SHOPPING CART

close

Alasan TGH Khalil Tolak Presidential Threshold dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

DPD RI
Anggota DPD RI, TGH Ibnu Khalil (tengah) bersama TA DPD RI, Habib Al-Ajami  (kanan)

LOMBOK TENGAH | Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB), TGH Ibnu Khalil menyatakan dengan tegas menolak presidential threshold. “Saya tegaskan DPD menolak Presidential Threshold,” tegas TGH Khalil dikediamnya di Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, Sabtu, (11/9/2021).
Selain itu, Tokoh Agama asal Desa Beleka itu juga dengan tegas menyatakan menolak keras rencana perpanjangan masa jabatan Presiden. ” Saya menolak, tidak setuju dengan rencana perpanjangan atau penambahan masa jabatan Presiden, meskipun masa jabatan DPD, DPR ikut diperpanjang dan muskipun itu (perpanjangan masa jabatan) menguntungkan kami, tetap kami tolak, karena bisa menjadi cacatan kelam sejarah dan mencegah, menghambat generasi penerus kita untuk berkarir dibidang Politik dan itu  sangat tidak adil,” tegas TGH Khalil
TGH Khalil memaparkan sejumlah implikasi dampak dari  presidential threshold yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). “Implikasi dari presidential threshold, adalah bagaimana pemilihan presiden (pilpres) hanya akan memunculkan dua pasangan calon yang head to head,” ungkapnya
Presidential threshold atau ambang batas capres kata TGH Khalil merupakan syarat pasangan calon di pilpres, di mana pasangan harus diusulkan partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Keadaan tersebut, dapat mempersempit kemungkinan lahirnya lebih dari tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).”Meskipun di atas kertas didalilkan bisa memunculkan tiga hingga empat pasangan calon, tetapi tidak begitu dalam praktiknya. Buktinya, dalam pemilu yang lalu-lalu bangsa ini hanya sanggup memunculkan dua pasang calon,” sebutnya
Implikasi lain dari presidential threshold kata TGH Khalil,  adalah menghambat putra-putri terbaik bangsa yang hendak maju di Pilpres, tanpa naungan partai politik. “Karena sejatinya negeri ini tidak kekurangan calon pemimpin kompeten. Tetapi, kemunculannya digembosi aturan main yang sekaligus mengurangi pilihan rakyat untuk menemukan pemimpin terbaiknya. Semakin sedikit kandidat yang bertarung, akan semakin mengecilkan peluang munculnya pemimpin yang terbaik,” tuturnya
“Peluang pemilih untuk tidak memilih alias golput menjadi tinggi, karena calon terbaik menurut mereka tidak mendapat tiket untuk maju. Sehingga kedaulatan rakyat melemah digerus kedaulatan partai yang semakin menguat,” sambungnya
TGH Khalil juga menyebutkan, aturan presidential threshold  lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Apalagi dalil bahwa  presidential  threshold  disebut untuk memperkuat sistem presidensil agar presiden terpilih memiliki dukungan yang kuat di parlemen, justru membuat mekanisme check and balances menjadi lemah. “Karena partai politik besar dan gabungan menjadi pendukung presiden terpilih. Akibatnya yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan dan DPR menjadi legitimator kebijakan pemerintah. Inilah persoalan yang sebenarnya ada di hulu, bukan di hilir,” pungkasnya. [slnews – rul]

Tags:

0 thoughts on “Alasan TGH Khalil Tolak Presidential Threshold dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

KATEGORI

September 2021
M S S R K J S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

STATISTIK