Capaian PAD SKPD Rendah, Sekda Taufiq Kesal

SUARALOMBOKNEWS.COM – LOMBOK BARAT |  Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat  H. Moh. Taufiq menyoroti beberapa hal saat memimpin jalannya Rapim II yang digelar di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (14/2/2018).

Salah satunya, masih rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah SKPD yang masih di bawah target.

Hingga bulan Maret ini, kata Taufiq, PAD baru mencapai  12,82  persen, dari target yang telah ditetapkan per  bulan Juni  sebesar 40 persen.

Diketahui SKPD yang masih rendah capaian PAD nya itu yakni  Dinas Dikbud, Dinas PU-TR, DisKominfotik, Dinas Pertanian, dan BPKAD Lombok Barat.

Untuk itu Sekda Taufiq menegaskan agar SKPD yang belum mencapai target PAD  agar  melakukan terobosan-terobosan guna mempercepat capaian PAD. “Terobosan yang dimaksud bisa berbentuk intensifikasi, ekstensifikasi dan inovasi,” tegasnya.

Tidak mau dikatakan salah, para Kepala SKPD yang capaian PADnya masih rendah itu pun mencari alasan pembenar.

Saat dimintai klarifikasi terkait dengan masih rendahnya Capaian PAD, Kepala Dinas Pertanian, H. Muhur Zohri menjelaskan,  bahwa PAD di dinas yang ia pimpin ditargetkan  sebesar Rp 750 juta yang antara lain terbanyak bersumber  dari penjualan benih. “Biasanya pembuatan benih dilakukan di awal panen, dan saat ini pembuatan benih tersebut sedang berproses,” ucapnya.

Sementara itu kepala Dinas Kominfotik Lombok Barat, Budi Darma Jaya mengaku, target PAD yang sudah dicapai saat ini sebesar 7,16 persen.

Budi juga mengaku, telah h melayangkan surat tagihan ke semua  provider yang wajib menyetor retribusi daerah.

Untuk Dinas PU – TR Lombok Barat sendiri tahun ini dibebankan PAD sebesar Rp. 550 juta. Dinas PU – TR  Lombok  Barat pun telah menyiapkan strategi dan trobosan

untuk mempercepat capaian target PAD.”antara lain melakukan promosi ke beberapa asosiasi, perusahaan swasta dan SKPD se Pulau Lombok. Siapa yang perlu alat, kami siap,” ucap Kepala Dinas PU – TR Lombok Barat I Made Arthadana.

I Made Arthadana optimis banyak yang akan menyewa alat di Dinas PU – TR, karena banyaknya pembangunan infrastruktur di dalam maupun diluar wilayah Lombok Barat.”Nanti pada pertengahan September hingga November 2018  baru banyak yang nyewa. Di saat itu target akan tercapai,” ujarnya.

Beda halnya dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)  Lombok Barat.

Menurut  Plt Kepala DPM-PTSP, Ir. H. Dulahir, penyebab belum tercapainya PAD pada DPM-PTSP karena ada penambahan Target PAD dari tahun  sebelumnya, dan adanya sumber PAD yang hilang.” Ada penambahan Target PAD, tetapi disisi lain ada sumber PAD yang tidak lagi menjadi tanggungjawab DPM-PTSP,” kilah Ir. H. Dulahir.

Hal serupa juga terjadi di Dinas Perhubungan terkait dengan dihapusnya retribusi parkir di RSUD Tripat.”Padahal tahun ini, PAD yang ditargetkan naik dari Rp 800 juta menjadi Rp 1,5 milyar,” keluh Kepala Dishub Lombok Barat, H. Ahmad Syaikhu.

Menurut  Sekda Taufiq, kondisi ini berulang kali terjadi dari tahun ke tahun.

Khusus kepada DPM-PTSP, Sekda Taufiq  berharap agar DPM-PTSP membuat standar operating prosedur (SOP) tentang perizinan agar iklim investasi di Lombok Barat  semakin baik. Hal itu dimaksudkan  agar masyarakat atau Investor yang mengurus izin bisa menjadi lebih mudah.“Kalau diberi izin ya izinkan, kalau tidak ya, tidak. Jangan abu-abu. Nanti ini yang jadi fitnah,” kesalnya. (slNews – miq)