15 Catatan dan Rekomendasi Banggar DPRD Kepada Pemkab Lombok Tengah

LOMBOK TENGAH | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Tengah terhadap hasil pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022, Selasa, (30/11/2021).

Rapat Paripurna yang dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, M. Tauhid di Gedung DPRD Lombok Tengah itu dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, para wakil ketua dan anggota DPRD Lombok Tengah, Sekwan Lombok Tengah, Suhadi Kana, para Asisten, Staf Ahli Bupati, dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lombok Tengah.

Dalam laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah terhadap hasil pembahasan nota keuangan dan Ranperda tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022 yang disampaikan oleh juru bicara Banggar DPRD Lombok Tengah, Muhalip membacakan 15 catatan dan rekomendasi rapat badan anggaran pada kegiatan pembahasan rancangan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022.

1. Pemerintah daerah kabupaten lombok tengah agar terus meningkatkan sarana dan prasarana atau peralatan yang menjadi sumber pad pada setiap dinas terutama dinas pengelola pad sehingga target pad dapat maksimal. sebagai contoh tentang keberadaan kapal – kapal asing yang lewat atau singgah di wilayah perairan laut selatan, sehingga dibutuhkan peralatan-peralatan pendukung menjadi sumber PAD yang cukup besar pada dinas kelautan dan perikanan , sehingga kapal- kapal asing tersebut dapat dikenakan pajak. Untuk itu pemerintah daerah agar memberikan support anggaran terhadap pengadaan peralatan tersebut pada setiap dinas terutama dinas yang menjadi sumber PAD.

2. Data jumlah tower yang dimiliki oleh diskominfo harus disinkronkan dengan data tower yang ada di dinas perizinan. jangan sampai data tower dari hasil monev diskominfo begitu juga tentang piutang dari pajak menara tersebut  agar terus ditagih dan dibukukan dengan baik untuk mempermudahkan kroscek terhadap daftar piutang sehingga PAD dari menara telekomunikasi tersebut dapat tercapai, dan tidak terjadi target pendapatan lebih kecil daripada realisasi.

3. Agar dilakukan sinkronisasi data atau update data terhadap banyaknya alfamart dan indomart, untuk memaksimalkan target pajak dari perusahaan waralaba tersebut.
4. Pemerintah daerah perlu mengkaji secara intensif terhadap potensi – potensi sumber PAD  dari event besar seperti WSBK tahun 2021 dan motoGP tahun 2022 nanti, karena dari event besar tersebut begitu banyak sumber pad yang bisa  dimaksimalkan seperti pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak – pajak lainnya. Begitu juga dengan porsi atau bagian pendapatan dari penjualan tiket, pemerintah daerah perlu menjelaskan secara rinci atau detail tentang sejauh mana dilibatkan pada perhitungan  proyeksi persentase pendapatan terhadap event – event tersebut.

5. Untuk mengoptimalkan penarikan pajak dan retribusi daerah serta menutup celah kebocoran pad, badan anggaran mendorong pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informatika (it) dengan bekerjasama dengan pihak perbankan.
6. Perlu ada kajian yang lebih mendalam terkait beberapa asumsi yang telah ditetapkan dalam kebijakan umum anggaran terutama yang berkaitan dengan indikator ekonomi makro seperti target pertumbuhan ekonomi, PDRB dan lain sebagainya.
7. Banggar mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan keberadaan PPN awang sebagai lokasi bongkar muat hasil perikanan laut, sehingga pemerintah daerah bisa mendapatkan pad dari hasil transaksi tersebut.
8. Ada beberapa potensi PAD yang belum dimaksimalkan seperti uji pkb, neon box di traffic light dan retribusi penyandaran kapal/yacht di perairan selatan.

9. Terkait pengelolaan parkir khusus di pasar jelojok, banggar meminta kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan uji petik sebagai dasar dalam menentukan target retribusi parkir di pasar jelojok.
10. Untuk mengoptimalkan PAD dari pasar jelojok terutama kios yang belum berfungsi maksimal, banggar meminta kepada Perindag untuk melakukan penataan ulang.
11. Banggar mendorong RSUD untuk memaksimalkan peran humas agar masyarakat mengetahui berbagai inovasi dan pelayanan yang diberikan oleh RSUD Praya.

12. Banggar mendorong RSUD Praya untuk meningkatkan status RSUD menjadi tipe b agar berbagai jenis layanan di RSUD dapat dilaksanakan di RSUD Praya. Dengan demikian maka PAD pada RSUD dapat dinaikkan menjadi Rp. 57 miliar bahkan lebih.
13. Terhadap keberadaan PKM (pusat kesehatan masyarakat/puskesmas ) yang bangunannya sudah baru, harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan baik sarana pendukung maupun SDM. Sedangkan PKM  yang belum direhab seperti PKM Aikmual, agar segera dilakukan perbaikan dan peningkatan.
14. Untuk mengoptimalkan penarikan pajak dan retribusi daerah serta menutup celah kebocoran pad, badan anggaran mendorong pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informatika (it) dengan bekerjasama dengan pihak perbankan.
15. Sesuai dengan program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun 2022, pemerintah daerah bersama DPRD telah sepakat akan membahas 5 ranperda usul DPRD, 8 ranperda usul pemerintah daerah dan 3 Ranperda komulatif  terbuka. Untuk mendukung propemperda tersebut dibutuhkan anggaran yang memadai. untuk itu, Banggar meminta kepada pemerintah daerah untuk menglaokasikan anggaran pembahasan Ranperda sesuai dengan propemperda dimaksud. [slnews – rul]