Dewan Lombok Tengah Dengarkan Paparan Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD 2022

LOMBOK TENGAH | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Paripurna di Gedung DPRD Lombok Tengah, pada Selasa, (20/6/203), dengan agenda penyampaian penjelasan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 dan penjelasan kepala daerah atas Ranperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Rapat Paripurna dibuka dan dipimpin Ketua DPRD Lombok Tengah, M. Tauhid didampingi para wakil ketua dan dihadiri para Anggota DPRD Lombok Tengah, Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr HM. Nursiah, Sekwan Lombok Tengah, Suhadi Kana, dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemkab Lombok Tengah. 

Penjelasan kepala daerah disampaikan oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. HM. Nursiah.

Dr HM. Nursiah menyampaikan, penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2022, telah mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk yang ke-11 kalinya. “Atas capaian ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemimpin daerah sebelumnya yang telah meletakkan pondasi yang kuat dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga kami dapat meneruskan, mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik lagi,” ucapnya

“Penghargaan yang sama juga kami sampaikan kepada seluruh anggota DPRD yang terhormat yang dengan penuh totalitas telah mengawal APBD dengan baik sejak dari tahapan penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawabannya, dan khususnya kepada seluruh jajaran perangkat daerah Lingkup Pemkab Lombok Tengah yang telah menunjukkan dedikasi, kerja keras dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan keuangan daerah. kami juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat Lombok Tengah. Kita harapkan laporan keuangan pemerintah daerah semakin berkualitas dan bermanfaat dalam perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengambilan keputusan di masa-masa yang akan datang,”sambung Dr Nursiah.

Mantan Sekda Lombok Tengah itu memaparkan, Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menyajikan 7 jenis laporan, yaitu laporan realisasi anggaran (IRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (lPSAL), neraca, laporan operasional (LO), laporan arus kas (LAK), laporan perubahan ekuitas (lPE) dan catatan atas laporan keuangan (CALK).

Pendapatan Daerah merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan daerah pada tahun anggaran 2022 terealisasi senilai Rp 2, 2 triliun atau sebesar 95,88 persen dari target penerimaan pendapatan daerah senilai  Rp 2,3 triliun dengan rincian :

kelompok  pendapatan terhadap  total pendapatan, PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar  Rp 324, 6 miliar dan terealisasi sebesar Rp 238,7 miliar atau sebesar 73,55 persen.

Pendapatan transfer, pendapatan daerah dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah dalam apbd tahun anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp 1,9 triliun, terealisasi senilai Rp. 1,9 triliun atau 99,72 persen.

Pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan  yang sah dalam APBD tahun anggaran 2022, terdiri dari pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun jumlah yang dianggarkan pada pos ini adalah  senilai Rp. 40.8 miliar terealisasi senilai Rp. 37,1 miliar atau 91,05 persen. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari pendapatan pajak daerah. Pada APBD tahun anggaran 2022, realisasi pajak daerah sebesar Rp 117, 2 miliar atau sebesar 61,64 persen, dari anggaran sebesar Rp. 190,1 miliar.

Retribusi daerah ditargetkan senilai Rp. 34,3 miliar, terealisasi senilai Rp. 19,7 miliar atau 57,37 persen. Pendapatan asli daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp. 9,4 miliar terealisasi senilai Rp. 9, 1 miliar atau 96,98 persen. Pendapatan asli daerah dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam APBD tahun anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp. 90, 7 miliar terealisasi senilai Rp. 92, 7 miliar atau 102,20 persen.

Pendapatan transfer pemerintah pusat dianggarkan sebesar Rp. 1, 8 triliun dan terealisasi senilai Rp.1, 8 triliun atau sebesar 99,74 persen yang terdiri dari, dana perimbangan, jumlah yang dianggarkan senilai Rp. 1. 6 triliun dengan realisasi sebesar Rp. 1. 6 atau sebesar 99,70 persen. Dana Insentif Daerah (DID), dianggarkan senilai Rp. 9, 3 miliar dengan pencapaian realisasi 100 persen. Dana Desa, dengan besaran alokasi senilai Rp. 202. 3 miliar dengan pencapaian realisasi 100 persen.

Pendapatan transfer antar daerah dalam APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022, pendapatan transfer antar daerah yang merupakan pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi dianggarkan senilai Rp. 107, 3 miliar terealisasi sejumlah Rp.106, 8 miliar atau sebesar 99,50 persen.

Pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam APBD tahun anggaran 2022 terdiri dari pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni, Pendapatan hibah 

anggaran pendapatan hibah pada APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 10, 5 miliar dengan realisasi senilai Rp. 9, 6 miliar atau sebesar 90,98 persen. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jumlah anggaran pada APBD tahun anggaran 2022 senilai Rp. 30, 2 miliar terealisasi sebesar Rp. 27, 5 miliar atau sebesar 91,08 persen. Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. 

