BRIN dan Kemendagri Gelar FGD di Lombok Tengah, Kemandirian Fiskal Daerah Jadi Sorotan

SUARALOMBOKNEWS | Memasuki 25 tahun pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar Focus Group Discussion (FGD) Daerah, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Bapperida Lombok Tengah tersebut mengangkat tema “Evaluasi Kritis 25 Tahun Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia (2001–2025)”.

FGD tersebut menjadi forum evaluasi untuk mengukur efektivitas, urgensi, dan relevansi pelaksanaan otonomi daerah melalui penyusunan Indeks Kinerja Otonomi Daerah (IKOD).

Diskusi melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Masing-masing peserta menyampaikan perspektif dan pengalaman terkait capaian maupun tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 25 tahun terakhir.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam diskusi tersebut yakni masih rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah.

Dengan postur APBD yang hampir mencapai Rp3 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah saat ini masih berada di kisaran Rp500 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan daerah masih memiliki ketergantungan cukup besar terhadap dana transfer pemerintah pusat.

Di sisi lain, Lombok Tengah juga mencatat sejumlah capaian dalam penyelenggaraan pemerintahan, di antaranya keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama belasan kali berturut-turut serta perkembangan digitalisasi pemerintahan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Lombok Tengah, Murdi, AP., M.Si., dalam forum tersebut menyoroti pentingnya meninjau kembali pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar lebih sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masing-masing daerah.

Menurut Murdi, pelaksanaan desentralisasi tidak semestinya hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif. Lebih dari itu, kebijakan otonomi daerah harus memberikan ruang yang lebih luas bagi penguatan desentralisasi politik agar daerah memiliki kapasitas untuk berkembang secara mandiri.“Menjaga persatuan bukan dengan menyeragamkan, melainkan dengan memberi ruang bagi setiap daerah untuk bertumbuh sesuai jati dirinya,” tegas Murdi.

Murdi juga mendorong adanya redefinisi konsep otonomi daerah, terutama menyangkut ruang kewenangan pemerintah daerah yang dinilai masih perlu diperkuat agar tidak terlalu dibatasi oleh berbagai regulasi sektoral dari pemerintah pusat.

Melalui FGD tersebut, berbagai masukan dan temuan dari Kabupaten Lombok Tengah akan menjadi bahan bagi BRIN dalam menyusun rekomendasi awal penguatan kebijakan desentralisasi dan tata kelola pemerintahan daerah secara nasional.

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan 25 tahun otonomi daerah, sehingga kebijakan desentralisasi ke depan tidak hanya memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mendorong kemandirian daerah dengan tetap menjaga persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). [SLNews-rul]