012 lalu,”ucap Dani
Untuk itu, Dani mendesak Pemeritah Pusat dan Provinsi NTB untuk segera memberikan hak – hak Masyarakat sesuai dengan yang dijanjikan dalam Program Transmigrasi SP6 Tambora Tahun 2012.”Pemerintah harus bertanggungjawab dan memberikan hak – hak lahan seluas 2 hektar yang sudah berstatus clear and clean kepada Masyarakat,”tegasnya. [slNews – rul]

Tags:

0 thoughts on “Ombudsman RI Rampungkan LHP Pengaduan Warga Korban Transmigrasi SP6 Tambora

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Hari Jadi Lombok Tengah 75
LOGO Hari Jadi Lombok Tengah 75

KATEGORI

STATISTIK