SHOPPING CART

close

Di Rapat Paripurna, Lalu Pathul Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda APBDP Lombok Tengah 2020

SUARALOMBOKNEWS.com – LOMBOK TENGAH | Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Pathul Bahri, S.Ip menyampaikan Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD Lombok Tengah yang di Gedung DPRD Lombok Tengah di Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Senin (7/9/2020).
Dihadapan Ketua DPRD Lombok Tengah, M. Tauhid, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Lombok Tengah serta para Kepala OPD Lingkup Pemkab Lombok Tengah, H. Lalu Pathul menyampaikan ucapan terima kasih khususnya kepada Badan Anggaran (Bangar) DPRD Lombok Tengah, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lombok Tengah, yang telah bersama-sama membahas Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD tahun anggaran 2020, hingga tercapainya kesepakatan bersama. adanya perbedaan dan persamaan sikap maupun pendapat yang terjadi dalam agenda pembahasan menjadi bagian dinamika yang merupakan cerminan dalam kehidupan berdemokrasi.”Namun pada akhirnya tercapailah sebuah kesepakatan bersama, sehingga tidaklah berlebihan jika saya dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati juga memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya,”ucapnya
Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, dan DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap kebijakan umum perubahan APBD, serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2020 yang telah ditandatangani bersama pada hari senin tanggal 31 agustus 2020 yang lalu, menjadi acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menyusun rencana kerja perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKPA-SKPD) tahun anggaran 2020. Selanjutnya kompilasi RKPA-SKPD tahun anggaran 2020 yang telah diverifikasi oleh TAPD, menjadi bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020, yang disertai dengan penyusunan nota keuangan untuk disampaikan kepada DPRD dan dibahas bersama oleh Bangar DPRD dan TAPD.
H. Lalu Pathul memaparkan, berdasarkan kondisi dan perkembangan situasi yang terjadi, rancangan perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020 disusun dan didasarkan, antara lain, adanya perubahan asumsi ekonomi makro Lombok Tengah dengan memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian domestik dan regional, serta kondisi Pandemi Covid-19 di tahun 2020 yang masih berlangsung hingga saat ini. kondisi tersebut diperkirakan berpengaruh besar terhadap kinerja ekonomi Lombok Tengah di tahun 2020, sehingga beberapa indikator ekonomi makro mengalami tekanan yang cukup dalam, seperti pertumbuhan ekonomi yang semula ditargetkan berada pada kisaran angka 6,53 – 6,56 persen, mengalami penurunan pada kisaran angka 2,53 – 2,83 persen, dan tingkat pengangguran terbuka yang semula ditargetkan pada kisaran angka 2,85 – 2,84 persen, mengalami kenaikan pada kisaran angka 3,12 – 2,85 persen, serta target persentase angka kemiskinan juga mengalami perubahan dari sebesar 13,60 – 13,41 persen menjadi sebesar 13,60 – 13,55 persen. Adanya penyesuaian akibat adanya bencana non alam Pandemi Covid-19, di mana pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocussing), dan perubahan alokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD tahun anggaran 2020 dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan pandemi Covid-19. Namun, dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020 ini, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan penyesuaian kembali terhadap besaran alokasi belanja tidak terduga yang diarahkan untuk mendanai belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat, dengan mempedomani ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah, serta diarahkan pula untuk mendanai program dan kegiatan prioritas lainnya dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga ketersediaan dana untuk penanganan Pandemi Covid-19, dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.
Adanya perubahan kebijakan alokasi transfer dana ke daerah baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi. Adanya perubahan asumsi capaian target pendapatan asli daerah. Penyesuaian dan pemanfaatan terhadap selisih besaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (silpa) tahun anggaran 2019, yang telah dianggarkan sebelumnya dengan besaran silpa hasil audit BPK RI perwakilan NTB terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2019, yang harus dialokasikan ke dalam belanja daerah pada rancangan perubahanAPBD tahun anggaran 2020, baik yang penggunaannya diarahkan atau bersifat mengikat maupun yang bersifat umum.
Substansi kebijakan perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020, sebagaimana tertuang dalam dokumen nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020, H. Lalu Pathul menjabarkan, target pendapatan daerah semula sebesar Rp.2.296.599.627.613,00 menjadi sebesar Rp.2.111.549.357.765,12 atau mengalami penurunan sebesar Rp.185.050.269.847,88. Perubahan target pendapatan daerah tersebut, meliputi, target pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah pada APBD induk tahun anggaran 2020 sebesar Rp.225.842.904.098,00, sedangkan pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp.193.954.302.747,12, atau mengalami penurunan sebesar Rp.31.888.601.350,88, yang terdiri dari, penurunan target pendapatan pajak daerah sebesar Rp.19.442.785.862,50 akibat turunnya potensi capaian target obyek pajak daerah yang bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak parkir, maupun pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta beberapa obyek pajak daerah lainnya.
