Pemkab Lombok Tengah dan Lombok Barat Sepakat Dinginkan Situasi Pasca Tragedi 10 Mei

LOMBOK TENGAH | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah dan Pemkab Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), bersepakat mendinginkan situasi pasca pecahnya Peristiwa penyerangan terhadap warga Dusun Montong, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknum warga Desa Rembitan, Kecamatan Pujut Lombok Tengah, pada Jumat malam (10/5/2024).

Terwujudnya kesepakatan tersebut setelah Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. HM. Nursiah didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) Lombok Tengah, Murid Ap bertemu dengan Camat Pujut, Kepala Desa (Kades) Rembitan, Lalu Minakse dan Pj. Bupati Lombok Barat, H. Ilham melalui saluran Telepon, Jumat, (17/5/2024).”Hasil koordinasi yang dipimpin pak Wabup melalui sambungan telepon dengan Pj Bupati Lombok Barat dan Plt Kaban Kesbangpol Lombok Barat, disepakati 5 poin rencana kami dalam menjaga kondusifitas wilayah,”ungkap Kaban Kesbangpol Lombok Tengah, Murid Ap.

Pasca tragedi 10 Mei 2024, kata Murdi, hubungan sosial antara warga Desa Rembitan dengan warga Desa Meninting menjadi kurang harmonis dan berdampak pada aspek perekonomian.” Bahwa untuk memulihkan hubungan sosial dan ekonomi, Pemkab Lombok Tengah dan Pemkab Lombok Barat sedang mempersiapkan pelaksanaan islah para pihak dalam waktu dekat,” katanya.

Adapun beberapa poin yang disepakati oleh Pemkab Lombok Tengah dan Lombok Barat, yakni, menyayangkan Peristiwa yang menyebabkan retaknya hubungan sosial para pihak, karena mengakibatkan hambatan dalam aktivitas kepariwisataan. Meminta semua pihak untuk bahu membahu mendinginkan suasana dengan tidak mengeluarkan narasi di media sosial dan/atau media massa yang dapat menggiring persepsi pemirsa dan/atau pembaca seolah-olah tidak kondusif. Sependapat dan mendukung proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Bahwa kami menentang segala macam bentuk agitasi dan provokasi, serta tindakan yang terindikasi berkecenderungan mendikte proses penegakan hukum,” ujar Murdi. [slnews – rul]