Terima Anugerah Badan Publik Terbaik, LPB Janji Tindak Tegas OPD Yang Pelit Informasi

MATARAM | Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (MONEV KIP NTB) Tahun 2021 telah selesai dilaksanakan.
Komisi Informasi Provinsi NTB pun memberikan penghargaan dan Anugerah kepada Badan Publik terbaik dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut yakni kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah.
Piagam penghargaan dan anugerah kepada Pemkab Lombok Tengah sebagai Badan Publik terbaik dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik diserahkan oleh diserahkan oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Rohmi Djalilah kepada Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri (LPB) pada acara pemberian penghargaan dan Anugerah kepada Badan Publik terbaik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi NTB di Ballroom Kenanga Hotel Grand Legi Kota Mataram, pada Kamis (9/12/2021).
MONEV KIP NTB Tahun 2021, Pemkab Lombok Tengah keluar menjadi juara 1 sebagai badan publik terbaik dengan nilai 97,73 mengalahkan 6 Kabupaten Kota salah satunya Kota Mataram dengan nilai 97,07, Kabupaten Lombok Timur dengan nilai 97,11, Lombok Barat dengan nilai 96,9. Bima dengan nilai 93,43. Kabupaten Sumbawa dengan nilai 90,74 dan Kabupaten Sumbawa Barat dengan nilai 90,09.
Sedangkan untuk kategori BUMD tingkat Provinsi diraih PT. Jamkrida.
Untuk kategori Badan/OPD NTB disabet RSUP dengan nilai 97,46, RS dengan nilai 96,26, Badan Pendapatan Daerah, Dinas pertanian, DPUPR, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perindustrian, RS Menambal, Ketahanan Pangan, BAPPEDA, Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Satpol PP. Biro Administrasi Pimpinan. Dinas Perkebunan, Biro Perekonomian, Dinas Sosial, Dikes, Dinas Peternakan dan Keswan, Dispora, BPSDM, DPM Pelayanan Terpadu, Sekretariat DPRD, Dinas Koperasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Inspektorat.
Dalam acara penyerahan piagam penghargaan dan anugerah tersebut, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah mengatakan NTB dapat Anugerah selama 3 tahun berturut turut dan masuk 5 besar, tahun pertama posisi, 5, selanjutnya posisi 4, dan terakhir posisi 3 di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Aceh. “Saya bahagia progresnya dari waktu ke waktu terus meningkat. Saya bangga dengan capaian 7 Kabupaten kota. Bahkan saya bangga Lombok Tengah tiba tiba nomor satu namun ada yang turun maka harus diyakinkan semakin baik lagi,” ucapnya
Untuk BUMD, Umi Rohmi sapaan akrab Wakil Gubernur NTB mengaku bangga kepada Jamkrida yang terpilih sebagai juara 1.
Selanjutnya untuk OPD, Umi Rohmi juga merasa kagum dengan RSUP selalu menjadi yang terbaik dan ada OPD yang sebelumnya berada di posisi buncit sekarang sudah bisa naik ke posisi lebih baik. “Sesungguhnya semua OPD wajib informatif. Tidak informatif mungkin karena Keterbukaan informasi itu dianggap tak penting. Kalau dianggap penting maka wajib komunikasi 24 jam. Harapan saya seluruh OPD harus informatif. Tidak sulit, teknologi kita punya, fasilitas kita punya, sekarang mau tidak itu saja. Kok Badan Kepegawaian Daerah justru tak masuk ada apa ini,” tanyanya.
Ke depan Umi Rohmi meminta agar OPD yang sudah masuk namun belum jadi terbaik untuk ditingkatkan, bagi yang juara untuk dipertahankan sedangkan yang belum masuk untuk diraih.
Ditempat yang sama, Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Sueb Qury mengatakan, tahun 2021 penganugerahan mengalami peningkatan, dari tahun 2019 yakni 26 persen, sekarang 56 persen informatif. Dari 4 Kabupaten kota sekarang menjadi 7 informatif. Tahun ini hanya 55 OPD hal itu akibat keterbatasan anggaran dan masih berlangsungnya Pandemi Covid – 19. “Yang buat kita bangga Lombok Tengah dengan WSBK telah ditonton 1,5 milyar dan masuk menjadi yang terbaik dari Kabupaten kota se NTB,” katanya
Mantan ketua PMII itu mengusulkan agar OPD yang konsisten menjaga informatif, harus diberikan reward. Ada OPD yang menghiraukan informasi padahal kalau dia terbuka maka akan memudahkan pekerjaan mereka. ” Saya minta pak gubernur dan Wagub, Pak Bupati untuk menegur OPD yang tidak informatif,” Sueb
Sementara itu, Bupati Lombok Tengah H.Lalu Pathul Bahri (LPB) mengapresiasi kinerja Diskominfo Lombok Tengah dalam membangun komunikasi dan informasi secara terbuka ke masyarakat melalui aplikasi elektronik yang dapat mempermudah akses informasi bagi masyarakat sehingga dapat diakses secara mudah cepat tepat dan murah. “Kedepan kita berharap seluruh OPD dapat membuka informasi seluas luasnya kepada masyarakat tentang program kerja yang sedang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat dapat mengetahui program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan tahun ini dan perencanaan tahun depan,” ucapnya
LPB berjanji akan menindak tegas OPD yang pelit informasi kepada masyarakat.
Oleh karena itu LPB meminta kepada seluruh satuan layanan masyarakat mulai dari Kabupaten hingga unit pelayanan terkecil pemerintah daerah seperti UPT dan juga Pemerintah Desa untuk memberikan informasi seluas luasnya kepada masyarakat tentang program kerja yang dilaksanakan. “Masyarakat perlu tahu apa yang dilakukan oleh OPD, Kecamatan, UPT hingga Desa untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, saya tak ingin OPD dan lembaga layanan lainnya untuk pelit informasi, buka seluas luasnya jangan ada yang ditutupi,” pintanya. [slnews – rul]

Tinggalkan Balasan