Diduga Sunat Bansos BLT DD, Kades di Lombok Tengah Sembunyikan Daftar Nama KPM

LOMBOK TENGAH | Forum Pemuda dan Masyarakat Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta kepada aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut dan memproses hukum kasus dugaan pemotongan Bantuan Sosial (Bansos) Bantuan Tunai Langsung Dana Desa (BLT DD) tahun 2021 – 2022 yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) Setiling, Lalu Agus Satriadi.” Dugaan pemotongan BLT DD terjadi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, untuk itu kami meminta kepada APH untuk memproses hukum kasus dugaan pemotongan BLT DD Setiling,” pinta Ketua Forum Pemuda dan Masyarakat Desa Setiling, Supriadi Umami, SH, Senin, (23/1/2023).

Supriadi mengungkapkan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Setiling tidak utuh menerima dana BLT DD, bahkan ada KPM yang hanya disuruh tanda tangan dan di foto saja namun tidak diberikan dana BLT DD dan ada juga KPM yang disuruh mengaku telah menerima dana BLT BBM. “ Semua keterangan dan pengakuan KPM sudah kami kumpulkan. Sesuai aturan, per 3 bulan KPM menerima dana BLT DD sebesar Rp 900 ribu, tetapi diduga dipotong dan hanya menerima Rp 300  sampai dengan Rp 400 ribu per 3 bulan per KPM. Ada juga KPM hanya disuruh tanda tangan dan di foto lalu dana BLT DD diambil lagi, bahkan ada juga KPM yang disuruh mengakui telah menerima dana BLT DD 4 bulan, padahal yang diterima hanya 2 bulan,” ungkapnya

Supriadi juga mengungkapkan, masyarakat Desa Setiling sudah berulang kali meminta data dan daftar nama KPM yang menjadi sasaran Bansos BLT DD, namun sampai dengan saat ini Kades Setiling tidak pernah mau memberikan data dan daftar KPM Bansos BLT DD. “ Sudah berkali – kali kami meminta data dan daftar nama KPM, sampai kami hearing ke Kantor Desa, tetapi kami tidak diberikan data dan daftar nama KPM. Kami jadi bertannya – tannya, ada apa dengan data daftar nama KPM, apakah daftar nama KPM itu aturannya di rahasiakan atau sengaja disembunyikan. Kami ingin tahu dan lihat siapa dan berapa jumlah KPM penerima Bansos BLT DD tahun 2021 – 2022 di Desa Setiling. Karena tidak ada keterbukaan informasi publik di Pemdes Setiling, kami juga meminta kepada Ombudsman untuk turun ke Pemdes Setiling,” pintanya

Kades Setiling, Lalu Agus Satriadi yang dihubungi suaralomboknews.com via WhatsApp (WA), Senin, (23/1/2023), terkait dengan dugaan pemotongan BLT DD tahun 2021 – 2022, terkait dengan jumlah warga penerima BLT DD Tahun 2022, terkait dengan besaran uang yang diterima warga penerima BLT DD per bulan atau per 3 bulan, terkait dengan alasan Kades yang tidak mau membuka atau memberikan daftar nama penerima BLT DD ke Forum Pemuda, terkait dengan dugaan pemotongan BLT DD, penerima hanya disuruh tanda tangan saja dan difoto lalu uangnya diambil, terkait dengan prosentase DD Setiling yang dialokasikan untuk Bansos BLT DD dan terkait dengan dugaan warga yang disuruh mengaku menerima 4 bulan padahal yang diterima hanya dua bulan, menjawab dan meminta jurnalis suaralomboknews.com untuk datang ke Kantor Desa Setiling dan persoalan dugaan pemotongan BLT DD akan dijelaskan oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Setiling.” bisa besok ke Kantor. Besok dijelaskan pak Sekdes, yang jelas desa sudah menyalurkan sesuai 40 persen , dan sesuai data yang ditetapkan Musdes. bisa pelinggih (anda) besok tanyakan di pak Sekdes,” jawab Lalu Agus. [slnews – rul].