LPB Terima Penghargaan Paritrana Award 2024 Tingkat Provinsi dan Nasional

SUARALOMBOKNEWS | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB), memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah sebagai kabupaten terbaik dalam mendukung implementasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) untuk mewujudkan Universal Coverage Jamsostek 2024.

Apresiasi dalam bentuk piagam penghargaan Paritrana Award Tahun 2024 tingkat Provinsi NTB itu diterima oleh Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.Ip,. M.Ap, Selasa, (3/9/2024).

Selain mendapatkan piagam penghargaan Paritrana Award Tahun 2024 tingkat Provinsi NTB, LPB atau singkatan dari Lalu Pathul Bahri juga akan menjadi satu-satunya Bupati di wilayah Bali-Nusra yang menerima penghargaan Paritrana Award Tahun 2024 dan LPB juga menerima undangan untuk menerima Penganugerahan Paritrana Award Tahun 2024 tingkat Nasional bersama 12 Pemerintah Provinsi, 11 Pemerintah Kabupaten/Kota, 10 Badan Usaha, 3 Desa dan 3 UMKM yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI di Jakarta pada tanggal, 12 September 2024 ini.

Masyarakat Lombok Tengah kata Lalu Pathul, patut berbangga karena penghargaan tingkat Provinsi dan Nasional ini merupakan kerja keras yang dilakukan bersama-sama. “Masyarakat Lombok Tengah patut berbangga dengan penuh rasa syukur karena penghargaan tingkat Provinsi dan Nasional yang kita raih saat ini adalah hasil kerja keras kita bersama,” katanya

Lalu Pathul menegaskan, Pemkab Lombok Tengah sangat serius dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja formal dan informal. “Pemerintah Daerah betul-betul serius memperhatikan kesejahteraan masyarakat melalui program BPJS Ketenagakerjaan ini, bukan hanya pekerja formal tapi justru pekerja informal yang harus mendapat perhatian lebih,” tegasnya.

“Perlu kami sampaikan pekerja formal di sektor pemerintahan saat ini telah terlindungi 13.600 pekerja selain ASN, dan tidak hanya kesejahteraan pegawai yang memiliki gaji yang diperhatikan, akan tetapi justru masyarakat kita yang hidup sebagai petani dan nelayan juga kami prioritaskan dalam perlindungan ini, sejak tahun 2023 dan berlanjut tahun ini pemda telah memberikan perlindungan kepada 6.000 petani tembakau melalui DBHCHT dan 500 nelayan melalui anggaran daerah yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan,” ujar Lalu Pathul. [slNews – RUL].