Amak Turun Beri Ultimatum PT Hakuna Matata, 3×24 Jam Untuk Penuhi Pembayaran atau Kosongkan Tanah di Bangket Parak Lombok Tengah

SUARALOMBOKNEWS | Persoalan jual beli tanah di wilayah Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), antara Amak Turun dengan PT Hakuna Matata hingga kini belum menemui titik temu.

Melalui kuasa hukum bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Lombok Bangkit (LSM Gelombang) NTB, Amak Turun melayangkan peringatan keras kepada PT Hakuna Matata atas dugaan pengingkaran kesepakatan pembayaran tanah yang disebut terjadi berulang kali.

Melalui siaran pers tertulis, Rabu (11/11/2026), Ketua Umum LSM Gelombang NTB, Lalu Syukri, mengungkapkan bahwa persoalan tersebut bermula dari perjanjian jual beli tanah yang dibuat di hadapan Notaris Habibillah dengan jangka waktu pembayaran selama dua tahun.

Namun, hingga batas waktu pembayaran berakhir, pihak perusahaan diduga belum memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian.

Meski demikian, Amak Turun disebut masih memberikan kesempatan kepada perusahaan dengan menyepakati perjanjian ulang atau adendum. Sayangnya, kesepakatan kedua tersebut juga diduga kembali tidak dipenuhi oleh PT Hakuna Matata.

Lalu Syukri mengaku kecewa terhadap sikap perusahaan yang dinilai belum menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada pemilik tanah.”Pemilik tanah sudah beretika baik memberi kesempatan kedua. Namun ternyata pihak PT Hakuna Matata diduga kembali berbohong dan mengingkari kesepakatan yang sudah disepakati bersama,” ungkapnya.

Selain persoalan pembayaran, Lalu Syukri turut mempertanyakan transparansi legalitas perusahaan serta kapasitas hukum dua orang warga negara asing (WNA) berinisial K dan A yang disebut sebagai penanggung jawab PT Hakuna Matata.”Kami meminta Kantor Imigrasi meninjau ulang keberadaan, status, dan kapasitas hukum K dan A di Indonesia. Pertanggungjawaban PT Hakuna Matata harus jelas. Kapasitas berbisnis dan legalitas pemilik wajib transparan,” pintanya.

Atas persoalan tersebut, LSM Gelombang NTB bersama kuasa hukum Amak Turun, Drs. Eddy KM Batubara, S.H., M.Pd., M.Kn., memberikan tenggang waktu selama 3×24 jam kepada PT Hakuna Matata.

Lalu Syukri meminta pihak perusahaan menentukan salah satu dari dua pilihan, yakni memenuhi seluruh kewajiban pembayaran sesuai perjanjian atau mengosongkan dan mengembalikan objek tanah kepada Amak Turun.”Kepada K dan A, hadir dan bertanggung jawab secara langsung. Jangan bersembunyi di balik nama perusahaan. Penuhi kewajiban atau tinggalkan tanah tersebut,” tegasnya.

Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, pihak Amak Turun menyatakan akan menempuh sejumlah langkah hukum.

Di antaranya, melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan wanprestasi ke Polresta Lombok Tengah, meminta peninjauan status keimigrasian kepada Kantor Imigrasi, serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Praya.

Gugatan tersebut rencananya mencakup pembatalan perjanjian, pengembalian objek tanah, hingga tuntutan ganti rugi.”Tidak ada kompromi. Keadilan tidak bisa ditawar. Hukum berlaku sama untuk siapapun, termasuk warga negara asing,” ujar Lalu Syukri.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Hakuna Matata maupun dua WNA berinisial K dan A belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan dugaan pengingkaran kesepakatan dan peringatan yang disampaikan pihak Amak Turun.

Redaksi SuaraLombokNews.com tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada PT Hakuna Matata maupun pihak-pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan serta menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik. [SLNews – rul].