Ceceran Material Ancam Nyawa Pengendara dan Kesehatan Masyarakat, FP3LT Sebut APH Tak Berani Sentuh PT BRL

LOMBOK TENGAH | Masyarakat dan pengguna jalan raya mengeluhkan ceceran material timbunan milik PT Bunga Raya Lestari (BRL) yang tercecer di jalan raya sengkol – Kute tepatnya di Dusun Lengser, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). “ Kondisi jalan raya yang dipenuhi ceceran material timbunan milik PT BRL sudah lama terjadi, namun tidak pernah ada tindakan apapun, baik dari Pemerintah Daerah maupun aparat penegak hukum (APH), bahkan APH terkesan tidak berani menyentuh BRL. Jika hujan, jalan raya dipenuhi lumpur, berubah jadi jalan raya maut dan banyak pengendara roda dua dan empat yang mengalami kecelakaan dan pemukiman warga tergenang Lumpur. Kalau musim kemarau, debu bertebaran ke pemukiman warga, kesehatan masyarakat menjadi terancam, banyak masyarakat yang sakit mata dan pernapasan,” ungkap Ketua Forum Pemuda Peduli Pariwisata Lombok Tengah (FP3LT) NTB, Alus Darmiah G, Minggu, (12/6/2022).

FP3LT menduga material timbunan milik PT BRL yang diambil di sejumlah lokasi tambang di lingkar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) The Mandalika tidak mengantongi izin penambangan. “Saya menduga, lokasi –  lokasi tambang tempat BRL mengambil material timbunan untuk keperluan pengembangan dan pembangunan di KEK The Mandalika tidak memiliki izin tambang dan tidak memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal),” sebut Alus

Tidak hanya persoalan ceceran material di jalan raya, FP3LT juga menyebut, selama mengerjakan mega proyek di KEK The Mandalika PT BRL diduga menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi yang dibeli dari sejumlah oknum. “ Sering saya temukan, tengah malam kendaraan truk membeli Solar bersubsidi di sejumlah SPBU, lalu Solar diisi ke alat berat dan truk tronton milik BRL. Kami mohon kepada APH untuk tidak tebang pilih dalam penegakan hukum, jangan ajarkan dan pertontonkan kepada masyarakat hukum tumpul keatas, tajam kebawah,” pinta Alus

Terpisah, dihubungi suaralomboknews.com via WhatsApp (WA), Minggu, (12/6/2022), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Tengah, Supardiyono menjelaskan, persoalan tambang galian C bukan menjadi tanggungjawab atau tugas dari DLH Lombok Tengah, melainkan menjadi tanggung jawab DLH Provinsi NTB. “ Kami hanya sebatas koordinasi saja, selebihnya ada di DLH Provinsi. Dan kemarin DLH Provinsi sudah turun ke lapangan, seperti apa hasilnya kami belum tahu,” ujarnya

Sampai dengan berita ini diterbitkan di suaralomboknews.com, salah satu pihak dari PT BRL, Nia Garneta yang dikonfirmasi suaralomboknews.com via WA, Sabtu, (11/6/2022) terkait dengan ceceran material timbunan PT BRL di jalan raya Dusun Lengser, tidak memberikan jawaban apapun. [slnews – rul]