FAKTA Tolak Janji Politik Pathul – Nursiah

LOMBOK TENGAH | Forum Analisis Kebijakan Untuk Rakyat Republik Indonesia (FAKTA RI) menolak janji politik Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, Nusa Tengara Barat (NTB), H. Lalu Pathul Bahri – Dr. HM. Nursiah (Pathul – Nursiah) yakni pengadaan sepeda motor untuk para kepala dusun (Kadus) di Lombok Tengah.
Demikian ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) FAKTA RI, Bambang Heri Sulistiawan, Kamis, (19/8/2021).
Pria yang arab disapa Bam’s Heri itu memastikan, pada saat rapat pembahasan anggaran antara Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah akan sama – sama mempertahankan kebutuhan masing – masing. ” Di rapat pembahasan anggaran Pemda dan Dewan akan sama-sama mempertahankan argumen untuk memertahankan anggarannya masing-masing, agar tidak dikurangi akibat dari janji politik Bupati-Wakil Bupati Pathul – Nursiah kepada Kadus,” ucapnya
Karen sama – sama mempertahankan kebutuhan anggaran masing – masing, kata Bam’s, pengadaan, pemeliharaan termasuk pajak sepeda motor untuk Kadus akan dibebankan kepada keuangan Pemerintah Desa (Pemdes). “Dan pada akhirnya pemerintahan level terbawahlah (Pemdes) yang akan dibebankan. Dengan alasan hirarki hubungan kerja antara Kadus dengan Bupati tidak ada sama sekali dan lebih kepada hibungannya dengan Pemdes, maka besar peluang kemudian beban tersebut akan dialihkan ke anggaran desa, itu pemikiran saya yang bodoh ini. Dan itu kenapa kemudian saya tetap menolak, agar tidak berimbas kepada anggaran yang ada didesa. Mohon maaf yang sebesar – besarnya kepada Kadus jika saya belum setuju akan program tersebut (pengadaan sepeda motor untuk Kadus),” tuturnya
Semestinya, lanjut Bam’s, anggaran pengadaan sepeda motor untuk Kadus itu termasuk pemeliharaan dan pajak kendaraan sepenuhnya ditanggung oleh anggaran Pemda Lombok Tengah sendiri, sehingga tidak mengganggu anggaran dan program pembangunan yang di Desa. ” Itu (pengadaan sepeda motor untuk Kadus) kan janji Politik Bupati dan Wakil Bupati Pathul – Nursiah, seharusnya anggaran dari Pemda, jangan kemudian Pemda seolah – olah lempar sana lempar sini pada akhirnya pemerintah desa yang merupakan pemerintahan paling bawah yang dibebankan terhadap janji politik Bupati tersebut,” ungkapnya
Bam’s heri juga menilai, pemenuhan janji politik Pathul – Nursiah kepada Kadus tersebut belum tepat, terlebih lagi saat ini kondisi ekonomi masyarakat kolep akibat dampak dari Pandemi Covid-19. ” Waktunya juga tidak tepat, jika kemudian sepeda motor untuk Kadus yang dianggarkan kenapa tidak yang lebih mendesak diperhatikan, apalagi kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang kolep, akibat dampak dari Pandemi Covid-19. Kalau janji politik sepeda motor untuk Kadus itu tetap dijalankan, ya sama saja artinya dengan menambah penderitaan masyarakat dan menambah angka kemiskinan paca Pandemi,” ujarnya. [slnews – rul]