Jaksa Dalami Kasus Dugaan Korupsi ADD dan DD Aik Berik Senilai Rp. 800 juta

Jaksa Dalami Kasus Dugaan Korupsi ADD dan DD Aik Berik Senilai Rp. 800 juta

SUARALOMBOKNEWS.COM – Lombok Tengah | Jaksa pada Kejaksaan Negeri Praya didampingi Tim Auditor Inspektorat Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendatangi Kantor Desa Aik Berik di Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah, Selasa, (11/12/2018).
Kedatangan Jaksa bersama Tim Auditor Inspektorat Lombok Tengah ke Kantor Desa Aik Berik itu untuk melihat dan memeriksa secara langsung dilapangan sejumlah program pembangunan berupa Gedung dan Insprastruktur yang sumber pembangunannya dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Aik Berik.
Pemeriksaan terhadap hasil pembangunan di lapangan itu untuk menindaklanjuti laporan adanya dugaan tindak pidana Korupsi dalam pelaksanaan program pembangunan di Desa Aik Berik yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Aik Berik, Muslehuddin.
Dalam pemeriksaan lapangan itu, Jaksa juga melibatkan pihak dari Pemdes Aik Berik selaku terlapor dan sejumlah warga Desa Aik Berik selaku Pelapor.”Tim Inspektorat dan Kejaksaan turun ke beberapa item laporan, didampingi dari pihak pelapor dan dari pihak Desa,” kata Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus ( Kasi Pidsus) Agung K Wicaksono, Selasa, (11/12/2018).
Pada saat melakukan pemeriksaan lapangan itu, Jaksa bersama Tim Inspektorat Lombok Tengah, mendatangi dan melihat secara langsung hasil pelaksanaan Fisik program pembangunan berupa gedung dan inprastruktur jalan.” Masih akan berlanjut, karena banyak aitem yang dilaporkan,” ujar Agung.
Sebelumnya, Kades Aik Berik, Muslehuddin, dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Praya, oleh warganya sendiri karena diduga melakukan tindak pidana Korupsi ADD dan DD Aik Berik Tahun 2017.
Laporan dugaan Korupsi itu, disampaikan ke Jaksa, menyusul keluarnya hasil audit Inspektorat. Hasilnya, ada anggaran sebesar Rp 123 juta, yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.
Dalam laporannya itu, warga juga menyodorkan data terkait dengan 4 program kerja, meliputi pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah desa dan BPD, dengan anggaran sebesar Rp 13 juta, yang diduga tidak dilaksanakan oleh Kades Aik Berik.
Kemudian, pembangunan sarana dan prasarana desa sebesar Rp 37 juta. Diantaranya, pembangunan musala, ruangan pajak, pagar kantor desa dan kantor BPD, diduga anggarannya dialihkan untuk pembangunan rabat jalan di Dusun Selak Aik Atas, tanpa ada persetujuan dari perangkat Desa termasuk BPD Aik Berik.
Berikutnya, program peningkatan kapasitas masyarakat sebesar Rp 99 juta dan pengadaan material bangunan sebesar Rp 13 juta yang diduga dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan.
Hasil perhitungan warga, kerugian negara diduga mencapai Rp 800 juta, dari total APBDes Aik Berik tahun 2017 sebesar Rp 2 miliar. [slNews.com – rul]

No Responses

Tinggalkan Balasan