Pasca Pilkades, Dugaan Pungli Prona Kades Bile Bante Kembali Diungkit Warga

Pasca Pilkades, Dugaan Pungli Prona Kades Bile Bante Kembali Diungkit Warga

SUARALOMBOKNEWS.COM – Lombok Tengah | Puluhan warga Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah mendatangi Kantor Desa Bile Bante, Senin, (29/10/2018)
Kedatangan warga itu bukan untuk mempersoalkan Hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bile Bante 2018 yang digelar pada Tanggal, 24 Oktober 2018 lalu, melainkan untuk mempertanyakan dugaan Pungutan Liar (Pungli) Penerbitan Sertifikat Tanah melalui Program Prona Bole Bante 2016 lalu.
Pasalnya saat mengurus Prona , warga dibebankan membayar biaya penerbitan Sertifikat Prona, yang nilainya mulai dari Rp.300.000 hingga Rp.500.000 dan bahkan ada yang lebih. Dan warga baru mengetahui bahwa Prona itu Gratis setelah menyetor uang biaya penerbitan Prona yang dipungut oleh masing – masing Kepala Dusun (Kadus).
Warga pernah melaporkan dugaan Pungli Prona Kades Bile Bante itu ke Kejaksaan Negeri Praya, Lombok Tengah, namun karena dianggap belum cukup bukti, dugaan Pungli Prona itu terhenti di tengah jalan.
Salah seorang warga Desa Bile Bante, Sahirdan mengungkapkan, warga sangat keberatan dengan adanya penarikan uang Prona tersebut. Meskipun sebelumnya sudah pernah di fasilitasi oleh pihak Ombusmend RI Perwakilan NTB dan meminta pihak Desa untuk mengembalikan uang masyarakat tersebut.“Ada sekitar 300 warga yang menerima program Prona itu, hanya saja saat itu kami tidak tahu kalau itu Gratis. Makanya setelah kami tahu Prona itu Gratis, kami laporkan ke Jaksa dan pihak Desa diminta untuk mengembalikan kepada penerima masing- masing Rp. 78 ribu, namun sampai saat ini belum ada pengembalian. Makanya kami mempertanyakan itu,”ungkap Sahirdan, Senin,(29/10/2018).
Sahirdan mengaku, sengaja tidak membawa massa lebih banyak. Dan hannya mengajak sejumlah perwakilan warga yang merasa keberatan terhadap dugaan Pungli Prona.“Yang jelas kami tidak ikhlas dan akan melapor lagi terkait persoalan ini ke Jaksa dengan membawa Bukti – bukti Baru,”tegasnya.
Yang sangat diaayangkan, lanjut Sahirdan, saat warga memberikan uang biaya penerbitan sertifikat, tidak disertai dengan bukti berupa kwitansi pembayaran. Dimana, saat itu warga membayar dimasing- masing Kepala Dusun (Kadus). “Alasan mereka menarik uang untuk biaya Prona, tapi tau- taunya gratis. Terus Ombusmen minta agar uang itu dikembalikan, nyatanya kami tidak pernah menerima dan heranya kok ada berita acara pengembalian,”cetusnya.
Warga juga merasa kecewa karena tidak ada kepala desa yang menemui mereka untuk menjelaskan permasalahan tersebut. “Kami akan datang lagi untuk menuntut kejelasan masalah ini,”ujar Sahirdan.
Sementara itu, penyampaian dari pihak pemerintah Desa Bilebante yang di wakili oleh Bendahara Desa Bile Bante yakni Pahrul Azim menjelaskan, terkait dengan permasalahan Prona, pihak pemerintah Desa Bilebante sudah mengembalikan kelebihan dana tersebut kepada masyarakat, namun ada juga Masyarakat yang sudah mengikhlaskan Dana itu ke pihak pemerintah desa Bilebante. Pengembalian sisa kelebihan dana biaya prona itu dibukti berupa tanda tangan serta dokumentasi pengembalian sisa kelebihan dana. “Yang jelas sudah dikembalikan meskipun ada juga masyarakat yang mengikhlaskan. Dan nanti akan saya sampaikan kepada kepala desa,”jelasnya.
Karena tidak ada titik temu, sehingga mereka menyimpulkan jika hasil pertemuan kali ini akan disampaikan kepada Kepala Desa Bilebante yang selanjutnya akan dilakukan upaya mediasi dengan warga yang merasa keberatan. [slNews.com – rul].

No Responses

Tinggalkan Balasan