Pilkades Bermasalah, Massa SPN Kepung Kantor Bupati Lombok Tengah

Pilkades Bermasalah, Massa SPN Kepung Kantor Bupati Lombok Tengah

SUARALOMBOKNEWS.COM – Lombok Tengah | Ratusan massa yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan Kasta NTB menggelar aksi demo di Kantor Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa, (30/10/2018).
Massa SPN sempat beringas dengan cara membakar potongan Bambu kering, kertas dan spanduk di halaman Kantor Bupati Lombok Tengah, lantaran tidak ditemu langsung oleh Bupati Lombok Tengah HM. Suhaili FT, SH, Wakil Bupati Lombok Tengah HL. Pathul Bahri, S.Ip dan Sekda Lombok Tengah HM. Nursiah, karena sedang tidak berada ditempat
Dalam orasinya yang disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SPN Lombok Tengah, Hamzan Halilintar menyampailan sejumpah tuntutan terkait dengan proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2018, diantaranya, terkait dengan tidak adanya sosialisasi dari Panitia Pilkades Sabe, Kecamatan Janapria, baik kepada Anggota Panitia Pilkades, KPPS maupun kepada Pemilih. Meminta kepada Pemkab Lombok Tengah selaku ketua Panitia dan Pengawas Pilkades di tingkat Kabupaten untuk mengesahkan kembali surat suara Pilkades dicoblos tembus garis lurus simestris dari lipatan surat suara yang sebelumnya dibatalkan Panitia Pilkades di TPS, 4, 6, 12 dan TPS 14 di Desa Sabe, dan menuntut agar seluruh Surat Suara Pilkades Coblos Tebus yang dibatalkan Panitia Pilkades untuk disahkan kembali.” Permasalahan yang sama juga terjadi di Desa Selebung Rembige, Durian, Jango, dan Desa Bakan, Kecamatan Janapria,”ujar Hamzan Halilintar.
Emosi massa bisa dikendalikan, setelah sejumlah perwakilan mereka diterima Asisten I Setda Lombok Tengah HL. Muh Amin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lombok Tengah, Jalaludin dan Kabag Hukum Setda Lombok Tengah HL. Mutawali di ruang rapat utama kantor Bupati Lombok Tengah.
Dalam pertemuan itu, Korlap Aksi Demo dari Kasta NTB, Lalu Wing Haris menyampaikan terkait dengan keberatan warga pendukung calon kades yang tidak terima dengan keputusan Panitia Pilkades yang membatalkan surat suara Coblos Tembus tersebut.”Di Perda dan Perbup,  Pasal 17 poin D itu cacat hukum, memungkinkan orang untuk menafsirkan yang berbeda – beda. Dari awal masyarakat sangat antusias untuk menggunakan hak pilihnya, tetapi oleh Kadis PMD dan Panitia Pilkades, Surat Suara yang di Coblos Tembus oleh pemilih itu dikatakan Batal dan tidak Sah, padahal aturan yang digunakan itu multi Tafsir,”ungkap Lalu Wing Haris.
Menurut Lalu Wing, terjadinya coblos tembus simestris di surat suara Pilkades itu bukan kesalahan pemilih, melainkan keselahan dari petugas KPPS, Panitia Pilkades, dan petugas Pelipat Surat Suara dalam hal ini DPMD Lombok Tengah.”Kalau ada lubang simestris kebawah di surat suara itu bukan kesalahan Pemilih, melainkan itu kesalahan petugas Pelipat Surat Suara. Saya ingatkan jangan sampai Pejabat di Lombok Tengah memutuskan dengan arogansi kekuasaan yang menyebabkan rusaknya proses Pilkades ini,” ucapnya.
Untuk itu Lalu Wing mendesak Pemkab Lombok Tengah untuk mengesahkan kembali surat suara coblos tembus yang dibatalkan Panitia Pilkades tersebut, pemungutan ulang  dan penghitungan ulang surat suara di Desa – desa yang bermasalah.” Kami juga meminta Pemkab Lombok Tengah untuk menghentikan Rapat Pelo Panitia Pilkades di desa – desa yang bermasalah,” pintanya.
Sementara itu, Kadis PMD Lombok Tengah, Jalaludin menyampaikan, sesuai dengan Perda dan Perbup Pilkades Serentak 2018, persoalan yang muncul pasca pemungutan surat suara Pilkades akan diselesakkan oleh Tim Penyelesaianan Perselisihan Hasil Pilkades Serentak 2018.” Tim sudah terbentuk dengan SK Nomor 416 Tahun 2018, tanggal 18 Oktober 2018, dengan jumlah anggota Tim sebanyak 33 orang, yang nantinya akan dibagi menjadi 3 Zona,  Zona Aiq Meneng, Tunjung Tilah dan zona Empak Bau. Jadi semua persoalan yang diadukan masyarakat akan dibahas dan diselesaikan Tim Penyelesainan Perselisihan Hasil Pilkades, termasuk persoalan Coblos Tembus. Waktu tim untuk bekerja cukup panjang, sesuai dengan jadwal pelantikan Kades Terpilih akan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember mendatang,” ungkapnya.
Jalal mengaku telah diperintahkan oleh Sekda Lombok Tengah HM. Nursiah untuk segera menggelar rapat teknis dengan Anggota Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkades.” Besok (Rabu) kami akan rapat dengan Tim untuk menindak lanjuti aduan masyarakat. Termasuk Substansi yang akan dibahas Tim yakni persoalan surat suara Coblos Tembus itu,” ujarnya.
Usai mendengarkan penjelasan dan arahan dari Asisten I Setda Lombok Tengah, Kadis PMD dan Kabag Hukum Setda Lombok Tengah, ratusan massa membubarkan diri dibawah pengawalan dan penjagaan ketat dari Anggota Kepolisian Polres Lombok Tengah. [slNews.com – rul]

No Responses

Tinggalkan Balasan