Kamtibmas Terjaga, Kasta NTB Minta Bupati Lombok Tengah Segera Perintahkan Kepala Sekolah Terbitkan SK Guru Honorer Non Database

SUARALOMBOKNEWS | Ratusan guru honorer non database kembali menggelar aksi demonstrasi untuk menyuarakan nasib dan masa depan mereka. Setelah sebelumnya melakukan aksi di Kantor Bupati Lombok Tengah, kali ini massa aksi mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (14/1/2026).

Aksi demo guru honorer itu didampingi Presiden LSM Kasta NTB, Lalu Wing Haris bersama puluhan pengurus dan LSM Kasta NTB.

Aksi tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah H. Mayuki, dan Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah Ahmad SH, serta sejumlah anggota DPRD Lombok Tengah lainnya.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Wildani Yahya, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk aspirasi yang sah, damai, dan konstitusional.

Ia menyebut guru honorer non database selama ini masih sangat dibutuhkan oleh satuan pendidikan, namun justru berada dalam kondisi paling tidak pasti.“Kami menuntut kepastian kerja, peningkatan kesejahteraan, serta perlindungan hukum. Jangan ada lagi intimidasi, penghapusan data Dapodik, atau pemberhentian sepihak terhadap guru honorer,” tegas Wildani.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan Aliansi Guru Honorer Kabupaten Lombok Tengah, terdapat lima tuntutan utama, di antaranya peningkatan kesejahteraan secara layak dan adil, kepastian penugasan dan keberlanjutan kerja, penghentian sanksi administratif dan tekanan, serta jaminan perlindungan hukum bagi guru honorer dalam menyampaikan aspirasi.

Guru Honorer juga meminta DPRD Lombok Tengah, khususnya Komisi I dan Komisi IV, untuk berkomitmen mendampingi perjuangan guru honorer non database yang tidak terakomodir dalam kebijakan PPPK, termasuk PPPK paruh waktu.

Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, Ahmad SH, menyatakan bahwa DPRD akan mengawal seluruh tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi.“Semua tuntutan yang dibacakan hari ini akan kami kawal secara kelembagaan. DPRD mendukung perjuangan bapak dan ibu guru honorer,” ujarnya.

Politisi Partai NasDem itu menambahkan bahwa Pemerintah Daerah Lombok Tengah telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian PAN-RB terkait penataan pegawai honorer yang belum terakomodir dalam skema PPPK.“Surat dari Pemda Lombok Tengah ke pemerintah pusat, khususnya MenPAN-RB, sudah dikirim. Saat ini tinggal menunggu jawaban dari pusat, dan DPRD akan terus mengawal proses tersebut,” tambah Ahmad.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah, H. Mayuki, menilai persoalan guru honorer merupakan isu serius yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan di daerah.

Menurutnya, dibutuhkan langkah bersama antara pemerintah daerah dan pusat untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah, H. Mayuki meminta kepada para seluruh lapisan masyarakat, khususnya para Guru Honorer non database untuk bersama sama menjaga situasi Kamtibmas yang aman, nyaman dan tertib.”Penyampaian Aspirasi seperti ini lindungi undang – undang, tapi harus dilaksanakan dengan tertib, supaya apa yang disuarakan dan diharapkan bisa tersampaikan. Mari kita sama sama menjaga Kamtibmas yang aman, nyaman dan kondusif untuk kepentingan kita bersama, teman teman guru tetap mengajar untuk Lombok Tengah yang Bersatu Jaya,” imbau H. Mayuki.

Aksi demonstrasi berlangsung tertib dan damai dengan pengawalan aparat keamanan.

Setelah menyampaikan aspirasi dan mendapatkan penjelasan dari pimpinan DPRD, massa aksi membubarkan diri dengan harapan adanya tindak lanjut nyata dari pemerintah.

Usai aksi demo, Presiden LSM Kasta NTB, Lalu Wing Haris meminta kepada Bupati Lombok Tengah untuk segera memerintahkan Kepala Sekolah SD dan SMP untuk menerbitkan SK kepada Guru Honorer Non Database.” Lombok Tengah tidak kelebihan guru, tetapi kekurangan guru, namun sampai saat ini, para Kepala Sekolah tidak mau menandatangani SK, untuk itu, kami minta kepada Bupati Lombok Tengah untuk segera menerbitkan SK Pembagian Tugas Jam Mengajar untuk pada tenaga Honorer Non Database. Jika tidak, maka kami akan melakukan aksi lanjutan yang nanti akan kami sepakati dengan teman-teman Guru Honorer,” tegasnya. [SLNews – rul].