Bupati Lombok Tengah Minta Tolong ke Pendata PMKS Untuk Melakukan Pendataan Secara Benar

LOMBOK TENGAH | Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan salah satu urusan wajib  pemerintah.

Adanya gelandangan, pengemis, wanita rawan sosial ekonomi, anak terlantar, dan anak jalanan menunjukkan masih banyaknya kemiskinan di daerah.”Hal ini merupakan pekerjaan yang harus segera dicarikan solusinya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial,” kata Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri pada acara silaturahmi bersama ratusan tim pendata PMKS di Ballroom Lantai Lima Kantor Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (8/1/2024).

Penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan perlu dilakukan secara berkesinambungan dan ditingkatkan.”Tujuannya agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas,” ucap H. Lalu Pathul

Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi NTB itu memaparkan, data per Desember tahun 2023, jumlah yatim di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 11.534 dan lansia sebanyak 11.108.”Ketika datanya sudah terkumpul maka selanjutnya perlu dicarikan solusi dengan membuat program,” papar H. Lalu Pathul

H. Lalu Pathul menyampaikan ucapan terima kasih kepada 154 tim pendata PMKS yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.”Kedepannya, dalam proses pendataan tolong dilakukan secara benar sehingga data yang diperoleh dapat mendukung terwujudnya program dan kegiatan tepat sasaran,” ujarnya. [slnews – rul].