Penanganan Corona di Lombok Tengah Kacau, Jenazah Covid-19 Diambil Paksa Keluarga, Satgas Desa Menghilang

LOMBOK TENGAH | Pengambilan secara paksa Jenazah Covid-19 oleh pihak keluarga kembali terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Puluhan warga dari Dusun Karang Daye, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, pada Kamis pagi, (12/8/2021) mengambil secara paksa Jenazah Covid-19, Sumiati, perempuan, 41 Tahun dari ruang isolasi HCU Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, Lombok Tengah.
Muskipun telah diberikan edukasi dan pemahaman berkali – kali oleh Satgas Penanganan Covid-19 RSUD Praya, warga dan keluarga jenazah Covid-19 tetap bersikeras dan memaksa untuk tetap membawa Jenazah keluarganya pulang tanpa protokol kesehatan covid-19 dan tanpa pemulasaran Jenazah Covid-19.
Satgas Penanganan Covid-19 RSUD Praya yang telah kehabisan cara dan upaya, tidak mampu mencegah warga dan keluarga untuk membawa pulang secara paksa Jenazah Covid-19 itu, terlebih lagi warga dan keluarga jenazah Covid-19 telah emosi karena asutan dan provokasi oleh sejumlah oknum warga yang bukan bagian dari keluarga Jenazah Covid-19 itu. ” Jadi penolakannya keras sekali, banyak masa yang datang kerumah sakit. Ada oknum warga yang masih muda-muda yang bukan bagian dari keluarga Jenazah ikut memprovokasi, teriak-teriak dan ada yang naik pagar dan sebagainya. Saya bersama Kepolisian hadir disana, saya edukasi sendiri dari a sampai z, tapi emang mereka keras tetap mau membawa pulang secara paksa Jenazah Covid-19,” keluh Humas Satgas Penanganan Covid-19 RSUD Praya, Lombok Tengag, dr. Yudha Permana.
Satgas Penanganan Covid-19 RSUD Praya Lombok Tengah menyayangkan sikap Kepala Desa (Kades) Penujak, Lalu Suharto selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Desa yang tidak memberikan edukasi kepada warga dan keluarga jenazah Covid-19 dan tidak hadir saat warga dan keluarga mengambil paksa Jenazah Covid-19 di RSUD Praya, Lombok Tengah, terlebih lagi tercatat sudah lima kali kasus pengambilan paksa Jenazah Covid-19 berasal dari Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah. ” Sayangnya Kades selaku Satgas Desa tidak hadir, kemudian pak Babin juga tidak hadir, yang hadir malah Kadusnya, tetapi Kadusnya tidak bisa berbuat apa – apa karena bagian dari keluarga Jenazah Covid-19. Dan sudah lima kali terjadi kasus pengambilan paksa dan penolakan pemulasaran Jenazah Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan dari Desa Penujak. Penolakan pemulasaran jenazah dan pengambilan secara paksa Jenazah Covid-19 harus dihentikan, tidak bisa dibiarkan terus terjadi, haru ada peringatan keras. Dan semestinya Kades selaku Satgas Desa harus memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, bukan malah sebaliknya membiarkan dan membiasakan masyarakat untuk menolak pemulasaran dan mengambil paksa jenazah Covid-19, terlebih lagi banyak penularan Covid-19 yang terjadi di Desa Penujak,” sesal dr. Yudha
Sebelum meninggal dunia di ruang Isolasi HCU Covid-19 RSUD Praya, Jenazah Covid-19 asal Desa Penujak itu sempat menjalani perawatan di Puskesmas Penujak. Namun karena kondisi kesehatannya semakin parah, lalu dirujuk ke RSUD Praya, Lombok Tengah. ” Saat kondisi seperti itu, selalu kami (tenaga kesehatan) yang disalahkan, padahal apa yang dituduhan masyarakat yang mengatakan suka mengcovidkan Pasien dan Jenazah itu sama sekali tidak benar dan tidak mendasar. Padahal sudah sakit tetapi dibiarkan dirumah, setelah kondisinya parah baru di bawa ke rumah sakit. Dan setelah meninggal dunia, protes mengatakan tidak percaya Covid-19. Untuk diketahui apa yang kami sampaikan adalah hasil PCR yang keluar berupa angka-angka yang menunjukkan positif, kalau hasilnya positif, kita harus sampaikan positif, jadi bukan penilaian subjektif dokter karena itu adalah berbasis alat. Untuk itu sebaiknya Kades selaku Satgas Desa hadir mendampingi warganya dan ikut memberikan edukasi kepada warga, bukan malah menghilang dan tidak hadir,” ucap dr. Yudha
dr. Yudha mengatakan, ada sejumlah resiko yang menimpa warga jika jenazah Covid-19 tidak ditangani secara Protokol Kesehatan Covid-19.
Selain resiko terjanggit virus Corona atau Covid-19, penularan Covid-19 juga semakin luas dan akan menjadi gambaran buruk penanganan pandemi Covid-19 di Lombok Tengah. ” Pertama resiko penularan yang disebabkan karena penangan jenazah Covid-19 yang tidak sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Ada resiko pelanggaran Hukum, karena dibeberapa daerah, warga yang mengambil paksa Jenazah Covid-19 dijatuhi sanksi hukum. Resiko diberitakan di media masa dan itu menjadi gambaran buruk penanganan Covid-19, Resiko diswab masal kepada warga yang ikut mengurus Jenazah Covid-19 sampai dengan pemakaman, dan Resiko lain Pandemi Covid-19 ini akan sulit berakhir dan tidak akan selesai, untuk itu Satgas Kabupaten termasuk Satgas ditingkat Desa harus hadir dan ikut memberikan edukasi kepada masyarakat,” pintanya
Pantauan suaralomboknews.com selama penanganan Pandemi Covid-19 di tahun 2021 ini, terlihat Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Lombok Tengah, khususnya dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemkab Lombok Tengah termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Tengah selaku instansi yang menangani bencana non alam Covid-19 tidak lagi memiliki gairah dan tidak terlihat ada aksi – kasi nyata melakukan pencegahan penularan Virus Corona.
Saat ditannya terkait dengan sikap sejumlah Kades yang melakukan pembiaran terhadap warganya yang mengambil paksa Jenazah Covid-19 dari RSUD Praya, Kamis, (12/8/2021), Kabag Humas dan Protokol Setda Lombok Tengah yang juga menjabat Plt Camat Praya Barat, H. Lalu Herdan, enggan menanggapinya dan memilih diam.
Sementara itu, Kades Penujak, Lalu Suharto yang berkali – kali dihubungi suaralomboknews.com via Handphone terkait dengan ada warga Desa Penujak yang kembali mengambil paksa Jenazah Covid-19 di RSUD Praya, sampai dengan berita ini dimuat di suaralomboknews.com tidak memberikan jawaban apapun. [slnews – rul]