Pada APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp. 2, 5 triliun terealisasi senilai Rp. 2, 3 triliun atau 94,29 persen. Belanja Operasi, dianggarkan senilai Rp. 1, 7 triliun, terealisasi senilai Rp. 1, 6 triliun atau 94,47 persen. Belanja Modal dianggarkan senilai Rp. 410, 4 milia terealisasi senilai Rp. 385, 1 miliar atau 93,83 persen. Belanja tak terduga dianggarkan senilai Rp.15,8 miliar terealisasi senilai Rp. 9.8 miliar atau 61,91 persen. Belanja transfer  dianggarkan senilai Rp. 366.5 miliar terealisasi senilai Rp. 349.4 miliar atau 95,32 persen. Belanja Pegawai, dianggarkan senilai Rp. 1,060 triliun, terealisasi senilai Rp. 992,749 miliar atau 93,62 persen. Belanja barang dan jasa, dianggarkan senilai Rp. 587.787 miliar terealisasi senilai Rp. 565.269 miliar atau 96,17 persen.

Belanja bunga, dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2022 untuk membayar bunga atas pinjaman jangka panjang senilai Rp. 8.767 miliar, terealisasi senilai Rp. 5.832 miliar atau 66,53 persen. Belanja hibah, dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2022 senilai Rp. 46.299 miliar terealisasi senilai Rp. 45.364 miliar atau 97,98 persen. Belanja bantuan sosial, dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2022 senilai Rp. 11.626 miliar terealisasi senilai Rp. 10.908 miliar atau 93,82 persen. Untuk belanja modal tanah, dalam APBD tahun anggaran 2022 tidak dianggarkan di karenakan Pemda memaksimalkan pemakaian tanah-tanah Pemda yang tidak digunakan yang diakibat karena adanya beberapa OPD yang pindah kantor ke kantor bupati baru. Belanja modal peralatan dan mesin, dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2022 senilai Rp. 87.358 miliar terealisasi senilai Rp. 83.06 miliar atau 95,08 persen. Belanja modal gedung dan bangunan, dalam APBD tahun anggaran 2022, belanja modal gedung dan bangunan dianggarkan senilai Rp. 54.696 miliar terealisasi senilai  Rp. 49.459 miliar atau 90,43 persen. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2022 senilai Rp. 268.103 miliar terealisasi senilai Rp. 252.310 miliar atau 94,11 persen. Belanja modal aset tetap lainnya, dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2022 senilai Rp. 340 juta realisasi 100 persen. Belanja tak terduga, realisasi belanja tak terduga senilai Rp. 9.818 miliar atau sebesar 61,91 persen, dari besaran anggaran senilai Rp.15.860 miliar, digunakan untuk penanganan bencana alam, pengembalian pendapatan retribusi imta, penanganan wabah penyakit mulut dan kaki pada ternak, penanganan pandemi covid-19 (vaksin TNI dan insentif tenaga kesehatan), klaim dari beberapa rumah sakit (RSUD raya, RSUD Provinsi rumah sakit kota mataram ) dan pembayaran klaim pelayanan kesehatan masyarakat miskin non kuota.

Belanja transfer daerah terbagi menjadi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. 

Bagi hasil, belanja bagi hasil dibagi menjadi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah kabupaten/kota   kepada pemerintah desa dan belanja bagi hasil retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.pada apbd kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2022, belanja bagi hasil dianggarkan sebesar Rp. 22.451 miliar dengan realisasi sebesar Rp. 5.710 miliar  atau sebesar 25,44 persen untuk belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa terealisasi sebesar Rp.4.269 miliar dari anggaran sebesar Rp. 19.014 miliar atau sebesar 22,46 persen sedangkan untuk belanja bagi hasil retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota   kepada pemerintah desa dengan anggaran sebesar Rp. 3.436 miliar dan terealisasi sebesar Rp. 1.440 miliar atau sebesar 41,92 persen.

Pembiayaan merupakan bagian dari apbd yang mempunyai fungsi untuk menutupi defisit anggaran terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. pembiayaan netto pada apbd kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp. 202.743 miliar terealisasi senilai Rp.196.204 miliar atau 96,77 persen.

Dari selisih antara pendapatan, belanja dan pembiayaan netto di atas, di dapat sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) senilai Rp. 41.854 miliar.

Laporan perubahan saldo anggaran lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih (sal) pada tahun pelaporan. laporan perubahan sal tahun 2022, Saldo anggaran lebih awal senilai Rp. 28.993 miliar dikurangi dengan penggunaan sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan senilai Rp. 28.993 miliar sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran senilai Rp. 41.854 miliar, dengan tidak ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, sehingga saldo anggaran lebih akhir senilai Rp. 41.854 miliar.

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, utang atau kewajiban dan ekuitas pada suatu periode tertentu. pergeseran neraca awal per 1 januari 2022 menjadi neraca akhir per 31 Desember 2022. 

