Dewan Lombok Tengah Setujui APBD Perubahan 2023

LOMBOK TENGAH | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), bersama DPRD Lombok Tengah sepakat mengesahkan APBD Perubahan tahun anggaran 2023 sebesar Rp 2.354.880.367.308. Bertambah sebanyak Rp 43.861.920.411 dari APBD murni 2023 sebesar Rp 2.311.018.446.897. ”Perubahan APBD Lombok Tengah tahun 2023 dalam posisi berimbang, antara pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah,” papar Ketua DPRD Lombok Tengah M Tauhid dalam  Sidang Paripurna di DPRD Lombok Tengah, Senin (25/9/2023). 

Politisi Partai Gerindra itu menuturkan, sinergi yang kuat antara Pemkab dan DPRD adalah bentuk tanggung jawab bersama dalam mencapai target pembangunan pada tahun 2023. Sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Lombok Tengah. “Kami berharap kerjasama yang baik ini terus berlanjut, sehingga APBD Perubahan 2023 dapat berdampak langsung terhadap pembangunan di daerah,” ucapnya

Dalam sidang paripurna, Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Tengah Muhalip menyampaikan, peningkatan pendapatan daerah disebabkan adanya penyesuaian terhadap pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain yang sah. 

Rinciannya, PAD bertambah Rp 35.862.183.453 menjadi sebesar Rp 351.711.393.978. Sedangkan pendapatan transfer bertambah sebesar Rp 100.204.307.853 menjadi Rp 1.971.947.746.985. ”Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah berkurang sebesar Rp 4.364.459.909,” bebernya. 

Mengenai belanja daerah, ia menyebut, pada APBD Perubahan 2023 bertambah sebesar Rp 81.865.593.483 sehingga menjadi Rp 2.376.833.209.280 dibandingkan APBD murni 2023 sebesar Rp 2.294.967.615.797.

Sedangkan pembiayaan daerah, untuk penerimaan pembiayaan daerah pada APBD murni 2023 ditargetkan sebesar Rp 3.949.168.900. Bertambah Rp 37.904.926.320 menjadi Rp 41.854.095.220, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa) Tahun Anggaran 2022.

Kemudian, pagu anggaran pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD murni 2023 yang semula dianggarkan sebesar Rp 20 miliar berkurang Rp 98.746.752 menjadi Rp 19.901.253.248 yang diarahkan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. ”Sehingga pembiayaan netto pada Perubahan APBD 2023 menjadi sebesar Rp 21.952.841.972 yang akan digunakan untuk menutup defisit,” jelas Muhalip.

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan, sambung politisi Gerindra itu, masing-masing Fraksi telah menyampaikan pendapat akhirnya yang pada umumnya menyatakan setuju namun dengan catatan dan rekomendasi.

Salah satunya, sampai dengan Agustus 2023, progres capaian PAD khususnya yang bersumber dari pajak daerah selain pajak hiburan capaiannya di atas 70 persen. Melalui berbagai upaya baik melalui pendekatan kepada wajib pajak, pemanfaatan teknologi informasi (IT), Banggar memiliki keyakinan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bisa merealisasikan target PAD yang ditetapkan.

Namun Banggar menyadari, untuk bisa mencapai target tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD khususnya yang bersumber dari pajak daerah, adalah masih rendahnya kesadaran wajib pajak. ”Sebab itu, keterlibatan berbagai stakeholder diharapkan dapat lebih maksimal,” pungkasnya. [slnews – rul]