Jelang Pilkades di Lombok Tengah 2026, Ledak NTB Minta Panitia Pilkades Pertegas Komitmen Calon Tolak Politik Uang

SUARALOMBOKNEWS | Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 yang akan digelar dalam beberapa bulan ke depan diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat desa untuk memilih pemimpin yang bersih, berintegritas dan benar-benar lahir dari proses demokrasi yang bebas dari praktik politik uang atau money politics.

Ketua Lembaga Edukasi Demokrasi Anti Korupsi Nusa Tenggara Barat (LEDAK NTB), Lalu Andi S, SE, mengatakan pesta demokrasi merupakan momentum bagi masyarakat untuk menyalurkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, termasuk hak untuk memilih dan dipilih.

Menurutnya, Pilkades serentak merupakan salah satu kesempatan penting bagi masyarakat desa untuk menentukan pemimpin yang lahir dari proses pemilihan yang bersih dan bebas dari praktik politik uang.“Pilkades serentak yang beberapa bulan lagi akan dilaksanakan di Lombok Tengah adalah salah satu kesempatan bagi masyarakat desa untuk memilih pemimpin yang betul-betul lahir dari proses pemilihan yang bersih, bebas dari praktik politik uang,” kata Lalu Andi, Jumat, (4/9/2026).

Lalu Andi menegaskan, mewujudkan Pilkades yang bersih bukan hanya menjadi tanggung jawab calon kepala desa maupun panitia pemilihan. Seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat dan pemilih, dinilai memiliki peran penting dalam menjaga proses demokrasi di tingkat desa.“Kami dari LEDAK NTB sangat optimis hal seperti ini bisa kita wujudkan, tentu dengan komitmen kita bersama, baik dari pihak panitia, tokoh masyarakat maupun rakyat yang akan menjadi ujung tombak dari cita-cita suci ini,” tegasnya

Lalu Andi menilai praktik politik uang bertentangan dengan nilai-nilai dasar demokrasi. Menurutnya, pemilih seharusnya diberikan kebebasan menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan terhadap visi, misi, kapasitas dan integritas calon, bukan karena imbalan materi.

Lalu Andi  juga mengingatkan bahwa politik uang tidak hanya berpotensi merugikan proses demokrasi, tetapi dapat memberikan beban kepada calon yang terpilih apabila biaya politik yang dikeluarkan sangat besar.“Praktik money politics bukan saja merugikan calon pemimpin yang akan dipilih, tetapi juga sangat merugikan nasib masyarakat,” katanya.

Menurut Lalu Andi, Kepala Desa (Kades) yang terpilih melalui proses politik uang berpotensi menghadapi tekanan untuk mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan. Kondisi tersebut, kata dia, dapat membuka risiko terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan tindakan yang bertentangan dengan hukum.“Yang akan dia pikirkan tentu bagaimana mengembalikan modal yang telah dikeluarkan untuk membayar masyarakat. Inilah yang kami khawatirkan menjadi pintu awal terjadinya praktik-praktik pelanggaran hukum seperti korupsi dan lainnya,” jelasnya.

Dampak dari persoalan tersebut, lanjut Lalu Andi, pada akhirnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Sebab, pemimpin desa seharusnya dapat menjalankan pemerintahan berdasarkan kepentingan masyarakat dan program pembangunan yang telah direncanakan.

Untuk itu, LEDAK NTB mendorong adanya komitmen bersama dari seluruh pihak agar Pilkades serentak di Lombok Tengah dapat berlangsung secara jujur, adil dan berintegritas.

Ia juga meminta panitia pemilihan kepala desa memperkuat pengawasan serta mempertegas persyaratan bagi para calon kepala desa, khususnya terkait komitmen untuk tidak melakukan politik uang.“Kami dari LEDAK NTB mencermati bahwa ada poin yang mengatur syarat-syarat untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Hal ini perlu dipertegas lagi oleh pihak panitia dengan membuat surat yang menyatakan bahwa para calon kepala desa sanggup dan mempunyai komitmen bersama untuk tidak melakukan praktik-praktik money politics,” ungkapnya.

Menurutnya, komitmen tersebut penting agar kepala desa yang nantinya terpilih dapat menjalankan amanah masyarakat tanpa terbebani kepentingan politik maupun biaya yang dikeluarkan selama proses pemilihan.

Dengan demikian, kata Lalu Andi, program pembangunan dan pelayanan pemerintahan desa dapat benar-benar diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.“Harapan masyarakat dan kita semua untuk memilih calon kepala desa yang bersih tentu diperlukan kerja keras dan komitmen bersama. Panitia pemilihan kepala desa sebagai pelaksana mempunyai kewenangan untuk mengawal agar proses Pilkades bisa menghasilkan kepala desa yang bersih dan berintegritas,” pungkasnya. [SLNews – rul]