SHOPPING CART

close

Di Sidang PS, Pemprov NTB Diminta SWIM Tunjukkan Bukti Sumber Dana Pembebasan Tanah

SWIM bersama Gubernur NTB
Poto Kanan : Gubernur NTB, Dr. H Zulkieflimansyah (kiri) saat menemui ketua SWIM, Lalu Alamin, (kanan).
Poto Kiri : Gubernur NTB, Dr. H Zulkieflimansyah (kiri) bersama Ketua Divisi Hukum SWIM, Dr. Yulias Erwin, SH. MH (kanan)

LOMBOK TENGAH | Solidaritas Warga Inter Mandalika (SWIM) turun mendampingi Hj. Sahinim Saharudin Muhsin istri dari Almarhum Saharudin Muhsin beserta 4 orang ahli warisnya saat Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) dilokasi  tanah sengketa seluas 25.085 M2  yakni di eks Kantor Balai Perikanan Budidaya Laut di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah antara Hj. Sahinim selaku Penggugat melawan Gubernur NTB dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB selaku tergugat, Jum’at, (17/9/2021).
Selain didampingi SWIM, dalam sidang PS tersebut, Penggugat juga didampingi oleh kuasa hukum yaitu Abdullah, SH dan I Gede Sara Permata, SH. Sedangkan dari pihak tergugat diwakili oleh Biro Hukum Pemprov NTB.
Ketua Umum SWIM, Lalu Alamin mengatakan, SWIM hadir pada sidang PS tersebut sebagai bentuk solidaritas dan dukungan moral kepada warga yang memperjuangkan haknya melawan  Pemprov NTB. “Kalau kami amati, kasus ini sudah terkatung-katung selama puluhan tahun. Kami merasa sangat prihatin karena penyelesaian kasus yang lambat menyebabkan ahli waris tidak bisa fokus menjalankan kehidupan sehari-harinya. Hal ini juga jelas telah menyerang sisi kemanusiaan warga,” katanya
Untuk itu, tokoh masyarakat Desa Rembitan, Kecamatan Pujut itu meminta kepada Pemprov NTB untuk menyelesaikan persoalan tanah secara humanis, mengingat pada bulan November 2021 mendatang akan ada event WSBK di Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. “Gelaran WSBK akan diselenggarakan di Lombok Selatan dalam dua bulan lagi. Kalau hal-hal sepert ini terus terjadi maka bukan tak mungkin akan menjadi masalah lebih besar. Kita ingin agar suasana kondusif di selatan ini terus terjaga sehingga event-event internasional bisa berjalan dengan baik. Dan terkait soal tanah ini, alangkah baiknya kalau Pemprov NTB melihat dari sisi humanis dengan mengembalikan tanah ini kepada warga,” pinta Lalu Alamin
Lalu Alamin mengungkapkan, Almarhum Saharudin Muhsin merupakan pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB yang juga merupakan salah satu anggota tim yang pada tahun 1998 ditunjuk oleh Pemprov NTB untuk melakukan pembelian lahan untuk pembangunan fasilitas Balai Perikanan Budidaya Laut. Di tengah proses pembelian lahan pemerintah Pemprov NTB tidak bisa menyediakan anggaran sehingga Almarhum Saharudin Muhsin berinisiatif melanjutkan proses pengadaan tanah dengan biaya pribadi.
Tanah tersebut selanjutnya oleh almarhum Saharudin Muhsin disertifikatkan atas nama Pemerintah Provinsi NTB menggunakan biaya dari Pemprov NTB. Sambil menunggu pengembalian biaya perolehan lahan dari Pemprov NTB dokumen sertifikat atas tanah tersebut tetap berada dalam penguasaan Almarhum Saharudin Muhsin. ” Untuk itu Pemprov NTB menunjukkan bukti kepada Ahli Waris  dari mana sumber anggaran untuk pembebasan lahan tersebut, Karna tidak ada tercantum di APBD maupun APBN,” sebutnya
Sejak masa tugas hingga pensiun, cerita Lalu Alamin, Almarhum Saharudin Muhsin terus berupaya menagih penggantian biaya perolehan tanah tersebut, tetapi sampai hari ini Pemprov NTB belum memenuhi kewajibannya. ” Pada tahun 2011, keluarga Almarhum mencoba menempuh upaya mediasi melalui lembaga Ombudsman, tapi tidak berhasil membuahkan penyelesaian yang disepakati. Setelah mediasi lembaga Ombudsman gagal, pihak keluarga Almarhum memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan mendaftarkan gugatan di PN Lombok Tengah dengan tuntutan agar Pemerintah Provinsi NTB menyerahkan hak dan kepemilikan atas tanah tersebut kepada penggugat. Gugatan tersebut berakhir dengan putusan NO (Niet Onvankelijk Verklaard), yaitu suatu gugatan dinyatakan “tidak dapat diterima” dengan pertimbangan masa gugatan yang kadaluarsa. Atas putusan NO pada gugatan pertama, pihak penggugat kembali mengajukan gugatan baru. Sidang PS hari ini adalah rangkaian dari proses persidangan dalam gugatan kedua. Setelah menjalankan prosedur sidang PS secara singkat, sidang ditutup untuk dilanjutkan dalam dua minggu ke depan,” tutur Lalu Alamin
Sementara itu, Ketua Divisi Hukum SWIM, Dr. Yulias Erwin, SH. MH, menegaskan, kehadiran SWIM dalam PS tersebut bukan untuk melakukan intervensi proses hukum yang kini tengah berlangsung di PN Lombok Tengah. “Kami hadir di sini bukan untuk mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Kita sama-sama menghormati proses hukum. Kami mewakili warga sebagai bentuk solidaritas dan dukungan moral kami atas perjuangan salah satu warga dalam menuntut hak-haknya yang sudah berlangsung selama puluhan tahun,” ujarnya. [slnews – rul]

Tags:

0 thoughts on “Di Sidang PS, Pemprov NTB Diminta SWIM Tunjukkan Bukti Sumber Dana Pembebasan Tanah

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

KATEGORI

September 2021
M S S R K J S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

STATISTIK