Penerima BLT BBM di Lombok Tengah Teriak, Diduga Dipaksa Beli Beras 20 Kg di BUMDes

LOMBOK TENGAH | Penerima Bantuan Sosial (Bansos) dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB)  diduga dipaksa membeli beras 2 pis atau 20 kg seharga Rp 200 ribu di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ungga.

Pada penyaluran Bansos BLT BBM, masing – masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima Rp 500 ribu. ” Warga diberikan beras dua pis dihargakan Rp 100 ribu, isi per pis 10 kg. Ketika saya tannya masyarakat yang baru keluar dari kantor Desa, dilayani oleh pegawai kantor pos lalu ditengah jalan diwajibkan mengambil beras dua pis dan memberikan uangnya kepada petugas yang ada disitu. Di kantor Desa,  warga menerima Rp 500 ribu, di tengah jalan dipotong Rp 200 ribu untuk beras jadi yang dibawa pulang hanya Rp 300 ribu, dan beras terealisasi di Kantor BUMDes Ungga, patut kami curigai pengadaan beras oleh BUMDes, malah ada salah satu masyarakat yang teriak tidak mau menerima beras tapi tidak dipedulikan,” ungkap salah seorang warga Desa Ungga, , H. Rafii Abdul Hadi, Rabu, (15/9/2022).

Mantan Anggota DPRD Lombok Tengah dari Partai PDIP itu menyayangkan sikap BUMDes Ungga yang memaksa KPM BLT BBM untuk membeli beras 20 Kg dengan harga Rp 10 ribu per Kg.”Kasihan masyarakat, ada yang butuh untuk suntik dan membeli kebutuhan lainnya, malah dipaksa beli beras. Jadi pemberlakuan semacam ini adalah mencari keuntungan diatas pundak rakyat, sangat tidak benar, warga  lain diberikan uang utuh tidak ada embel embel seperti itu, kan warga bisa membeli beras sendiri di heler (tempat penggilingan padi) dengan harga Rp 7 ribu atau Rp 8 ribu, tapi warga disuruh beli beras dengan harga Rp 10 ribu per kg, malah masyarakat mencoba menimbang ulang beratnya bukan 10 Kg per pis, beratnya kurang, mungkin berasnya mengalami penyusutan. Warga seakan akan dipaksa untuk mengambil beras, bahkan ada petugas yang mengatakan, kalau tidak mau ambil beras tidak akan dapat lagi bantuan, sampai begitu kan keterlaluan,” H. Rafii. 

Kepada suaralomboknews.com via panggilan WhatsApp (WA), Jumat, (16/9/2022), Kepala Desa (Kades) Ungga, Suasto Hadi Putro Armin, SH membantah ada pemaksaan kepada PKM BLT BBM untuk membeli beras di BUMDes. Melainkan PKM BLT BBM membeli beras seberat 20 Kg kualitas premium seharga Rp 200 ribu yang dananya bersumber dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). “ Ada dua jenis bantuan yang dibagikan, ada BPNT Rp 200 ribu per bulan dan baru dibayar satu bulan, ada BLT BBM cair dua bulan, per bulan Rp 150 ribu, jadi yang diterima Rp 300 ribu. Yang dipakai untuk membeli beras BPNT Rp 200 ribu sesuai dengan peruntukan dan bukan menggunakan BLT BBM,” bantanya

PKM BPNT kata Suasto, membeli beras di BUMDes tidak lain tujuannya untuk menyerap hasil panen Petani, khususnya Petani yang ada di Desa Ungga serta untuk meningkatkan perekonomian petani lokal. “ Tujuannya guna menyerap beras Petani lokal di Desa Ungga, meningkatkan ekonomi masyarakat melalui BUMDes. Dan masyarakat sangat senang, dan kita arahkan mengambil BLT BBM dan BPNT di Desa biar dekat,” katanya

Suasto menyebut, ada oknum yang kontra terhadap kebijakan Pemerintah Desa (Pemdes) Ungga. “ Ada oknum yang kontra dengan Pemdes. Semestinya dia bersyukur pertani bisa terbantu . Dan tidak ada pemaksaan, karena BPNT sudah sesuai dengan peruntukan. Beras petani lokal dijual kembali ke masyarakat melalui BUMDes, harga per Kg sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi), ketimbang masyarakat berbelanja di Brilink  yang ada di Desa Ungga, lalu siapa yang mengawasi,” ujarnya. [slnews – rul]