Dewan Lombok Tengah Dengarkan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022

LOMBOK TENGAH | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022 dan pembentukan gabungan komisi di Ruang Sidang Utama DPRD Lombok Tengah, Rabu (29/3/2023). 

Rapat paripurna dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, M Tauhid.

Dalam laporannya, Wakil Bupati Lombok Tengah HM.Nursiah penyampaian, perekonomian Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2022 tetap bergerak secara positif, sejalan dengan semakin meningkatnya roda perekonomian masyarakat, terutama pasca Pandemi Covid – 19 dan ditopang oleh terbangunnya proyek-proyek strategis di Kabupaten Lombok Tengah, dan terselenggaranya berbagai event internasional seperti perhelatan MotoGP yang dilaksanakan di bulan Maret 2022 dan World Superbike (WSBK) yang dilaksanakan di bulan November 2022 di Sirkuit Internasional Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) The Mandalika di Desa Kute, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.

Mantan Sekretaris Daerah Lombok Tengah itu menjelaskan, kinerja perekonomian ditunjukan dengan produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku ( PDRB ADHB) tahun 2022 sebesar Rp. 19,24 triliun, meningkat sebesar Rp 1,56 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp. 17,69 triliun. “Produk domestik regional bruto perkapita Kabupaten Lombok Tengah atas dasar harga berlaku tahun 2022 sebesar Rp 18,02 juta, meningkat dari tahun 2021 yang sebesar Rp 16,85 juta.  Adapun pertumbuhan ekonomi tahun 2022 tetap tumbuh secara positif pada angka 3,55 persen. kondisi ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 4,03 persen dari kondisi tahun 2020 yang berada pada posisi minus 6,67 sebagai dampak dari bencana non alam Covid-19,” jelas HM. Nursiah.

Sekretaris DPD II Partai Golkar Lombok Tengah itu memaparkan, kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan khususnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan daya beli ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) yang semakin baik, di mana pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 67,57 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 66,72 persen. “Demikian pula berbagai upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan terus dilakukan secara simultan, terpadu dan terintegrasi yang melibatkan perangkat dan stakeholders terkait. Berdasarkan data BPS Lombok Tengah tahun 2022, persentase angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah  menjadi sebesar 12,89 persen, turun dari kondisi tahun 2021 yang sebesar 13,44 persen. untuk kabupaten/kota di provinsi NTB, Lombok Tengah berada di urutan nomor 4,”papar HM Nursiah

Di hadapan Ketua, wakil ketua dan para Anggota DPRD Lombok Tengah serta para kepala OPD Lingkup Pemkab Lombok Tengah, HM. Nursiah memaparkan secara lengkap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022. 

Pertama, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 2.305.097.447.739,00,- dan terealisasi sebesar Rp.  2.195.852.184.181,20 atau 95,26 persen yang terdiri dari : 

Pendapatan Asli Daerah ( PAD) ditargetkan sebesar Rp.  324.661.748.370,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 242.503.263.246,64 atau  74,69 persen.

Pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp.1.939.611.951.507,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.916.178.281.277,56,- atau  98,79 persen.

Pendapatan transfer ini terdiri dari :

pendapatan transfer pemerintah pusat yang terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah dan dana desa, yang di targetkan sebesar Rp. 1.832.263.490.000,00,- dan terealisasi Rp 1.809.370.538.196,56,- atau 98,75 persen.

Pendapatan transfer antar daerah, yang merupakan pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan, yang ditargetkan sebesar Rp. 107.348.461.507,00,- dan terealisasi Rp. 106.807.743.081,00,-  atau 99,50 persen.

Adapun lain – lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp. 40.823.747.862,00,- dan  terealisasi sebesar Rp. 37.170.639.657,00 atau 91,05 persen.” Kedua, belanja daerah ditargetkan sebesar Rp. 2.507.840.739.375,00,- dan terealisasi sebesar Rp.2.350.559.432.448,97 atau 93,73 persen,” tutup HM. Nursiah. [slnews – rul].