Konflik Timur Tengah Memanas, Tak Setuju WFH Untuk ASN, FAKTA RI Ungkap Di NTB BBM Banyak Disedot Siswa

SUARALOMBOKNEWS | Pemerintah resmi menetapkan kebijakan Bekerja Dari Rumah atau Work From Home (WFH) sekali sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pusat dan daerah, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kebijakan WFH yang diatur melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri merupakan langkah penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah gejolak harga minyak global akibat peperangan antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran di Timur Tengah.

Namun, oleh Forum Analisis dan Kebijakan Untuk Rakyat Republik Indonesia (Fakta RI), menilai keputusan pemerintah menerapkan WFH satu hari dalam seminggu bagi ASN tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap penghematan BBM Nasional.”Khusus di NTB, kami menilai penerapan WFH tidak memiliki dampak signifikan terhadap penghematan BBM,” ucap Ketua Umum (Ketum) Fakta RI, Muhanan, SH,. MH, Selasa, (8/4/2026).

Semestinya, kata pria yang akrab disapa Gbest itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB termasuk Kabupaten / Kota melakukan terobosan dengan menyiapkan Angkutan Umum, khususnya kepada siswa SMP, SMA dan SMK Sederajat, sehingga penggunaan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor oleh siswa bisa ditekan.

Menurut Gbest, dengan berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi dikalangan siswa bisa mengurangi penggunaan BBM.” Contohnya di salah satu SMKN di Lombok Tengah yang memiliki kurang lebih 1000 siswa, anggap saja yang menggunakan sepeda motor 600 siswa dan masing – masing sepeda motor mengisi BBM jenis Pertalite atau Pertamax satu liter per hari, artinya dalam sehari sudah 600 liter BBM yang digunakan, itu baru di satu sekolah dan belum lagi yang diantar jemput oleh orang tuanya, bayangkan saja berapa ribu liter per hari yang dipakai,” sebutnya

“Untuk itu, kami berharap Pemprov NTB termasuk Kabupaten / Kota bisa menyediakan angkutan umum kepada siswa. Selain menghemat BBM, juga bisa mengurangi angka kecelakaan dan pelanggaran lalulintas dikalangan siswa. Selain itu juga bisa mencegah oknum siswa yang suka bolos sekolah,” pinta Gbest.

Gbest menambahkan, Pemprov NTB bisa menyediakan Angkutan Umum dengan menggandeng perusahaan milik negara, salah satunya DAMRI dan menggunakan kendaraan jenis Bus atau minibus yang ada di Dinas Perhubungan, baik yang ada di Pemprov NTB maupun yang ada di Kabupaten / Kota.” Dengan begitu penggunaan BBM jauh lebih hemat, daripada menerapkan WFH untuk ASN yang digaji oleh Negara. Selain bekerjasama dengan DAMRI, ada banyak kendaraan yang ada di Dinas Perhubungan, termasuk Angkutan Desa atau Angkutan Perintis yang merupakan kendaraan bantuan dari pemerintah pusat, itu bisa digunakan,” ujarnya. [SLNews – rul].