Penjabat Kades Persiapan Prako Ditolak Warga
SUARALOMBOKNEWS.COM – Lombok Tengah |
Penunjukan Penjabat Kepala Desa (Kades) Persiapan Prako, Kecamatan Janapria, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah, mulai berpolemik. Hal itu dipicu penunjukan yang dinilai tidak prosedural dan tidak melibatkan perangkat desa setempat termasuk tokoh masyarakat Desa Persiapan Prako.
Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Loang Maka, Kamarudin menuturkan, awalnya pemerintah desa dan masyarakat mengusulkan dua nama kepada pemerintah daerah melalui Camat Janapria, sebagai penjabat Kades persiapan Prako, yakni Makbul Ramen dan H.Mustafa. Selanjutnya camat Janapria, H.Mahlan meminta pemerintah desa dan masyarakat bermusyawarah terkait usulan tersebut. Namun selang beberapa hari, Camat Janapria tiba – tiba melantik salah seorang stafnya yakni H.Satar sebagai penjabat tanpa bermusyawarah dengan masyarakat dan perangkat desa setempat.
Kamarudin menjelaskan, kebijakan Camat Janapria tersebut sangat melukai perasaan masyarakat. Selain itu camat Janapria seakan-akan tidak mengindahkan aspirasi masyarakat dan melanggar perintahnya sendiri.”Jika memang pak Camat sudah memiliki “jagoan” seharusnya tidak memerintahkan masyarakat untuk bermusyawarah menentukan sikap,” ucap Kamarudin, Kamis, (27/9/2018).
Untuk itu Kamarudin, meminta Pemda Lombok Tengah segera menyikapi persoalan ini. Jika tidak dikhawatirkan menimbulkan gejolak dan merusak kondusifitas masyarakat Desa Persiapan Prako.”Warga Prako baru saja merasakan kedamaian setelah sekian lama bertengkar lantaran pemekaran desa. Tapi dengan kebijakan ini dibiarkan, jangan salahkan jika Prako kembali memanas,”ucapnya.
Selaku perpanjangan tangan pemerintah daerah, Camat Janapria seharusnya lebih cerdas dalam membaca kondisi masyarakat, bukan malah menjadi provokator. Anehnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) seakan tutup mata dengan kondisi tersebut.”Kepala DPMD juga ikut cuek, Camatnya semakin tak mau perduli,” kesal Kamarudin
Lagipula, lanjut Kamarudin, penjabat yang ditunjuk seharusnya adalah orang yang memahami seluk beluk dan karakteristik masyarakat. Namun yang terjadi saat ini justeru sebaliknya. Penjabat yang ditunjuk dari warga luar yang sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan masyarakat Prako. ” Kalau H.Satar memaksakan diri masuk kantor bisa bahaya. Kami khawatir masyarakat melankukan hal – hal yang tidak diinginkan,”ujarnya. [slNews.com – dar].
Tinggalkan Balasan