SHOPPING CART

close

Insentif Upah Pungut Pajak Daerah Yang Diterima Sekda Lombok Tengah Jadi Temuan BPK

Insentif Upah Pungut Pajak Daerah
Kepala Badan Pendapatan Daerah, Lombok Tengah, Jalaludin.

LOMBOK TENGAH | Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jalaludin membenarkan bahwa pada akhir tahun 2021 lalu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya menerima dana Insentif upah pungut pajak daerah.

Dana Insentif upah pungut itu pun menjadi temukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan tertuang dalam  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). “ Ada pak Nazili (Asisten III) dan Pak Idham (Mantan Inspektur pada Inspektorat) yang menerima juga, termasuk beliau (Lalu Firman) yang diterima sekitar 30 juta, dan karena itu hasil LHP BPK semuanya sudah diselesaikan. Yang diterima dua kali akhir tahun 2021 dan waktu itu diberikan batas waktu 60 hari sama BPK untuk mengembalikan, dan sudah dikembalikan, tidak boleh muncul lagi karena itu LHP dan apa yang menjadi temuan BPK itu sudah diselesaikan semua kecuali penggelapan pajak Hotel dan Restoran karena sedang ditangani Polda,” sebut Jalaludin, Senin, (1/8/2022).

Waktu itu kata Jalal, Insentif upah pungut diberikan kepada Sekda Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup). Namun setelah ada TPP (tambahan penghasilan pegawai), Perbup yang mengatur tentang pemberian insentif upah pungut tersebut tidak berlaku lagi. “ Totalnya ada Rp 50 juta sekian tetapi sudah diselesaikan. Saat itu mengacu pada Perbup lama, tetapi disalahkan oleh BPK dan itu (pemberian insentif upah pungut) dulu sebelum ada TPP. Dan karena sudah ada TTP tidak boleh lagi ada insentif,” ujarnya. [slnews –  rul]

Tags:

0 thoughts on “Insentif Upah Pungut Pajak Daerah Yang Diterima Sekda Lombok Tengah Jadi Temuan BPK

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

KATEGORI

Agustus 2022
M S S R K J S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

STATISTIK