Sengketa Lahan The Mandalika, Warga Serahkan Data, Giliran ITDC Dipanggil Menko Polhukam

LOMBOK BARAT | Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI) mendalami persoalan sengketa lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) The Mandalika di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk segera diselesaikan.

Setelah bertemu dengan Pemkab Lombok Tengah, PT Indonesia Tourism Development Corporation (PT ITDC), BPN/ATR Lombok Tengah dan perwakilan warga pemilik lahan di KEK The Mandalika yang diklaim belum diselesaikan oleh PT ITDC selaku BUMN pengembang KEK The Mandalika dalam rapat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah mengenai penyelesaian ganti rugi pembebasan tanah di KEK Mandalika di Aula Bappeda Lombok Tengah di Komplek Kantor Bupati Lombok Tengah pada Kamis, (2/6/2022), Tim dari Kemenko Polhukam RI kembali melakukan pertemuan dalam rangka rapat lanjutan dengan agenda penyerahan dan verifikasi dokumen lahan milik warga di Ballroom Hotel Jayakarta, Senggigi, Lombok Barat, Jumat, (3/6/2022).” Ada 42 data lahan yang kami terima, ditambah lagi dari LBH Madani yang mendampingi warga sekitar 12 data lahan. Selanjutnya data lahan yang kami terima di verifikasi. Setelah mendapatkan data dari masyarakat, kami pelajari dan dalami,” kata Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah  Kemenko Polhukam RI, Syamsudin usai rapat lanjutan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah mengenai penyelesaian ganti rugi pembebasan tanah di KEK Mandalika di Loby Hotel Jayakarta, Senggigi, Lombok Barat, Jumat, (3/6/2022).

Data lahan masyarakat kata Syafruddin dibawa ke Kemen Polhukam untuk didalami dan dipelajari satu persatu. “ Kita bawa, kita pelajari dan ITDC akan kita undang ke Jakarta,” ucapnya

Ditempat yang sama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Madani melalui Konsultan Hukumnya, Setia Dharma, mengaku bahwa ada 9 bidang lahan yang belum terbayar di sekitar area Sirkuit Mandalika oleh PT ITDC.

Dokumen kepemilikan lahan 9 warga itu kata Setia memiliki luas area yang berbeda-beda. “ Selain yang 9 warga, ada juga data lahan milik warga yang tadi kami serahkan jumlahnya sekitar 4 warga. Dari 9 warga yang memiliki alas hak lahan ini dua pemilik sudah digusur dan belum mendapatkan pembayaran dari PT ITDC. Selain itu masih bertahan di area Sirkuit Mandalika,” ungkapnya

Data yang lahan warga yang disampaikan kepada Kemenko Polhukam oleh LBH Madani diantaranya, Pipil Garuda, Sporadik dan Riwayat Tanah. “ Ada pipil garuda, sporadik dan riwayat tanah. Luas lahannya berbeda beda. Kami berharap, semoga dengan bantuan Menko Polhukam sengketa lahan ini cepat selesai, lahan warga dibayar, dan jangan menggantung nasib masyarakat,” harap Setia.

Sementara itu, Camat Pujut, Lalu Sungkul mengatakan dirinya selaku Camat Pujut hadir disaat lahan berkomplik. “Kasus lahan di Mandalika, dibagi tiga, pertama sengketa, komplik lahan dan perkara lahan.  Saya selaku Camat hadir disaat lahan dikomplikkan. Untuk itu saya berharap kepada Lembaga hukum jangan kalau ada warga yang mengadu, jangan lalu diarahkan ke komplik lahan, arahkanlah masyarakat ke perkara lahan, bukan malah ikut demo, pembakaran dan pemagaran lahan,” harapnya. [slnews – rul].