ITDC Rugi dan Tanggung Utang Rp. 4,6 T, Bupati Lombok Tengah : Jangan – Jangan Manajemennya Tidak Benar

LOMBOK TENGAH | PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). ITDC sendiri adalah bagian dari holding BUMN Pariwisata InJourney atau PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero). Perusahaan mencatat kerugian karena karena acara balapan MotoGP dan WSBK di Sirkuit Internasional Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) The Mandalika di Desa Kute, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal itu disampaikan Direktur Utama InJourney, Dony Oskaria saat rapat bersama Komisi VI DPR RI, yang disiarkan dari kanal Youtube Komisi VI DPR RI, Kamis (15/6/2023).

Selain Rugi, Dony juga mengatakan ITDC saat ini menanggung utang yang terbagi menjadi dua, yakni utang jangka pendek sebesar Rp 1,2 triliun dan utang jangka panjang Rp 3,4 triliun. Sehingga total utang menjadi Rp 4,6 triliun. 

Dampaknya, ITDC pun berencana menghapus agenda balapan WSBK dari acara tahunan di Sirkuit Mandalika. 

Pernyataan Dirut InJourney, Dony Oskaria itu mendapat respon dari Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.IP

Menurut, Lalu Pathul, penyebab ITDC rugi pada event balap MotoGP dan WSBK di Sirkuit Internasional Mandalika, diduga karena ada persoalan Manajemen di Internal ITDC.

Lalu Pathul juga mengaku, Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah tidak dalam kapasitas sebagai pengawas dan tidak mengetahui persoalan kerugian dan keuntungan yang dialami ITDC. “Penyebab rugi tidak menutup kemungkinan karena manajemen di internal,  berikut kami Pemda tidak sebagai kapasitas pengawas mereka (ITDC – red), tidak tahu orang rugi atau tidak, siapa yang mengawasi mereka siapa yang mengawasi manajemen mereka kita tidak tahu,” ucap Lalu Pathul, di ruang kerjanya, Jumat, (16/6/2023).

Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi NTB itu mengaku, Pemda Lombok Tengah sangat mendukung pembangunan dan pengembangan KEK The Mandalika termasuk Sirkuit Internasional Mandalika. “Buktinya apa kuburan nenek moyang kami juga kami pindahkan, karena demi cita cita pemerintahan pusat juga teruma bapak Presiden, tetapi kalau hari ini orang mengatakan rugi dan bahasanya seperti mengkreditkan sama dengan mengkreditkan kami di Kabupaten Lombok Tengah, Akhirnya para investor mikir masuk, nah ini kan sebuah kerugian bagi kami atau apakah ada sesuatu dibalik ini. Saya mendengar ada dibangun sirkuit di tempat lain artinya diluar NTB, justru saya bertanya ada apa ini tidak perlu membeberkan kerugian kerugian, siapa yang mengawasi mereka rugi atau tidak, dan kami juga tidak tahu, sekarang misalnya rugi dimana Rp 4,2 triliun, dimana kerugiannya kami tidak tahu, siapa yang mengawasi mereka atau dibidang apa atau mereka terlalu besar menganggarkan maksimal sekali sehingga itu sulit untuk kembali dan kita semua tidak tahu, yang jelas kami tidak tahu siapa yang mengawasi,” keluh H. Lalu Pathul Bahri.

Sembari menunjukan lembaran kertas data berita acara pendapatan Parkir event WSBK 2023 Lokasi ITDC Mandalika, Lalu Pathul membeberkan, jumlah kendaraan yang parkir di KEK The Mandalika saat event WSBK berlangsung  pada awal bulan Maret 2023 tidak sesuai dengan penglihatan masyarakat. “ Contoh kasus, jumlah kendaraan pada tanggal 3 Maret, 63 Motor, 31 mobil. Pada Tanggal, 4 Maret, 404 motor, 238 mobil, 1 Bus dan pada tanggal, 5 Maret,  3.292 motor, 1.241 mobil dan 21 Bus. Tetapi kasat mata kami lihat ribuan, lalu siapa yang mengontrol ini, tahu tidak manajemennya di dalam itu salah atau benar. kita – kita masyarakat Lombok yang lahir disini, makana disini, mati disini tidak tahu, karena tidak kapasitas sebagai pengawas, lalu siapa yang mengawasi semua itu. Penonton WSBK naik 15 persen, tetapi  dari WSBK kita dapat cuman Rp 600 juta, penonton naik, tetapi pajak sedikit. Pertanyaannya adalah siapa yang mengawasi ini, jangan – jangan manajemen didalamnya tidak benar,” sebut 

Lalu Pathul juga mengaku sangat menyayangkan pernyataan yang mengatakan ITDC rugi pada Event motoGP dan WSBK di Sirkuit Mandalika.

Karena, kata Lalu Pahul,  pernyataan rugi tersebut berdampak pada Investor tidak berani datang berinvestasi di Lombok Tengah. “Manajemennya seperti apa, siapa yang mengawasi kita tidak tahu, kemudian kalau rugi Rp 4,6 T, dimana ruginya, kita juga tidak pernah ada laporan tidak tahu apa apa, kalau mereka ngumbar – ngumbar rugi Investor pada hilang dan akhirnya siapa yang merugi, kita semua masyarakat Lombok tengah. Saya kecewa dengan kata rugi – rugi itu, kalau memang ada indikasi yang tidak baik untuk mengajukan KEK di daerah lain ya tidak usah dibuat KEK ini doang, nanti disana rugi, lalu buat ditempat lain lagi,” kesalnya

“KEK dibangun untuk datangkan Investor berinvestasi, tetapi  karena bahasa – bahasa rugi orang tidak berani datang berinvestasi,” ujar H. Lalu Pahul Bahri. [slnews – rul].