Pilkades Ditunda, 16 Cades di Lombok Tengah Ancam Boikot Pilkada 2020

Pilkades Ditunda, 16 Cades di Lombok Tengah  Ancam Boikot Pilkada 2020
Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bicara Menolak Penundaan Pilkades bersama Calon Kades dari 16 Desa di Lombok Tengah menggelar aksi demo menolak Penundaan Pilkades Serentak 2020 di halaman Kantor Bupati Lombok Tengah, NTB, Jumat, (14/08/2020)

SUARALOMBOKNEWS.com – LOMBOK TENGAH | Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menolan Penundaan Pilkades bersama 16 Calon Kepala Desa (Cades) pada Pilkades Serentak di Lombok Tengah Tahun 2020 menggelar aksi Demo di Depan Kantor Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat, (14/08/2020).
Aksi demo itu dilakukan sebagai bentuk protes dan perlawanan terhadap Surat Edaran (SE) dari Menteri Dalam Negeri tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala di Desa (Pilkades) Serentak dan Pemilihan Seluruh Indonesia Kepala Desa Antar Waktu (PAW) pada 10 Agustus 2020 kemarin yang ditandatangani oleh Mendagri, Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D.
Sesuai dengan SK Pelaksanaan Pilkades Serentak di 16 Desa di Lombok Tengah akan dilaksanakan pada Tanggal, 26 Agustus 2020.”Tuntutan kami, Pilkades di 16 Desa tetap dilaksanakan sesuai dengan SK Bupati Lombok Tengah yang telah diterbitkan. Pilkades sudah dua kali ditunda, pertama ditunda karena Covid-19 dan kedua karena SE Kemendagri. Untuk dikerahui SE Kemendagri itu sipatnya Imbauan, dan kami siap membela kebijakan Bupati Lombok Tengah untuk tetap melaksanakan Plkades Serentak di 16 Desa,”kata Calon Kades Bonder, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, Slamat Riadi dalam orasinya.
Menurut massa aksi demo, SE Mendagri tentang Penundaan Pilkades tersebut telah menginjak – ijak hak Rakyat.
Dalam aksinya massa aksi juga meminta pertanggungjawaban Bupati Lombok Tengah terkait dengan SK Pelaksanaan Pilkades yang telah diterbitkan.”Kita minta pertanggungjawaban SK yang telah diterbitkan Bupati, kita juga akan persoalkan SE Kemendagri yang telah menginjak – injak kami selaku rakyat. Kalau bupati buat masalah juga kita lawan,”ancam Bustomi Taipuri
Selain itu massa aksi juga mengancam akan memboikot Pelaksanaan Pilkada Lombok Tengah Tahun 2020.” Kalau Pilkades ditunda kita Boikot Pilkada. Pak Bupati jangan pernah menghindari rakyatmu, kalau dia (Bupati) butuh datang mencari rakyat, tetapi disaat rakyat butuh dia tidak mau keluar,”kesal Jopi
Setelah menyampaikan aspirasinya, perwakilan massa aksi yang terdiri dari 16 Calon Kades diterima oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lombok Tengah, Jalaludin dilantai 5 Kantor Bupati Lombok Tengah.”Kami sudah bersurat ke Kemendagri dan telah diterima oleh Pak Dirjen, tetapi sampai hari ini kami belum menerima Balasan Surat dari Kemendagri. Dalam surat itu, kami mohon kebijakan Pak Menteri supaya Pilkades di 16 Desa di Lombok Tengah tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Dan kami akan berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan Mendagri,”janji Jalal
Meskipun tidak puas dengan jawaban dari Pemkab Lombok Tengah, massa aksi membubarkan diri dengan tertib.
Aksi demo menolak penundaan Pilkades itu dikawal dan dijaga ketat aparat Kepolisian dari Polres Lombok Tengah.
Bahkan Kapolres Lombok Tengah, AKBP Esty Setyo Nugroho turun langsung mengawal aksi demo tersebut. [slNews – rul]

No Responses

Tinggalkan Balasan