Peserta Pilkada Lombok Tengah 2020 Diharapkan Patuhi Prokes Covid-19

Peserta Pilkada Lombok Tengah 2020 Diharapkan Patuhi Prokes Covid-19
Rakor Penegakan Disiplin dan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan Dalam Pilkada 2020 secara virtual, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lombok Tengah bersama Forkopimda Lombok Tengah dan Pemerintah  Pusat di Lantai 4 Kantor Bupati Lombok Tengah, NTB, Rabu (9/9/2020)

SUARALOMBOKNEWS.com – LOMBOK TENGAH | Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalak BPBD) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Murdi AP mengharapkan kepada semua penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah Tahun 2020 tetap patuh dan disiplin melaksanakan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19 atau Virus Corona dalam setiap tahapan-tahapan Pilkada.”Kita harapkan seluruh penyelenggara Pilkada Serentak 2020 untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di samping tetap menjaga nilai-nilai demokrasi,”kata Murdi, AP, Kamis (10/9/2020).
Selain penyelenggara Pilkada, lanjut pria yang juga selaku Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lombok Tengah itu, peserta Pilkada, yakni Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, juga harus bisa menerapkan Prokes Covid-19 dalam berbagai aktivitas, sehingga upaya dalam menekan dan memutus mata rantai penularan Covid-19 bisa dilaksanakan dengan baik di Lombok Tengah.”Data sampai dengan kemarin (Rabu,9/9/2020), Lombok Tengah masih berada di zona dengan resiko rendah. Oleh karena itu, mari kita saling menjaga untuk tidak tertular dan menularkan Covid-19, dengan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan sehingga pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tidak menjadi sumber penularan atau penyebaran Covid-19,”ucap Murdi
Pria yang juga menjabat Staf Ahli Bupati Lombok Tengah Bidang Hukum,Politik dan Pemerintahan itu juga menyampaikan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang dihadiri, Asisten III Setda Lombok Tengah, H. Lalu Idham Halik, jajaran Forkopimda Lombok Tengah, Mendagri, Kapolri, Menkopolhukam, Jaksa Agung RI, Ketua KPU Pusat, Ketua Bawaslu RI, Kepala BIN, dan Kepala BNPB, yang dilaksanakan secara virtual di lantai 4 Kantor Bupati Lombok Tengah pada hari Rabu, (9/9/2020).”Ada tiga hal yang menjadi penekanan dalam Rakor yakni, Menteri Dalam Negeri akan bertindak tegas terhadap Pasangan Calon (Paslon) yang berkali – kali melakukan pelanggaran dengan mempertimbangkan opsi  sanksi berupa penundaan pelantikan, mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta tidak akan memenuhi usulan penunjukan PJS oleh Gubernur bila Gubernur tidak mampu mengendalikan KDH/WKDH yang tidak taat Protokol Kesehatan. Tiap – tiap Daerah akan melakukan rapat masing -masing dengan mengundang Parpol dan kontestan untuk menyampaikan aturan – aturan, apabila Leadnya KPU maka temanya adalah menjelaskan tahapan – tahapan dan pelaksanaan Pilkada, apabila Leadnya Kepolisian maka temanya adalah Pengamanan Pilkada. Dan membuat fakta integritas yang isinya patuh terhadap ketentuan  peraturan perundang – undangan dan patuh terhadap protokol kesehatan baik aturan KPU Perda dan / atau Perkada,”ujar Murdi. [slNews -rul]

No Responses

Tinggalkan Balasan