SHOPPING CART

close

Sanksi Menanti Bagi Masyarakat Lombok Tengah Yang Tak Mau di Vaksin

Vaksinasi Covid-19
Ilustrasi masyarakat yang tidak mau di Vaksin Covid-19

LOMBOK TENGAH | Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Pathul Bahri menerbitan Instruksi Bupati Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Gerakan Percepatan Vaksinasi Untuk Pengendalian Penyebaran Virus Corona (Covid-19).
Dalam Instruksi yang ditunjukkan kepada kepala perangkat daerah, camat, kepala desa dan lurah yang ditandatangani Bupati Lombok Tengah pada tanggal 21 September 2021 dijelaskan, Instruksi Bupati Lombok Tengah sebagai tindaklanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaam Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19, dan penjelasan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka percepatan laju vaksinasi Covid-19 untuk tercapainya minimal 70 persen populasi dalam herd immunity (kekebalan kelompok) masyarakat Kabupaten Lombok Tengah.
Mencermati masih rendahnya capaian Vaksinasi bagi warga masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, diperlukan langkah tindak nyeta yang lebih agresif yang cepat, tepat. fokus, dan terpadu antar sesluruh elemen masyarakat dan perangkat pemerintahan beserta jajaran disemua tingkatan dari RT/RW, Lingkungan, Dusun, Desa, Kecamatan, dan Kabupaten diantaranya melalui gerakan percepatan Vaksinasi.
Untuk itu, Bupati Lombok Tengah menginstruksikan kepada Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa, dan Lurah untuk kesatu, mengambil langkah-langkah kongkrit yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan untuk mensyaratkan adanya sertifikat vaksinasi kepada setiap orang yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid -19 yang membutuhkan pelayanan administrasi pemerintahan di unit kerja masing-masing.
Kedua, setiap orang sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu yang tidak mengkuti Vaksinasi dapat dikenakkan sanksl administratif yakni, penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial dan / atau Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan.
Dan ketiga, Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, dikecualikan terhadap orang yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima Vaksin Covid – 19.
Dan pada diktum keempat, Bupati Lombok Tengah meminta kepada Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa dan Lurah untuk melaksanakan Instruksi Bupati dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan. [slnews -rul]

Tags:

0 thoughts on “Sanksi Menanti Bagi Masyarakat Lombok Tengah Yang Tak Mau di Vaksin

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

KATEGORI

September 2021
M S S R K J S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

STATISTIK