Warga Ketempatan Hanya Jadi Relawan, SWIM Ingatkan MGPA Untuk Transparan

LOMBOK TENGAH | Menjelang event motoGP yang akan berlangsung pada tanggal 13 – 15 Oktober 2023 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) The Mandalika di Desa Kute, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selaku penyelenggara motoGP yang merupakan anak perusahaan dari  PT ITDC selaku pengembang dan pengelola KEK The Mandalika mendapatkan kritikan pedas dari Solidaritas Warga Inter Mandalika (SWIM).” Kami sudah berkali – kali menyampaikan pesan kepada MGPA baik melalui diskusi – diskusi maupun melalui Pres Releas yang kami buat, supaya MGPA lebih transparan dalam proses pelibatan warga ketempatan atau proses akomodir dari kesempatan-kesempatan untuk berpartisipasi dalam perhelatan internasional seperti MotoGP pada bulan Oktober mendatang, karena dalam evaluasi kami selama 2 tahun ini, kami tidak menemukan adanya komunikasi yang baik dari MGPA selaku anak perusahaan PT ITDC dengan warga ketempatan,” kata Ketua SWIM, Lalu Alamin, Senin, (2/10/2023).

Lalu Alamin menyebutkan, tidak ada satupun warga ketempatan yang ada di dalam jajaran MGPA.”Ini membuat ketersinggungan dari kami warga ketempatan, khususnya warga Lombok Selatan dan umumnya warga Pulau Lombok dan kami menganggap bahwa isi kepala kami tidak dihargai,” sebutnya

Semestinya, kata Lalu Alami, MGPA membuka rekrutmen tenaga kerja secara transparan, sehingga ada keterwakilan warga ketempatan yang duduk di jajaran MGPA dan warga ketempatan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan tidak hanya sekedar jadi pekerja sukarela atau menjadi relawan.“ Selama ini kami terus menerus tersinggung, kami terus menerus sedih, karena yang dibuka adalah hanya pos-pos sebagai relawan saja, sebagai cleaning service, sebagai Security dan relawan-relawan harian yang sama sekali tidak memberikan kesempatan berkarir, itu sebabnya kami akan terus-menerus memperjuangkan apa yang menjadi komitmen awal dari pengembang KEK untuk mempekerjakan 60 persen warga ketempatan, tapi kenyataannya jangankan mempekerjakan, untuk membuka kran rekrutmen saja tidak pernah ada,” keluhnya

Lalu Alamin juga meminta kepada Pemerintah Pusat untuk mengganti jajaran MGPA, dan menggantinya dengan warga ketempatan sesuai dengan skil dan keilmuan.”Apa yang kami sampaikan ini sebagai pesan yang keras, pemerintah pusat bisa mendengar untuk mengganti gerbong MGPA, mengganti komposisi MGPA dengan warga Ketempatan, sehingga ada komposisi yang proporsional dan berimbang, sehingga kami warga ketempatan tidak hanya menjadi relawan saja.” pintanya

Lalu Alamin menegaskan, SWIM tidak akan pernah berhenti menyuarakan apa yang menjadi harapan warga ketempatan. “ Kami tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Kami diam bukan karena mengalah atau kalah, tapi kami diam karena ingin respect kepada kalian (MGPA). Tapi semakin kami diam, kalian semakin melunjak,” tegasnya. [slnews – rul].