Aset lancar, adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang, penyisihan piutang, beban dibayar dimuka, dan persediaan. aset lancar per 31 desember 2022 seluruhnya senilai Rp. 184.221 miliar 

Investasi jangka panjang merupakan nilai investasi permanen yang berupa  penyertaan modal pemerintah kabupaten lombok tengah pada bumd; yaitu PT. Bank NTB cabang Praya,PD. BPR NTB Lombok Tengah,  PDAM tirta rinjani, dan PT. Jamkrida, seluruhnya senilai Rp. 137.954 miliar.

Nilai aset tetap pemerintah kabupaten lombok tengah berupa aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan per 31 desember 2022 seluruhnya senilai Rp. 3.399 triliun.

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya. Properti investasi pemerintah kabupaten lombok tengah di tahun 2022 senilai Rp. 20.904 miliar yang terdiri dari properti investasi tanah sebesar Rp. 5.213 miliar dan properti investasi gedung dan bangunan sebesar Rp.18.417 miliar.

Nilai aset lainnya pemerintah kabupaten lombok tengah berupa tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain per 31 desember 2022, secara keseluruhan senilai Rp. 52.358 miliar.

Kewajiban merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten lombok tengah terhadap pembayaran hutang kepada pihak ketiga, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. pemerintah kabupaten lombok tengah  per 31 desember 2022, memiliki kewajiban senilai Rp. 225.945 miliar.

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah kabupaten lombok tengah  per 31 desember 2022 senilai Rp. 3.538 miliar.

Kewajiban dan ekuitas merupakan jumlah dari kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang  ditambah ekuitas, seluruhnya senilai Rp. 3.794 miliar.

Laporan operasional (LO) tahun 2022 terdiri dari pendapatan-lo, beban, surplus/defisit dari operasi, pos luar biasa dan surplus/defisit-lo.

Pendapatan-LO adalah pendapatan untuk periode 1 januari 2022 sampai dengan tanggal 31 desember 2022 senilai Rp.1.991 triliun dengan rincian pendapatan asli daerah-LO senilai Rp. 231.242 miliar.  Pendapatan transfer-lo senilai Rp.1.700 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lo senilai Rp. 59.710 miliar.

Beban operasional yang harus ditanggung pemerintah untuk menjalankan pelayanan selama tahun 2022 seluruhnya senilai Rp.1.961 triliun.  dengan demikian terdapat surplus operasional tahun anggaran 2022 senilai Rp. 29.566 miliar. Surplus dari kegiatan non operasional senilai Rp.246.293 miliar. Pos luar biasa merupakan beban yang ditanggung pemerintah dalam menghadapi kejadian luar biasa, berupa tanggap darurat bencana atau kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi, serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. beban pos luar biasa pada tahun anggaran 2022 senilai defisit Rp.8.894 miliar. sehingga dengan demikian terdapat surplus laporan operasional tahun anggaran 2022 senilai Rp. 20.918 miliar.

Laporan arus kas menyajikan informasi arus penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun anggaran 2022 yang diklasifikasi berdasarkan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan dan arus kas dari aktivitas transitoris sebagai berikut, Arus kas dari aktivitas operasi

arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 230.821 miliar. Arus kas dari aktivitas investasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi defisit senilai  Rp. 385.171 miliar. Arus kas dari aktivitas pendanaan, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan defisit senilai Rp. 167.211 miliar. Arus kas dari aktivitas transitoris, arus kas bersih dari aktivitas transitoris defisit senilai Rp.180.447 miliar. Kenaikan (penurunan) kas, berdasarkan arus kas bersih aktivitas operasi, arus kas bersih aktivitas investasi, arus kas bersih aktivitas pendanaan dan arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 desember 2022, terdapat kenaikan nilai kas dibandingkan dengan tahun sebelumnya senilai Rp.12.680 miliar.

Saldo awal kas, saldo kas per 1 januari 2022 adalah senilai Rp.30.339 miliar.

Saldo akhir kas, saldo akhir kas per 31 desember 2022 senilai Rp.41.673 miliar, terdiri dari  kas di kas daerah senilai Rp.25.655 miliar, kas di bendahara BLUD senilai Rp.10.349 miliar, kas di bendahara FKTP fktp senilai Rp.4.981 miliar, dan kas di bendahara bos senilai Rp.688.227 juta. “Dan Laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara laporan operasional dengan neraca yang menunjukkan terjadinya perubahan ekuitas (kekayaan bersih) pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. dari laporan ekuitas tahun 2022 yang telah disusun, diketahui bahwa ekuitas pemerintah kabupaten lombok tengah mengalami kenaikan dari ekuitas awal tahun 2022 sampai dengan posisi ekuitas akhir tahun 2022 senilai Rp.58.137 miliar,” tutup Dr HM. Nursiah. [slnews – rul].