penurunan target pendapatan retribusi daerah sebesar Rp.6.596.026.425,00 akibat turunnya potensi capaian obyek retribusi daerah yang bersumber dari beberapa obyek retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha maupun retribusi perizinan tertentu.
penurunan target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.4.406.087.278,38 akibat adanya penyesuaian besaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) yang menetapkan besaran deviden/bagian laba atas penyertaan modal pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada PT. Bank NTB dan PD. BPR NTB Lombok Tengah, serta PT. Jamkrida NTB bersaing. Penurunan target lain-lain pendapatan asli daerah sebesar Rp.1.443.701.785,00 akibat turunnya potensi yang bersumber dari penerimaan bunga deposito dan pendapatan blud rsud, serta penyesuaian terhadap peningkatan target pendapatan pada beberapa blud puskesmas, serta pendapatan dana kapitasi JKN Puskesmas.
Kebijakan penurunan target pendapatan asli daerah yang dilakukan pemerintah kabupaten lombok tengah, telah didasarkan dengan mempertimbangkan potensi penurunan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dipengaruhi adanya penurunan aktivitas ekonomi regional sebagai dampak atas gejolak ekonomi Global yang merupakan imbas adanya Pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung hingga saat ini, serta memperhatikan perubahan asumsi makro ekonomi, termasuk keluarnya kebijakan relaksasi pajak daerah, dan retribusi daerah melalui peraturan bupati nomor 15 tahun 2020 tentang pembebasan dan pengurangan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam masa bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai tindak lanjut atas arahan dari pemerintah pusat dalam menghadapi situasi Pandemi Covid-19. Target pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan pada APBD induk tahun anggaran 2020 sebesar Rp.1.640.814.171.000,00 , sedangkan pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp.1.500.902.944.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.139.911.227.000,00, yang terdiri dari,
penyesuaian peningkatan target pendapatan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar Rp.11.488.044.000,00 penurunan target pendapatan dana alokasi umum sebesar Rp.92.221.834.000,00, penurunan target pendapatan dana alokasi khusus sebesar Rp .59.177.437.000,00, Target lain-lain pendapatan daerah yang sah pada apbd induk tahun anggaran 2020 sebesar Rp.429.942.552.515,00, sedangkan pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp.416.692.111.018,00, atau mengalami penurunan sebesar Rp.13.250.441.497,00 yang terdiri dari, Pengurangan target pendapatan hibah dari pemerintah sebesar Rp.3.587.488.000,00, pengurangan target pendapatan dana bagi hasil pajak dari provinsi sebesar Rp.6.163.133.497,00. Pengurangan target pendapatan dana insentif daerah sebesar Rp.2.127.331.000,00 pengurangan target pendapatan dana desa sebesar Rp. 1.372.489.000,00.
Selanjutnya kata H. Lalu Pathul, untuk pagu anggaran belanja daerah pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020, semula dianggarkan sebesar Rp. 2.322.729.524.329,00 menjadi sebesar Rp.2.162.125.773.822,87, atau mengalami pengurangan sebesar Rp.160.603.750.506,13, meliputi :
a. Penganggaran belanja tidak langsung semula sebesar Rp.1.287.239.422.900,00, menjadi sebesar Rp.1.308.044.297.559,59, atau mengalami penambahan sebesar Rp.20.804.874.659,59, terdiri dari, penyesuaian belanja pegawai terhadap penganggaran gaji dan tunjangan PNSD, pengurangan tambahan penghasilan PNS dan pengurangan belanja insentif pemungutan pajak daerah, serta insentif pemungutan retribusi daerah akibat adanya penyesuaian target pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga secara keseluruhan belanja pegawai mengalami pengurangan sebesar Rp.36.438.303.620,41. Penganggaran belanja bunga pada rancangan APBD perubahan tidak mengalami perubahan atau tetap dianggarkan sebesar Rp.4.767.062.477,00, sesuai dengan kewajiban pembayaran bunga pinjaman pada PT. SMI yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah pada tahun 2020. Penganggaran belanja hibah mengalami peningkatan sebesar Rp.719.788.296,00, yang disebabkan adanya penambahan belanja hibah kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, untuk memenuhi tambahan kebutuhan pendanaan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tahun 2020 sebesar Rp.2.000.000.000,00, penambahan belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp. 97.088.296,00, penyesuaian alokasi belanja hibah yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik bantuan operasional penyelenggaraan paud bertambah sebesar Rp.358.200.000,00 dan pengurangan hibah pendidikan kesetaraan sebesar Rp.235.500.000,00, serta terdapat pula pengurangan belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi lainnya sebesar Rp.1.500.000.000,00. Penganggaran belanja bantuan sosial pada rancangan APBD perubahan tidak mengalami perubahan atau tetap dianggarkan sebesar Rp.1.048.691.000,00.
