Aktivis Adalah Mitra Kritis Kebijakan, Bukan Manifestasi Premanisme

Aktivis Adalah Mitra Kritis Kebijakan, Bukan Manifestasi Premanisme

Oleh : 

Lalu Eko Mihardi / Bajang Eko

Ketua Umum Aspirasi Rakyat Bersuara (ARB)

DINAMIKA hubungan antara aktivis dan Pemerintah Daerah (Pemda) seringkali diwarnai ketegangan. Namun, mengidentikkan gerakan aktivisme dengan tindakan premanisme adalah sebuah kekeliruan paradigma yang dapat menghambat kemajuan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan.

Aktivis kebijakan publik sejatinya merupakan elemen vital dalam ekosistem “check and balances”. Peran mereka bukan untuk merongrong wibawa pemerintah, melainkan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan masyarakat luas dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Mengubah Stigma Menjadi Sinergi.

Ketua Umum Aspirasi Rakyat Bersuara (ARB), Lalu Eko Mihardi atau yang akrab disapa Bajang Eko, menyatakan bahwa pelabelan negatif terhadap aktivis sering kali muncul karena adanya sumbatan komunikasi.”Aktivis bekerja berbasis data dan keresahan lapangan. Jika respons Pemda adalah menutup diri atau bahkan menuduh mereka sebagai preman, maka yang dirugikan adalah kualitas kebijakan itu sendiri,” ucapnya

Ada tiga poin utama mengapa peran aktivis harus dipandang sebagai aset daerah :

1. Early Warning System.

Aktivis seringkali menjadi pihak pertama yang mendeteksi potensi kegagalan program di lapangan sebelum dampak negatifnya meluas.

2. Transparansi Anggaran.

Pengawasan independen mendorong aparatur sipil untuk bekerja lebih akuntabel dan profesional.

3. Partisipasi Publik.

Aktivis menjembatani suara masyarakat akar rumput yang sering kali tidak tersentuh oleh birokrasi formal.

Pentingnya Ruang Dialog Formal.

Untuk menghindari gesekan di lapangan yang sering disalahpahami sebagai tindakan anarkis atau premanisme, pemerintah daerah diharapkan menyediakan ruang dialog yang lebih sistematis. Demonstrasi atau kritik pedas di media sosial biasanya merupakan jalan terakhir ketika jalur komunikasi resmi tersumbat.”Pemda harus melihat kritik sebagai ‘obat’ yang meski pahit, namun menyembuhkan. Bukan sebagai serangan personal atau gangguan keamanan,” tambah Bajang Eko.

Mendorong Profesionalisme Aktivisme.

Di sisi lain, para aktivis juga didorong untuk terus meningkatkan kapasitas intelektual dan integritasnya. Gerakan yang berbasis data (data-driven advocacy) akan jauh lebih sulit untuk dipandang sebelah mata dibandingkan dengan gerakan yang hanya mengandalkan tekanan massa tanpa substansi yang jelas.

Dengan adanya saling pengertian antara Pemda dan aktivis, diharapkan tercipta iklim pemerintahan yang sehat, di mana kebijakan tidak hanya lahir dari ruang rapat yang tertutup, tetapi juga dari dialektika yang jujur dengan masyarakat.