Lalu Gita Jadi PJ Gubernur NTB, Warga Yakin Persoalan Tanah Mandalika Tuntas

LOMBOK TENGAH | Warga yang tanahnya belum dibayar oleh PT ITDC selaku pengembang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) The Mandalika di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menaruh harapan besar kepada Sekda Provinsi NTB yang kini dikabarkan ditunjuk oleh Presiden RI, Joko Widodo sebagai PJ Gubernur NTB, H. Lalu Gita Ariadi, untuk menyelesaikan persoalan tanah antara warga dengan PT ITDC. 

Harapan warga itu disampaikan oleh Juru Bicara Pejuang Lahan Mandalika, M. Samsul Qomar. “Ditunjuknya Miq Gita (H. Lalu Gita Ariadi) sebagai PJ Gubernur NTB oleh Presiden Joko Widodo sebuah jawaban soal sengkarut lahan Mandalika. Hal tersebut sangat membuka peluang terselesaikannya persoalan lahan di KEK Mandalika yang sampai saat ini masih belum tuntas,” kata M. Samsul Qomar melalui siaran pers tertulis, Senin, (4/9/2023).

Pria yang akrab disapa MSQ itu mengungkapkan, warga yakin kepada Lalu Gita bisa menyelesaikan persoalan tanah antara warga dengan PT ITDC, karena Lalu Gita pernah menjabat Komisaris PT ITDC kurang lebih selama 7 tahun.”Karena beliau (Lalu Gita) pernah menjadi Komisaris ITDC kurang lebih selama 7 tahun, jadi pasti hafal dan paham soal lahan yang ada di sana (KEK The Mandalika). Selain itu, proses – proses yang sudah dilaksanakan baik itu pembayaran dan pemberian kerohiman juga pada saat H. Lalu Gita Ariadi menjabat sebagai Komisaris. Beliau sudah tahu betul apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan soal lahan Warga di KEK Mandalika, jadi kita sangat menunggu pelantikan beliau sebagai PJ Gubernur dan memberikan kebijakan yang baik bagi warga pemilik tanah,” ungkapnya.

MSQ berharap, setelah H. Lalu Gita Ariadi dilantik menjadi PJ Gubernur NTB, bisa memberikan skala prioritas terhadap proses penyelesaian lahan KEK The Mandalika. “Sebab, bulan Oktober mendatang perhelatan Moto GP akan berlangsung, kita mendukung event ini aman dan nyaman asalkan soal lahan juga segera dicarikan penyelesaiannya. Dan pada saat sanding data , Miq Gita memimpin rapat dan ikut mengawal proses tersebut seharusnya saat ini sudah ada jawaban ITDC soal permintaan Pemprov NTB, tinggal beliau melanjutkan proses sanding data tersebut. Kami khawatir jika Pemprov dan Pemda Lombok Tengah tidak mencari way out soal lahan warga ini event dunia moto GP akan terganggu oleh warga yang masih menguasai lahannya untuk melakukan aksi aksi dan mempertahankan hak haknya,” sebutnya.

MSQ meminta kepada ITDC dan MGPA untuk tidak melakukan tindakan – tindakan Represif kepada warga yang menyampaikan pendapat dengan tulisan maupun gambar. “Kami juga minta MGPA dan ITDC jangan melakukan tindakan represif dengan menghalang halangi warga menyampaikan pendapat dengan tulisan dan poster karena itu sama sekali tidak mengganggu keamanan. Mereka melakukan protes hal biasa dan dilakukan di lahan mereka sendiri kalau ada poster spanduk atau sejenisnya ya karena mereka tidak bisa teriak pakai sound system jadi pakai alat bantu,” pintanya

MSQ berharap, pada bulan September 2023 ini, sudah ada titik temu dan proses mediasi penyelesaian persoalan lahan KEK The Mandalika. “Harapan kami, September 2023 ini sudah ada proses mediasi 100 lebih warga pemilik tanah yang belum selesai pembayarannya sebagai bagian dari proses penyelesaian. Semua warga pemilik tanah mendukung event yang dilaksanakan di Mandalikan, buktinya selama ini mereka tidak pernah mengganggu event yang berlangsung di Sirkuit Mandalika, KEK The Mandalika, malah ikut menjaga keamanan,” ujarnya. [slnews – rul].