Penganggaran belanja bagi hasil kepada pemerintah desa mengalami pengurangan sebesar Rp.2.603.881.000,00, diakibatkan adanya penurunan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Penganggaran belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa mengalami penurunan sebesar Rp.9.425.662.500,00 disebabkan adanya penyesuaian besaran alokasi dana desa terhadap perubahan target pendapatan dana perimbangan, serta penyesuaian terhadap penurunan besaran dana desa. Penganggaran belanja tidak terduga mengalami peningkatan yang signifikan akibat Pandemi Covid-19, sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan, dan terakhir pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020 dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp.71.112.933.484,00, atau meningkat sebesar Rp.68.552.933.484,00 dari APBD induk tahun anggaran 2020 yang dianggarkan sebesar Rp.2.560.000.000,00. Anggaran belanja tidak terduga tersebut, sebagian besar telah terealisasi dan sisanya diharapkan cukup untuk mengantisipasi kebutuhan belanja tidak terduga dalam penanganan dampak Pandemi Covid-19, dan kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam serta bencana sosial lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2020 hingga berakhirnya tahun anggaran 2020.
b. Penganggaran belanja langsung pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020 semula sebesar Rp. 1.035.490.101.429,00 mengalami pengurangan sebesar Rp.181.408.625.165,72 menjadi sebesar Rp.854.081.476.263,28. Perubahan besaran alokasi belanja langsung pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020, antara lain, pengalokasian kembali silpa tahun anggaran 2019 yang diarahkan penggunaannya, seperti, Silpa Blud RSUD, Silpa Blud Puskesmas dan Silpa dana kapitasi JKN serta penganggaran kembali biaya retensi. Rasionalisasi belanja yang telah dilakukan pada beberapa kali perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2020, kecuali alokasi anggaran yang bersumber dari dana yang bersifat earmarked atau diarahkan penggunaannya. Penambahan anggaran untuk belanja wajib dan mengikat seperti belanja listrik dan air pada beberapa OPD, serta penambahan anggaran belanja tagihan rekening penerangan jalan umum. Penyesuaian alokasi belanja terhadap perubahan target pendapatan Blud RSUD, dan penambahan target pendapatan pada beberapa Blud Puskesmas, pendapatan dana kapitasi JKN serta pendapatan hibah dana BOS. Penambahan anggaran untuk kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD serta peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. Alokasi lain yang telah dijabarkan berdasarkan kesepakatan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2020, yang diarahkan untuk menunjang program/kegiatan dengan prioritas pemulihan ekonomi regional yang tersebar pada beberapa organisasi perangkat daerah, dalam upaya mewujudkan sinergitas program pemulihan ekonomi nasional.
Berdasarkan rencana pendapatan daerah dan belanja daerah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020 sebagaimana yang telah saya sampaikan tersebut, maka terdapat selisih defisit sebesar Rp.50.576.416.057,75, yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto sehingga menghasilkan struktur apbd diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp.0,00 (nol rupiah). Adapun anggaran pembiayaan daerah pada rancangan perubahan APBD Kabupaten lombok Tengah tahun anggaran 2020, sebagai berikut, penerimaan pembiayaan daerah pada APBD induk tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.48.129.896.716,00 mengalami penambahan sebesar Rp.22.446.519.341,75 pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020 menjadi Rp.70.576.416.057,75. Pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD induk tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.22.000.000.000,00 dan telah dilakukan refocussing sebesar Rp.2.000.000.000,00 untuk menambah sumber pendanaan dalam rangka penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 melalui belanja tidak terduga pada perubahan pertama penjabaran APBD tahun anggaran 2020, sehingga besaran alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan daerah pada rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp.20.000.000.000,00. Berdasarkan rencana penerimaan pembiayaan daerah, dan pengeluaran pembiayaan daerah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020 tersebut, maka pembiayaan netto menjadi sebesar Rp.50.576.416.057,75 sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun berkenaan pada struktur rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020 dalam posisi berimbang.”Demikian penyampaian pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020. Adapun  hal-hal yang lebih terinci dan lengkap tertuang dalam dokumen nota keuangan dan Ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2020. Terhadap hal-hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, akan disampaikan dalam agenda pembahasan bersama Ranperda perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020 antara Bangar DPRD Kabupaten Lombok Tengah, dan TAPD sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan,” tutup H. Lalu Pathul Bahri. [slNews – rul]

Tags:

0 thoughts on “Di Rapat Paripurna, Lalu Pathul Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda APBDP Lombok Tengah 2020

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Hari Jadi Lombok Tengah 75
LOGO Hari Jadi Lombok Tengah 75

KATEGORI

STATISTIK