Demi Kondusifitas Pilkada dan Pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika, Pemkab Lombok Tengah Kirim Surat Tolak Pembahasan Pergantian Nama BIL

SUARALOMBOKNEWS.com – LOMBOK TENGAH | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Tengah menolak hadir dalam rapat yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTB dalam rangka pergantian nama Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) dari Bantara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zainudin Abdul Majid (BIZAM) yang digelar pada Hari Rabu, 16 September 2020 Pukul 09.00 Wita di Ruang Rapat FLLAJ Dinas Perhubungan Provinsi NTB di Jalan Langko Nomor 49 Kota Mataram sesuai dengan Surat Undangan Dinas Perhubungan Provinsi NTB, tanggal 14 September 2020, Nomor 005/158/Dishub yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Drs. Lalu Bayu Windya, M.Si.”Saya tidak hadir, karena kalau hadir berarti menyetujui perubahan tersebut ( Nama BIL menjadi BIZAM),”kata Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Lombok Tengah, H. Supardan, Rabu (16/9/2020).

Oleh Pemkab Lombok Tengah, menjawab Rapat Perubahan nama RPPJ dari BIL di Lombok Tengah menjadi nama Pahlawan Nasional BIZAM dengan mengirim surat yang ditujukan kepada Gubernur NTB.

Dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Bupati Lombok Tengah, H. Moh Suhaili FT, Tanggal, 15 September 2020, Nomor : 800/164/HUB/2020, Perihal : Penundaan Pembahasan Perubahan Nama Bandara Internasional Lombok yang ditujukan kepada Gubernur NTB di Mataram, Pemkab Lombok Tengah menjelaskan alasan untuk menunda pembahasan terkait dengan pergantiaan nama BIL menjadi BIZAM pada areal Publik yakni, bahwa pergantian nama BIL menjadi BIZAM pada area Publik telah terbukti penuai pro – kontra di tengah – tengah masyarakat, sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu Kondusifitas Keamanan terlebih lagi menjelang Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Bahwa agenda percepatan pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika didalam KEK The Mandalika membutuhkan stabilitas wilayah yang kondusif dan Bahwa kondisi Spikologis masyarakat saat ini sedang dalam keadaan tertekan sebagai dampak dari Pandemi Covid-19.”Maka kami mohon agar Pemprov NTB untuk menunda pembahasan terkait dengan pergantiaan nama BIL menjadi BIZAM pada areal Publik. Permohonan ini kami sampaikan untuk menjaga Stabilitas Wilayah Sampai dengan agenda Pilkada dan Pembangunan KEK The Mandalika selesai dilaksanakan, dan surat sudah kami kirim kepada Gubernur NTB, Mendagri, Menhub RI, Forkopimda NTB dan Lombok Tengah,”ujar H. Supardan.

Sementara itu, dihubungi suaralomboknews.com via WhatsApp, Rabu (16/9/2020) terkait dengan tanggapan Pemprov NTB terhadap surat permohonan dari Pemkab Lombok Tengah itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Drs. Lalu Bayu Windya, M.Si  tidak memberikan jawaban apapun.[slNews – rul]