Serapan APBD Lombok Tengah Rendah, ARB Minta Pemkab Percepat Realisasi Program

SUARALOMBOKNEWS | Lembaga Arah Reformasi Bersuara (ARB), menyoroti realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang dinilai masih belum optimal.

Berdasarkan data yang dipegang ARB, hingga pertengahan tahun anggaran realisasi keuangan baru mencapai 44 persen, sementara realisasi fisik berada di angka 47 persen.

Kepada suaralomboknews.com, Jumat, (7/8/2026), Ketua Umum ARB, Lalu Eko Mihardi, mengatakan capaian tersebut perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Menurut Lalu Eko, pada periode pertengahan tahun, realisasi anggaran idealnya telah melampaui 55 persen agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal.”Anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD merupakan amanah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Ketika penyerapannya lambat, manfaat yang seharusnya diterima masyarakat juga ikut tertunda,” ucapnya

Lalu Eko menilai penyerapan anggaran tidak hanya menjadi indikator administrasi keuangan daerah, tetapi juga berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Keterlambatan pelaksanaan program, kata Lalu Eko, berpotensi menyebabkan pekerjaan menumpuk pada akhir tahun anggaran.

Kondisi tersebut, lanjut Lalu Eko, dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan proyek serta kualitas hasil pembangunan.

Selain itu, ARB juga mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak kembali mencatatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam jumlah besar seperti pada tahun anggaran 2025 yang disebut mencapai sekitar Rp. 119 miliar.”SiLPA memang dapat terjadi karena berbagai faktor. Namun apabila nilainya terlalu besar akibat rendahnya realisasi program, hal itu perlu menjadi bahan evaluasi terhadap proses perencanaan maupun pelaksanaan anggaran,” sebutnya

ARB mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasi anggarannya masih rendah, mempercepat proses administrasi, serta memperkuat koordinasi antar-OPD agar seluruh program dapat terlaksana tepat waktu tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Lalu Eko menambahkan, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga dari kemampuan pemerintah merealisasikan anggaran secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.”Dengan penyerapan anggaran yang baik, masyarakat akan lebih cepat merasakan manfaat pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya. [SLNews – Rul]