Bangun Indeks Kewaspadaan, Lombok Tengah Petakan Risiko Konflik dan Kamtibmas, KEK Mandalika dan Ketahanan Pangan Jadi Perhatian

SUARALOMBOKNEWS | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai membangun sistem pemetaan kewaspadaan wilayah berbasis data. 

Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), pemerintah daerah saat ini melaksanakan pengukuran Indeks Ketahanan Nasional (IKN) untuk membaca berbagai potensi kerawanan sosial, politik, ekonomi, keamanan hingga konflik di tengah pesatnya pembangunan daerah.

Kepala Bakesbangpol Lombok Tengah, Murdi AP., M.Si, mengatakan langkah tersebut penting karena Lombok Tengah kini menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks.

Di satu sisi, keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) The Mandalika di Kecamatan Pujut telah menjadikan Lombok Tengah sebagai salah satu destinasi pariwisata dan sport tourism international. Di sisi lain, perkembangan kawasan juga diikuti perubahan sosial-ekonomi, urbanisasi, konversi lahan pertanian, persoalan agraria serta berbagai potensi kerawanan yang perlu diantisipasi sejak dini.“Pengukuran ini merupakan bagian dari upaya membangun sistem kewaspadaan dini yang lebih terukur dan berbasis data. Kita ingin kebijakan pemerintah tidak hanya merespons persoalan setelah terjadi, tetapi mampu membaca potensi persoalan sejak awal,” kata Murdi, Rabu, (3/9/2026).

Dari Reaktif Menjadi Preventif.

Menurut Murdi, penguatan sistem kewaspadaan membutuhkan perubahan pendekatan dalam merumuskan kebijakan.

Jika sebelumnya penanganan berbagai persoalan lebih banyak mengandalkan laporan situasional, maka melalui pengukuran indeks tersebut pemerintah berupaya membangun basis data empiris yang dapat digunakan sebagai salah satu instrumen pengambilan kebijakan.

Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah memetakan kondisi wilayah berdasarkan indikator yang terukur sehingga langkah pencegahan dapat disusun lebih terarah.

Terlebih Lombok Tengah memiliki karakter wilayah yang strategis, mulai dari kawasan pariwisata internasional, pusat pertumbuhan ekonomi hingga wilayah pertanian yang menjadi bagian penting dalam ketahanan pangan NTB.

Lima Dimensi Jadi Parameter.

Pengukuran IKN dilakukan dengan pendekatan multidimensional. Ada lima dimensi utama yang menjadi parameter.

Pertama, dimensi kerukunan sosial-budaya sebesar 25 persen. Aspek ini melihat tingkat kohesi sosial serta peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga adat dalam menjaga harmoni masyarakat.

Kedua, stabilitas politik lokal sebesar 20 persen. Parameter ini mencakup kondisi politik daerah, netralitas ASN serta tingkat kondusifitas masyarakat setelah momentum politik.

Ketiga, ketahanan ekonomi sebesar 20 persen. Persoalan agraria, stabilitas pangan, ketimpangan ekonomi dan dinamika ekonomi di sekitar kawasan pariwisata menjadi sejumlah aspek yang diperhatikan.

Keempat, keamanan dan informasi publik sebesar 20 persen. Dimensi ini antara lain melihat ketahanan masyarakat terhadap penyebaran informasi palsu atau hoaks, potensi kejahatan siber serta respons terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kelima, tata kelola konflik sebesar 15 persen. Aspek ini menilai sinergitas antar lembaga, termasuk jajaran Forkopimda dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dalam mencegah maupun menangani potensi konflik.

Masyarakat Diminta Ikut Mengisi Survei

Murdi mengatakan, proses penelitian dilaksanakan selama kurang lebih delapan minggu menggunakan pendekatan survei kuantitatif deskriptif.

Kualitas hasil indeks sangat bergantung pada kualitas data yang diperoleh. Karena itu, pemerintah daerah mengajak berbagai elemen masyarakat ikut memberikan penilaian berdasarkan kondisi yang mereka lihat dan rasakan di wilayah masing-masing.

Partisipasi tersebut terbuka bagi tokoh agama, tokoh adat, aparatur pemerintahan, aparat keamanan, akademisi, pelaku usaha, media massa hingga masyarakat umum.

Pengisian kuesioner dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi :

survei-ikn.lomboktengahkab.go.id

Pemerintah daerah menyampaikan bahwa proses pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian, termasuk persetujuan responden serta perlindungan terhadap identitas dan data pribadi.

Bukan Sekadar Angka.

Hasil pengukuran nantinya tidak hanya berhenti dalam bentuk angka indeks. Pemerintah menargetkan sedikitnya empat keluaran strategis, yakni Buku Laporan Analisis IKN, Peta Zonasi Kerawanan Kamtibmas Berbasis SIG, Policy Brief, serta Database Digital IKN yang dapat digunakan sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan di Bakesbangpol.

Peta berbasis SIG tersebut nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran kondisi kerawanan wilayah hingga tingkat kecamatan berdasarkan indikator yang telah ditentukan.

Data tersebut juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menentukan skala prioritas program, termasuk dalam penyusunan kebijakan penanganan konflik, penguatan kewaspadaan dini dan pengalokasian anggaran berbasis risiko.

Menjaga Mandalika dan Lumbung Pangan

Bagi Lombok Tengah, keberadaan sistem pemetaan kewaspadaan menjadi semakin strategis karena daerah ini tidak hanya memiliki kawasan pariwisata internasional, tetapi juga memiliki sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang ketahanan pangan NTB.

Pembangunan yang semakin cepat membutuhkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kepastian sosial, perlindungan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Kondusifitas wilayah juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan wisatawan, pelaku usaha dan investor serta memastikan berbagai agenda internasional di kawasan Mandalika dapat berlangsung dengan baik.

Karena itu, partisipasi masyarakat dalam survei menjadi salah satu bagian penting dalam proses penyusunan gambaran kondisi kewaspadaan wilayah.“Suara masyarakat sangat penting. Data yang presisi akan membantu pemerintah mengambil kebijakan yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” ujar Murdi.

Melalui pengukuran tersebut, Pemkab Lombok Tengah berharap sistem kewaspadaan dini ke depan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen deteksi persoalan, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun kebijakan pembangunan yang lebih responsif, terukur dan berkelanjutan. [SLNews – rul].