Diduga Korupsi DD 2015, Warga Minta Kejari Praya Tangkap Kades Dakung

SUARALOMBOKNEWS.COM – Lombok Tengah | Ratusan warga dari Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi demo di Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, Lombok Tengah, Senin, (5/11/2018).
Aksi demo warga Desa Dakung yang diadvokasi sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu meminta kejelasan terkait dengan penanganan kasus dugaan Korupsi Dana Desa (DD) Dakung Tahun 2015 oleh Oknum Kepala Desa (Kades) Dakung yang dilaporkan pada Tahun 2016 lalu ke Kejari Praya, Lombok Tengah.
Dalam orasinya, ratusan warga itu meminta agar aparat penegak hukum menegakan keadilan dengan seadil- adilnya dengan mengadili oknum kepala desa dakung yang terindikasi korupsi dana desa dan alokasi dana desa (ADD) Dakung.“Kami mempertanyakan kinerja kejaksaan yang tidak serius menangani laporan kami ini,”ungkap salah seorang perwakilan warga, Hamzanwadi saat berorasi di depan kantor Kejari Praya, Senin kemarin (5/11)
Pihaknya hanya ingin ada kejelasan terkait sejauh mana perkembangan kasus tersebut, karena sudah bertahun- tahun kasus tersebut digantung yang hanya membuat masyarakat nantinya tidak percaya terhadap penegakan hukum di negeri ini. “Korupsi bukanlah hal baru dan sudah mengakar yang hanya menyengsarakan rakyat kecil,”ucap Hamzan
Khususnya di Desa Dakung, kasus DD dan ADD yang terindikasi korupsi yang belum terselesaikan hingga saat ini, bahkan proses audit dari inspektorat belum ada kejelasan hingga saat ini. “Ini bukti bahwa pemerintah tidak serius dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Dakung. Untuk itu, kami minta agar segera diaudit  dugaan korupsi yang ada di Desa Dakung itu,”pinta Hamzan.
Pihaknya juga meminta kepada inspektorat untuk bekerja secara independen, tarnsfaran dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. “Indikasi korupsi di Desa Dakung merupakan persoalan serius yang perlu ditangani dengan nyata. Namun nyatanya tidak ditangani serius,”sebut Hamzan.
Hal yang sama disampaikan oleh warga lainya, Ruslan, bahwa tidak adanya kejelasan penanganan kasus Desa Dakung merupakan hal yang patut untuk dicurigai. Padahal pihaknya melaporkan kasus tersebut pada Tanggal, 18 April lalu, dalam perjalanya bahwa dikatakan sudah dilakukan audit. Hanya saja, pihaknya tidak mengetahui apa hasil dari audit tersebut.“Banyak permasalahan yang ada di Desa Dakung yang sudah kami laporkan, hanya saja seakan- akan mereka tutup mata dengan persoalan yang ada. Untuk itu, kami hanya meminta kejelasan terhadap penanganan kasus itu, karena sudah sangat jelas kami sampaikan berbagai kejanggalan yang ada di Desa Dakung ini,”ucapnya.
Pihaknya merasa sangat heran dengan apa yang dilakukan oleh penegakan hukum saat ini, untuk itu pihaknya akan terus mengawal kasus tersebut agar nantinya permasalahan itu bisa menjadi jelas. “Semestinya aparat penegak hukum harus berterimakasih kepada warga. Jangan malah tidak merespon persoalan yang sangat merugikan masyarakat ini,”tegas Ruslan
Sementara itu, Kejari Praya, Ely Rahmawati yang menemui masa aksi menyampaikan, dalam penanganan kasus korupsi selalu melakukan penindakan yang tegas. Hanya saja, dalam menyelesaikan permasalahan korupsi membutuhkan waktu yang tidak singkat.“Saya memiliki komitmen untuk memberantas korupsi dan kami harus ada alat bukti dalam  menetapkan tersangka. Kami akan koordinasi dengan pihak inspektorat terkait audit ini dan jika ada kerugian maka jelas kami akan melakukan penindakan yang tegas,”janjinya.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Lombok Tengah, Lalu Aswantara mengaku, telah melakukan audit di Desa Dakung. Hanya saja, audit yang dilakukan masih secara umum. Dalam temuanya pihaknya hanya sebatas pembinaan. “Tapi kita akan bersurat untuk dilakukan audit oleh BPKP agar audit dilakukan secara khusus nantinya,”ujarnya. [slNews.com – rul].