Bupati Lombok Tengah Pecat Sekda, Kadisdik dan Kadisnakertrans

Bupati Lombok Tengah Pecat Sekda, Kadisdik dan Kadisnakertrans
Dari kiri : Dr. HM. Nursiah - H. Sumum - H. Masrun

SUARALOMBOKNEWS.com – LOMBOK TENGAH | Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB),H. Moh Suhaili FT, SH resmi memberhentikan Dr. HM. Nursiah dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah.
Selain memberhentikan Dr. HM. Nursiah, Bupati Lombok Tengah juga memberhentikan H. Sumum dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Lombok Tengah, dan H. Masrun dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Lombok Tengah.
Dr. HM. Nursiah diberhentikan dari jabatannya karena memilih mengundurkan diri untuk berlaga di Pilkada Lombok Tengah Tahun 2020 sebagai Calon Wakil Bupati Lombok Tengah berpasangan dengan Calon Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri,S.Ip (Pathul-Nursiah). Begitu juga dengan H. Sumum dan H. Masrun diberhentikan dari jabatannya karena memilih ikut berlaga di Pilkada Lombok Tengah Tahun 2020.
Dr. HM. Nursiah, H. Sumum dan H. Masrun telah resmi mendaftar ke KPU Lombok Tengah sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah.”Pemberhentian jabatan Sekda, Kadisdik dan Kadisnakertran tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Tengah Nomor : 821.15/PMD.02.254/BKPP, dan berlaku mulai tanggal, 9 September 2020,”jelas Kabag Humas dan Protokol Setda Lombok Tengah, H. Lalu Herdan, Rabu (9/9/2020).
Untuk mengisi jabatan yang ditinggal, Dr.HM. Nursiah, H. Sumum dan H. Masrun, Bupati Lombok Tengah langsung menganggkat Pelaksana Harian (Plh) Sekda Lombok Tengah, Pelaksana Tugas (Plt) Kadisdik dan Plt Kadisnakertrans Lombok Tengah.”Pengangkatan Asisten III Setda Lombok Tengah, H. Lalu Idham Halik sebagai Plh Sekda Lombok Tengah, Pengangkatan Kadis Sosial Lombok Tengah, Baiq Sri Hastuti Handayani sebagai Plt Kadisnakertrans dan Kepala BKPP Lombok Tengah, HM. Nazili sebagai Plt Kadisdik Lombok Tengah tertuang dalam SK Bupati Lombok Tengah Nomor : 800/PMD.02.257/BKPP. Pengangkatan Plh Sekda sambil menunggu usulan persetujuan Penjabat Sekda ke Pemprov NTB (Gubernur NTB). Untuk istilah Plh Sekda, sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2018, tentang Penjabat Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota yang kosong, maka harus Plh sambil menunggu proses pengusulan Penjabat Sekda ke Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Untuk Plh batas waktunya kurang dari 15 hari,”ujar H. Lalu Herdan. [slNews – rul]

No Responses

Tinggalkan Balasan