Kuliah Umum di Bakesbangpol Lombok Tengah, Praja IPDN Dapat Strategi Pertahanan Nasional dan Ketahanan Daerah

SUARALOMBOKNEWS | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Lombok Tengah, Murdi, AP., M.Si., memaparkan materi tentang Kebijakan Pertahanan Nasional dan Strategi Ketahanan di Kabupaten Lombok Tengah dalam Kuliah Umum kepada 63 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Aula Bakesbangpol Lombok Tengah, Selasa (10/11/2026).

Kuliah umum tersebut bertujuan menyerap langsung dari praktek empirik.

Dalam pemaparannya, Murdi menjelaskan bahwa pertahanan negara bukan hanya menjadi tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia (TNI), melainkan merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan generasi muda.

Ia menguraikan sejumlah landasan hukum pertahanan negara, di antaranya UUD 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Menurutnya, arah kebijakan pertahanan nasional harus dibangun melalui pendekatan berbasis kerakyatan dan daerah, sebagaimana amanat konstitusi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Murdi juga mengingatkan bahwa ancaman terhadap ketahanan nasional saat ini tidak hanya berbentuk ancaman militer, tetapi juga ancaman nonmiliter dan hibrida.

Ancaman militer dapat berupa agresi dan penyelundupan, sementara ancaman nonmiliter mencakup narkoba, kemiskinan, kerusakan lingkungan, hingga disonansi budaya akibat perkembangan pariwisata.

Adapun ancaman hibrida dapat muncul melalui penyebaran hoaks, propaganda digital, serta kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).”Bagi generasi muda, ancaman dapat bermula dari layar, lalu berdampak pada rasa aman, ekonomi, dan kohesi sosial,” kata Murdi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan pentingnya Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) sebagai sistem pertahanan yang melibatkan seluruh potensi bangsa dengan mengedepankan daya tangkal yang kuat, adaptif, dan mandiri.

Dalam konteks Lombok Tengah, implementasi ketahanan daerah perlu diperkuat melalui ketahanan sosial, ekonomi, pendidikan, spiritual, serta pelestarian budaya Sasak.

Murdi juga menjelaskan dua unsur utama dalam sistem pertahanan negara, yakni pertahanan militer dan pertahanan nonmiliter.

Pertahanan militer melibatkan TNI, komponen cadangan, dan komponen pendukung, sedangkan pertahanan nirmiliter mencakup berbagai bidang, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, teknologi, sosial, hingga keselamatan masyarakat.

Dalam paparannya, Murdi turut menyoroti perkembangan Lombok Tengah yang semakin tumbuh melalui investasi dan pembangunan kawasan ekonomi, khususnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Namun, pertumbuhan tersebut harus diimbangi dengan kewaspadaan terhadap berbagai persoalan, termasuk penurunan kualitas lingkungan hidup, kualitas air, dan tutupan lahan.

Ia menegaskan bahwa masyarakat sipil merupakan salah satu kekuatan penting dalam membangun daya tangkal daerah.

Peran tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan karakter dan nilai-nilai Pancasila, peningkatan ketahanan ekonomi dan pangan, literasi informasi untuk menangkal hoaks dan judi daring, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Dalam sesi refleksi bersama Praja IPDN, Murdi mengangkat studi kasus penyebaran hoaks mengenai keamanan pariwisata yang berpotensi memicu ketegangan sosial dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap destinasi wisata.

Para Praja didorong memahami pentingnya koordinasi lintas sektor, verifikasi informasi, literasi digital, serta respons cepat antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.

Melalui materi tersebut, calon aparatur pemerintahan daerah diharapkan mampu mengambil peran strategis dalam membangun ketahanan desa dan menjaga stabilitas wilayah.

Pesan utama yang ditekankan dalam materi tersebut adalah bahwa pertahanan negara merupakan tugas bersama yang harus diwujudkan melalui penguatan nilai Pancasila, pemberdayaan ekonomi lokal, ketahanan pangan, dan partisipasi aktif masyarakat.

Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga harus mampu menciptakan masyarakat yang tangguh, mandiri, aman, serta memiliki ketahanan menghadapi berbagai bentuk ancaman. [SLNews – Rul]