Gaji Nakes P3K PW di Lombok Tengah 200 Ribu, Senator TGH. Ibnu Halil Buka Suara, Gaji Tak Sesuai Dengan Biaya Kuliah

SUARALOMBOKNEWS | Jeritan ribuan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3K PW) dari Tenaga Kesehatan (Nakes) yang hanya digaji Rp. 200 ribu per bulan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat perhatian serius dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB, TGH. Ibnu Halil, S.Ag,. M.Pdi.

Senator asal Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah itu menegaskan, akan membawa dan menyampaikan jeritan para Nakes P3K PW di Lombok Tengah kepada Pemerintah Pusat.” Persoalan Gaji saudara – saudara kita Nakes P3K PW ini nanti akan saya sampaikan saat Rapat Kerja dengan Kementerian dan lembaga terkait. Dan saya sangat prihatin dengan besaran upah atau gaji para Nakes P3K PW di Lombok Tengah, jumlahnya sangat tidak sesuai dengan lama mengabdi, lelah dan pendidikannya,” ucap TGH. Ibnu Halil, Kamis, (16/4/2026).

Dalam persoalan besaran Gaji para Nakes P3K PW yang diberikan oleh Pemkab Lombok Tengah, kata TGH. Ibnu Halil, tidak sepenuhnya menjadi kesalahan Pemerintah Daerah, melainkan karena keterbatasan anggaran di daerah akibat dari pemangkasan Anggaran Transfer ke Daerah atau TKD oleh Pemerintah Pusat.” Kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah daerah, memang sesuai dengan SK Menpan RB Nomor 16 tahun 20025 yang salah satu isinya bahwa sumber pendanaan P3K  PW disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah atau APBD dengan ketentuan paling sedikit setara dengan upah yang diterima saat menjadi tenaga honorer sebelumnya atau sesuai dengan UMP atau UMK yang berlaku di masing-masing daerah. Tapi  masalahnya sekarang TKD dipangkas, kalau daerah yang mampu seperti Jakarta dan Jawa Barat itu nggak jadi masalah, tapi banyak sekali daerah yang tidak mampu karena keterbatasan APBD untuk menggaji P3K PW, maka kita berharap kepada Pemerintah Pusat untuk meninjau ulang dengan tidak memangkas TKD agar tidak terjadi ketimpangan sosial di masing-masing daerah,” harapnya.

“Di sisi lain Pemerintah Daerah juga dituntut melaksanakan pembangunan infrastruktur,  irigasi maupun pembangunan- pembangunan lainnya, lalu dihadapkan dengan persoalan Gaji P3K PW ditengah pemangkasan Anggaran TKD, dan persoalan pemangkasan anggaran TKD ini rata-rata menjadi keluhan kepala daerah yang kita terima,” sambung TGH. Ibnu Halil.

TGH. Ibnu Halil mengungkapkan, Gaji yang diterima ribuan Nakes P3K PW di Lombok Tengah yang hanya Rp. 200 ribu per bulan sangat tidak sebanding dengan jenjang pendidikan yang telah ditempuh dan lama mengabdi.” Sudah bertahun – tahun mereka (Nakes P3K PW) kuliah dengan menghabiskan biaya ratusan juta, biaya tiba-tiba hanya digaji Rp. 200 ribu dan itu sangat tidak layak.  Sementara di satu sisi tiba – tiba pemerintah mengangkat ribuan P3K yang bekerja di SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), tentu ini sangat memprihatinkan sekali. Letak kecemburuan sosialnya juga Pegawai MBG (Makan Bergizi Gratis) yang Security  maupun yang cuci Ompreng ada yang tidak lulus SD itu gajinya sampai dua juta, sementara guru maupun tenaga kesehatan P3K PW yang sudah puluhan tahun mengabdi dengan biaya kuliah yang tidak sedikit gajinya hanya Rp. 200 ribu sebulan.  Jadi ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah pusat. Untuk itu, kami meminta kepada Pemerintah Pusat untuk tidak memangkas Anggaran TKD dan mengangkat P3K PW menjadi P3K Penuh Waktu,” pintanya.

Pada, Jumat, (17/4/2026), ratusan Nakes P3K PW menggelar aksi demo di Kantor DPRD Lombok Tengah untuk menuntut besaran Gaji yang sampai dengan saat ini belum dibayarkan oleh Pemkab Lombok Tengah.

Kedatangan ratusan perwakilan Nakes P3K PW diterima oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Wirman Hamzani, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah, dr. Mamang Bagiansyah, Perwakilan dari BKSDM Lombok Tengah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Tengah, Arman Pua Note.” Kami akan berjuang, nanti Komisi IV akan ke Pemerintah Pusat dengan membawa data – data P3K PW dan menyampaikan persoalan yang dialami Nakes P3K PW di Lombok Tengah,” janji Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah Wirman Hamzani.

Sementara itu, Kepala BPKAD Lombok Tengah, Arman Pua Note menyampaikan, besaran Gaji Rp. 200 ribu perbulan untuk para Nakes P3K PW sudah sesuai dengan perencanaan awal yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.”Angka 200 ribu sudah dikonsep awal sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Pendapatan mereka (Nakes P3K PW) juga dari berbagai sumber salah satunya dari JP (Jasa Pelayanan),” ucapnya.

Ditanya terkait apakah akan ada kemungkinan kenaikan Gaji untuk para Nakes P3K PW, Arman tidak berani memberikan  jawaban, terlebih lagi sampai dengan saat ini para Nakes P3K PW belum menerima Gaji.” Tidak berani saya jawab, gajinya juga belum keluar. Di 2026 Pemangkasan TKD Rp. 429 M. Sehingga Keuangan Daerah terganggu. Dengan Gaji Rp. 200 ribu perbulan itu, kita membutuhkan anggaran Rp. 17 M per tahun termasuk untuk BPJSnya,” ujarnya.

Ditempat yang sama perwakilan Nakes P3K PW Lalu Satria W mengaku, pertemuan perwakilan Nakes P3K PW dengan Anggota DPRD Lombok Tengah dan Perwakilan dari Pemkab Lombok Tengah tidak membuahkan hasil.” Hasilnya, kami sangat kecewa. Pertanyaan yang kami ajukan tidak ada jawaban yang memuaskan,” kesalnya

Terkait dengan besaran Gaji yang dituntut Nakes P3K PW, Lalu Satria meminta Pemkab Lombok Tengah memberikan gaji minimal Rp. 1 juta per bulan.” Paling tidak gaji satu juta  perbulan. Lombok Tengah punya Bandara Internasional, ada KEK Mandalika, Sirkuit Internasional Mandalika juga ada di Lombok Tengah. Dan masalah JP itu hasil dari melayani masyarakat, kalau gaji itu kewajiban Pemda,” ucapnya

Jika tidak ada solusi terkait dengan persoalan besaran gaji, para Nakes P3K PW mengancam akan melakukan aksi mogok kerja.” Kalau tidak ada solusi, kami akan mogok. Sampai kapan kita akan bersabar, gaji juga belum dibayar,” ancam Lalu Satria. [SLNews – rul].