Bad RSUD Praya Kosong, Tiga Lembaga Tutup Tahun 2024 Dengan Aksi Demo ke DPRD dan Kantor Bupati Lombok Tengah

SUARALOMBOKNEWS | Tiga lembaga yakni LSM Kode HAM, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sasak (AMPES) dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), akan menggelar aksi Demo ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah dan ke Kantor Bupati Lombok Tengah.

Aksi Demo yang akan digelar pada Selasa, 31 Desember 2024 merupakan aksi demo penutup tahun 2024 sebagai buntut dari meninggalnya salah seorang pasien Puskesmas Mujur karena terlambat mendapat pelayanan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, Lombok Tengah dengan alasan Bad atau tempat tidur pasien di RSUD Praya Kosong.” Kasus pasien meninggal karena kesalahan standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan RSUD Praya tidak boleh dibiarkan, harus diperbaiki dan harus kita bongkar bersama – sama, sehingga jangan hanya gara-gara Bad kosong, pasien jadi korban. Untuk itu, sebagai penutup tahun 2024 dan untuk perbaikan pelayanan RSUD Praya Tahun 2025, besok (Selasa, 31/12), kami dari tiga Lembaga akan menggelar aksi Demo ke Kantor DPRD, depan RSUD Praya dan ke Kantor Bupati Lombok Tengah,” kata Ketua SBMI Lombok Tengah, Saleh Hambali, Senin, (30/12/2024).

Selain masa dari gabungan Lembaga, aksi demo juga akan diikuti oleh oleh sejumlah keluarga Pasien yang menjadi korban buruknya pelayanan RSUD Praya. “ Keluarga Almarhumah (Pasien), juga akan ikut dalam aksi Demo, biar semuanya jadi jelas dan terang benderang seperti apa persoalan yang sebenarnya dan biar semua persoalan pelayanan mulai dari Puskesmas sampai RSUD Praya terbongkar,” ungkap Ketua Ampes NTB, Lalu Subadri.

Selain persoalan penerapan SOP Pelayanan, tiga gabungan Lembaga juga mempertanyakan terkait dengan naiknya kelas RSUD Praya menjadi tipe B.” Naik ke Tipe B, tapi pelayanan masih di Tipe D, jadi sangat tidak nyambung, karena beda tipe RSUD dengan tipe pelayanan dan ini harus di jelaskan ke Publik. Untuk itu, kami minta Direktur RSUD Praya, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah dan BPJS untuk hadir di Gedung DPRD Lombok Tengah tanpa berwakil,” ujar Ketua LSM Kode HAM NTB, Ali Wardana. [SLNews – rul].