Banyak Hotel dan Villa Gunakan Air Tanah, Dewan Lombok Tengah Minta Bappenda Pasang Water Meter

SUARALOMBOKNEWS | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendorong pajak air tanah yang masih belum terserap optimal sebagai penghasilan asli daerah (PAD). Dan persoalan tersebut akan menjadi atensi pada pembahasan perubahan APBD 2025.” Persoalan pajak air tanah yang masih belum terserap maksimal sebagai PAD, menjadi atensi pada pembahasan Perubahan APBD 2025,” kata Anggota Komisi II DPRD Lombok Tengah, M. Murdani, Kamis, (22/10/2025).

Anggota DPRD Lombok Tengah dari Fraksi Partai Nasdem itu mengungkapkan, di kawasan selatan Lombok Tengah, penggunaan sumur bor sangat masif sekali, tidak hanya di hotel dan villa, bahkan restoran pun menggunakan sumur bor. Akan tetapi tidak diikuti oleh peningkatan retribusi pajak air tanah yang digunakan.”Untuk itulah, Kami dorong Bappenda mencoba mengidentifikasi dan melakukan pendataan terhadap hotel, villa dan restoran yang menggunakan air tanah,”pintanya

Dari laporan Bappenda Lombok Tengah, kata Murdani, ada sejumlah Hotel dan Villa menggunakan air tanah secara ilegal.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada Bappeda untuk memasang alat Water Meter semua Hotel, Villa dan Restaurant yang menggunakan air tanah.“Kalau mau menagih pajak air tanah tentu ada ukurannya, dan water meter ini jadi solusi, sehingga kita bisa mengetahui berapa liter air tanah yang digunakan. Dan bisa juga menjadi pengendalian penggunaan air tanah,”ungkapnya

Pihaknya merekomendasikan kepada Satgas Percepatan Investasi untuk juga memanggil para pemilik hotel, villa dan restoran serta lini usaha lain untuk melakukan identifikasi dan pengawasan baik itu izin hotel, izin penggunaan air baku, dan ketepatan tata ruang pembangunan bangunan yang berpotensi merusak penataan lingkungan.”Tahun depan kami harap mereka bisa lebih dalam menggali itu, misalnya sudah mengantongi berapa vila ilegal yang tidak berizin, penggunaan air bakunya, ketepatan tata ruangnya sehingga dalam pemberian izin itu terintegrasi benar benar nggak di lapangan dengan administrasinya,” ujar Murdani. [SLNews – rul].