Kawal Kemajuan Pariwisata, Bakesbangpoldagri NTB Bentuk Satgas Penanggulangan Gangguan Kamtibmas

MATARAM | Sektor Pariwisata menjadi salah satu unggulan guna memperoleh devisa. Upaya pengelolaan obyek-obyek pariwisata secara maksimal,  di beberapa daerah di Indonesia saat ini cukup meningkat. 

Fakta tersebut dibuktikan dengan tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai lokasi  pariwisata di Indonesia khususnya ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Badan Kesatuan Banggsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbagpoldagri) NTB,  Lalu Abdul Wahid, SH, MH, mengatakan, sektor pariwisata NTB memiliki potensi yang besar. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya destinasi dan keragaman potensi wisata kelas dunia, mulai dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) The Mandalika, di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Kawasan Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora (Samota), Geopark Gunung Rinjani, Pantai Senggigi, pesona gili-gili kekayaan tradisi, seni budaya, sejarah, dan industri kerajinan rakyat yang unik dan potensial. “Semuanya tentu akan mendatangkan penghasilan bagi Nusa Tenggara Barat itu sendiri,”kata Lalu Abdul Wahid, Selasa (13/12/2022). 

Sebagai destinasi pariwisata yang sedang berkembang, tentunya tidak terlepas dari beberapa permasalahan dan isu yang  berkembang di tengah-tengah masyarakat dan para pelaku wisata adalah adanya  faktor gangguan keamanan dan kenyamanan para wisatawan di beberapa lokasi wisata di NTB. “Kita tidak pungkiri masih adanya gangguan Kamtibmas yang terjadi di beberapa tempat wisata di daerah kita,” sebut Lalu Abdul Wahid

Lalu Abdul Wahid menegaskan, munculnya  persoalan tersebut tentunya menjadi bahan evaluasi dan pembenahan, sehingga terwujudnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menjaga Kamtibmas di beberapa lokasi wisata secara bersama – sama. Tidak hanya itu namun penetapan status hak atas tanah di beberapa kawasan wisata harus di lakukan secara detail dan teliti serta transparan agar terwujud pemahaman masyarakat tentang sapta pesona wisata (Aman, nyaman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah) menuju ketahanan ekonomi masyarakat pasca pandemi  Covid -19 agar tercipta ekonomi yang stabil. “Ini langkah yang harus kita kerjakan bersama- sama,” tegasnya.

Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah membentuk,  Satgas Penanggulangan gangguan Kamtibmas pariwisata sebagai lembaga penyelesaian non litigasi di tingkat Desa,  Pamswakarsa khusus guna mendukung pembangunan dan pengembangan pariwisata, dan mengoptimalkan  peran semua unsur mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, kebudayaan dan pelaku Usaha pariwisata serta karang taruna di semua desa sebagai benteng menjaga Kamtibmas kawasan pariwisata. ” Untuk mewujudkan NTB Bumi Aman dan Barokah (Amanah) maka telah di keluarkan SK Gubernur NTB tentang Satgas Penanggulangan gangguan Kamtibmas,” papar Lalu Abdul Wahid

Lalu Abdul Wahid menambahkan, upaya percepatan pembangunan NTB sebagai Bumi Amanah (Aman dan Berkah) harus menerapkan beberapa strategi diantaranya, pemerintah berkomitmen  dapat memobilisasi sumber daya yang dimiliki sehingga pengembangan pariwisata dapat semakin cepat dan optimal. Selain itu, pengembangan industri pariwisata yang berfokus pada penyediaan fasilitas keamanan bagi wisatawan. Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda) Provinsi NTB dan Meningkatkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan Pancasila UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi serta membangun karakter bangsa serta telaahan rencana tata ruang wilayah, Kabupaten atau kota dan kajian lingkungan hidup strategis. 

Selain itu, Untuk menjaga kestabilan keamanan dan ketertiban masyarakat maka di setiap objek wisata harus dibangun pos-pos keamanan, Penyediaan prasarana keamanan dalam pengembangan kepariwisataan, karena hal ini merupakan satu syarat untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan. “Akhir-akhir ini Bangsa Indonesia mengalami penurunan rasa berbangsa dan bernegara terutama kaum generasi muda dan remaja perlu diberikan pemahaman  Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada generasi muda, remaja di tingkat SMA, SMK, MA guna memberikan wawasan tentang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.” ujar Lalu Abdul Wahid sembari memaparkan Pemerintah dalam hal ini melalui Bakesbangpoldagri akan menganggarkan dana untuk kegiatan pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan bagi generasi muda tingkat SMA, SMK dan MA secara bertahap. [slnews – rul]