Nursiah Jawab Tudingan Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah Terkait DAM Mujur

SUARALOMBOKNEWS.COM – Lombok Tengah | Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, yang juga merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahmad Ziadi menuding Pemkab Lombok Tengah tidak serius memperjuangkan pembangunan DAM Mujur di Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah. Tudingan dari Wakil Rakyat itupun membuat panas telinga Pemkab. Lombok Tengah.” Yang punya kewenangan dalam hal kebijakan dalam proyek Dam Mujur ini Kementerian PUPR, nah kita yang ada di kabupaten perlu ada rapat lengkap bersama  Provinsi termasuk Dinas terkait,  untuk membahas Pemangunan Dam Mujur itu satu meja, sehingga persoalan Pembangunan Dam Mujur jalas, kapan dibangun, kemudian dananya dari mana , anggaran Pembebasan lahan dari mana, selesai di satu meja,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah, HM. Nursiah, usai menghadiri sidang Paripurna DPRD Lombok Tengah di Sekretariat DPRD Lombok Tengah, Jumat, (30/11/2018).
Nursiah mengaku, telah berkoordinasi dengan Pemrov.NTB dan Kementerian PUPR RI, baik itu secara perorangan maupun kelompok, terkait dengan tindak lanjut pembangunan Dam Mujur.”Koordinasi perorangan dan kelompok sudah kita lakukan,  tetapi kapan kita duduk bersama untuk membahas secara lebih jauh, lugas dan tegas,  ini yang sedang kita tunggu,”ucapnya.
“Kita (Kabupaten – red) hannya menunggu, lusa juga bisa Rapat, tetapi yang diatas (Pemerintah Pusat – red) siapnya kapan. Karena yang mengundang itu Pemerintah Pusat, bukan Kabupaten,” lanjut Nursiah.
Untuk pembebasan lahan kata Nursiah, akan diselesaikan secara bersama – sama antara Pemkab Lombok Tengah, Pemprov. NTB dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR RI.” Untuk pembebasan lahan ada Pemprov dan Pemerintah Pusat. untuk itu kita ingin duduk bersama membahas pembangunan Dam Mujur itu, sehingga jelas berapa persentase Pembebasan lahan untuk Kabupaten, Provinsi dan Pusat,” ujarnya. [slNews.com – erwin]