Pemkab Lombok Tengah Apresiasi Langkah Polisi Ungkap Mafia Pupuk Bersubsidi di Pengenjek

LOMBOK TENGAH | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengapresiasi langkah penyidik Sat Reskrim Polres Lombok Tengah mengungkap kasus Mafia Pupuk Bersubsidi tahun 2022 di Desa Pengenjek, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah. “ Kami mengapresiasi kinerja Polisi untuk meluruskan masalah Pupuk Bersubsidi di Desa Pengenjek, dan Dinas siap dijadikan Saksi Ahli,” ucap Kepala Bidang Produksi Pertanian pada Dinas Pertanian Lombok Tengah, Zaenal Arifin, Senin, (22/5/2023).

Dinas Pertanian kata Zaenal, telah berulang kali melayangkan surat edaran dan peringatan kepada pengecer dan kelompok tani untuk tidak menjual pupuk bersubsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). ” Surat Edaran dan peringatan juga kami tujukan kepada Kepala Desa untuk bersama sama mengawasi penyaluran Pupuk Bersubsidi. Dan dalam surat yang kami layangkan itu, diminta kepada pengecer dan kelompok untuk menghentikan aktivitas pengembangan dana kelompok tani yang berasal dari iuran penyaluran pupuk bersubsidi, karena tidak diperbolehkan adanya pungutan dana oleh kelompok tani untuk penyaluran pupuk bersubsidi,” tegasnya.

Saat ini lanjut Zaenal, Dinas Pertanian tengah melakukan perbaikan data Kelompok Tani se Lombok Tengah dan dalam proses perbaikan data, Dinas Pertanian mengacu pada data Penduduk yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). “Pupuk bersubsidi ini masalah Nasional, dan saat ini kami masih melakukan proses perbaikan data dengan berbasis pada data Disdukcapil, karena banyak yang kita temukan, KTP Ganda, Nomor KTP Ganda, KTP tidak sesuai dengan KK dan nama penerima yang tidak memiliki sawah. Dalam proses perbaikan data dan penyaluran pupuk bersubsidi diawasi Ombudsman dan Kementerian Pertanian. Untuk proses validasi data juga sedang berjalan dan batas akhir update data tanggal, 31 Mei 2023 Pukul 16.00 Wita,” ujarnya. [slnews – rul]